MAKASSAR,BKM.FAJAR.CO.ID– Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar bersama Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat, KPKNL Mamuju, KPKNL Parepare, KPKNL Palopo, dan KPKNL Kendari melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Tahun 2025 secara hybrid di Gedung Keuangan Negara II Makassar, Selasa (1/7).
Kegiatan yang diikuti oleh wakil dari satuan kerja kementerian lembaga pemerintah pusat dan daerah, perbankan dan masyarakat pengguna layanan, akademisi, media, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), serta pengguna layanan lainnya ini menjadi wadah dialog, diskusi, pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan..
Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar, Wibawa Pram Sihombing dalam sambutannya menekankan pentingnya membangun budaya yang terbuka terhadap masukan dari masyarakat. “Jangan takut dikritik. Kritik dari masyarakat adalah cermin untuk memperbaiki layanan. Kadang kita merasa sudah bekerja baik, padahal masih ada celah. Yang penting, jangan defensif,” ujarnya.
Dalam forum ini menghadirkan narasumber dari akademisi Prof. Dr. Phil Sukri Tamma, M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, menyampaikan pandangan akademis mengenai penyusunan standar pelayanan publik. Ia menekankan bahwa pelayanan publik seharusnya tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mengedepankan pendekatan yang manusiawi, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
