MAKASSAR, BKM–Pengurus dan kader Partai Demokrat di Sulawesi selatan masih diambang perpecahan. Bahkan mayoritas pengurusnya berpeluang hengkang dan meninggalkan partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Jika para ketua DPC hengkang, apakah mereka mampu bergabung dengan partai lain ataukah mungkin ada pilihan lain.
Pengamat politik dari Unismuh Makassar Dr Luhur A Prianto mengemukakan bila regulasi pemilihan ketua partai sepertinya belum tersosialisasi dengan baik. 16 DPC ini seperti belum memahami ketentuan pemilihan di AD/ART partai. Bahwa yang ada hanya ambang batas (treshold) dukungan calon untuk di serahkan ke DPP. Pemilihan tidak berdasar popular vote atau dukungan suara terbanyak dari DPC. Aturan itu memang melegitimasi sentralisasi keputusan di partai politik. Tapi suka atau tidak suka, itulah standar demokratis yang dibangun Partai Demokrat.
“Soal peluang mundur atau pindah partai, sesuatu yang biasa saja. Rekrutmen di partai memang tidak berbasis ideologi. Orang bisa datang dan pergi pada suatu partai sesuai patronnya. Rekrutmen di partai lebih berbasis followership (kepengikutan) dari patron. Ketika patronnya berpindah, maka para pengikutnya juga akan mengikuti langkah perpindahan itu,”jelas Luhur.
Pengamat komunikasi politik dari UIN Alauddin Makassar Dr Firdaus Muhammad menilai jika gugatan itu harus direspon DPP setidaknya mendengarkan aspirasinya sekaligus memberi semangat tetap di Partai Demokrat. “Khawatir jika diabaikan justru mundur dari Partai Demokrat dan gabung partai lain. Nimatullah harus jalankan amanah DPP untuk akomodir mereka dan pak IAS tetap kuatkan Partai Demokrat,”jelas Firdaus.
Seperti diketahui, 16 Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten kota telah melakukan protes atau keberatan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) atas alasan karena telah memilih Ni’matullah Erbe, sedangkan Ilham Arief Sirajuddin (IAS) yang lebih banyak mendapat dukungan. Para ketua DPC menilai jika keputsuan DPP cacat hukum.
Mayoritas DPC mempertanyakan keputusan AHY yang lebih memilih Ni’matullah Erbe alias Ulla ketimbang IAS.
Ketua DPC Demokrat Maros, Amirulllah Nur, menyampaikan bila pihaknya hingga kini masih mempertanyakan sekaligus memprotes keputusan DPP. Pihaknya masih heran dengan dasar pengambilan keputusan DPP sehingga memilih figur yang tidak didukung mayoritas akar rumput, dan parahnya lagi LPj-nya ditolak pada musda. “Gimana bisa seorang calon ketua DPD LPj-nya ditolak bisa ditetapkan sebagai ketua. Penetapan Ni’matullah cacat hukum. DPP mesti menjelaskan apa kriteria penilaian untuk menentukan ketua DPD,” ungkap Amirullah Nur.
Tak hanya 16 DPC yang kecewa, namun IAS juga tak menerima jika dirinya menjadi pengurus di DPP atau di DPD. “Alhamdulillah, setelah melakukan perenungan dan diskusi dengan orang-orang terdekat, sekaligus mengamati perkembangan terkini, saya memutuskan untuk tetap menjadi kader biasa di Demokrat,”ujar IAS.
IAS menjelaskan bahwa keputusan tetap di Demokrat untuk sementara waktu masih akan dia barengi dengan perenungan lanjutan. “Yang pasti, niat untuk bisa bertarung di pilgub Sulsel 2024 mendatang tidak akan surut. Caranya bagaimana? Waktu ini masih panjang” sambungnya.
IAS juga menyampaikan apresiasi yang sangat mendalam atas sejumlah tawaran yang dilayangkan sejumlah partai untuk bergabung. “Saya benar-benar mengapresiasi tawaran dari sahabat-sahabat saya di partai lain. Waktu masih panjang, dan saya berharap komunikasi yang sementara berjalan ini (dengan partai lain-red) akan tetap saya jaga. Saya tidak mungkin menutup berbagai kemungkinan lain di masa mendatang,” sambungnya.
Ada tujuh partai yang sudah mengajak IAS untuk bergabung termasuk PKPI. (rif)
