Ia juga menekankan bahwa implementasi opsen perlu dilakukan secara komprehensif, termasuk dalam hal penguatan dasar hukum, sistem administrasi, koordinasi antar pihak, hingga komunikasi publik yang transparan.
Tak hanya itu, ditampilkan pula dokumen pendukung pemungutan opsen, berupa surat ketetapan kewajiban pembayaran PKB/BBNKB dan SWDKLLJ, yang kini disesuaikan dengan format terbaru untuk mendukung keterbukaan informasi dan akuntabilitas pembayaran pajak oleh masyarakat.
Nur Kamal menyampaikan bahwa upaya sinergi pemungutan opsen antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bertujuan untuk Meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah, Mendorong keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan serta untuk Mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kerjasama lintas level pemerintahan
Sebagai penutup, ia menggarisbawahi bahwa komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk menyukseskan transformasi sistem pajak daerah demi mendukung pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan. (HUMAS-IC)
