MAKASSAR, BKM.FAJAR.CO.ID — Netralitas ASN kerap disoroti dalam pelaksanaan pemilihan umum, baik dalam pemilu legislatif, Pilgub, pilwali, maupun pemilih bupati.
Direktur Lembaga Konsultan Politik Nurani Strategis, Nurmal Idrus mengemukakan seorang calon yang sebelumnya tidak punya kapasitas busa melejit menjadi pemenang pemilu jika ada ASN berada di belakangnya.
Biasanya, sang calon yang mendapat dukungan ASN adalah yang memiliki kekerabatan dengan kepala daerah.
“Bahkan disayangkan, jika punya kekerabatan dengan kepala daerah namun tidak menang kontestasi pemilihan kepala daerah,” ungkap Nurmal dalam Diskusi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar di Kopizone, Jalan Boulevard, Kota Makassar, Selasa (16/7).
Dia mengatakan, dalam kontestasi Pilkada serentak yang akan digelar 27 November 2024 mendatang misalnya. Ditengarai ada ASN yang terlibat dalam politik praktis.
Dia menyoroti adanya ASN yabg ikut fit and proper test di parpol karena disebut-sebut ingin maju dalam pemilihan kepala daerah. Fotonya pun terpasang hampir di setiap sudut kota. Walaupun tidak disebutkan sebagai calon kepala daerah.
Selain itu, ditengarai ada perangkat pemerintah yang memasang gambar bakal calon yang akan ikut di kontestasi Pilkada.
Yang jadi persoalan, sejauh ini, kata Nurmal, Bawaslu sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelanggaran Pemilu tidak punya regulasi atau dasar hukum untuk menindak pada ASN tersebut.
