"Pangan adalah ujung tombak perekonomian nasional dan daerah. Untuk tetap menjaga keberlangsungan produksi pangan, maka petani dan nelayan harus menerima manfaat," katanya.
Syahruni Haris berharap semua elemen ikut mendukung kebijakan tersebut. Sebab, Presiden Prabowo telah meletakan pondasi keadilan sosial dan keadilan ekonomi untuk seluruh rakyat.
"Semoga petani dan nelayan yang kreditnya macet di Bank, bisa bangkit dengan cepat untuk maju dan sejahtera. Kita gotong royong untuk maju bersama," jelasnya.
Untuk diketahui, rencana Presiden Prabowo menghapus utang petani dan nelayan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, serta UMKM lainnya. PP ini diteken di Istana Negara pada 5 November tahun 2024.(ful)
