Pada hari ini, kita melaksanakan Musrenbang dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan untuk tahun 2025 mendatang. Pelaksanaan Musrenbang pada hari ini adalah lanjutan dari proses Musrenbang di masing-masing desa dan kelurahan yang telah dilaksanakan dan telah melahirkan 15 skala prioritas untuk dibahas dalam Musrenbang Kecamatan ini. Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa setiap usulan yang disampaikan oleh masyarakat tidak dapat sepenuhnya dapat diakomodir dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) karena faktor keterbatasan kemampuan keuangan daerah jelas Arif
Oleh karena itu lanjut Arif setiap usulan kegiatan yang disampaikan mempertimbangkan skala perioritas pembangunan daerah, agar kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Prioritas pembangunan yang dihasilkan dari musrenbang kecamatan ini harus mendukung perwujudan tema pembangunan yang diusung pada RKPD tahun 2025 yakni “Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta Pemeliharaan Kualitas Lingkungan Hidup", Dengan rumusan prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan sebagi berikut
Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif;
Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Melalui SDM yang Unggul;
Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan;
Memantapkan Kualitas Infrastruktur serta peningkatan ekonomi Masyarakat.
Kami berharap agar Musrenbang Kecamatan ini akan menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan yang menitik beratkan pada pembahasan untuk sinkronisasi rencana kerja pemerintah daerah dan masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.
Di sisi lain, Musrenbang Kecamatan sebagai ruang partisipatif oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) kecamatan atau pihak yang berkepentingan, untuk membicarakan dan menyepakati prioritas dari desa dan kelurahan menjadi usulan prioritas kecamatan, jumlah prioritas ditentukan dari besaran jumlah desa/kelurahan di wilayah kecamatan tersebut, dimana setiap desa atau kelurahan memiliki 4 usulan untuk ditetapkan menjadi prioritas kecamatan dan di kategorisasi dalam 3 kelompok kerja yaitu pemerintahan dan SDM,
Prekonomian dan SDA, serta infrastruktur dan kewilayahan, dan yang lebih penting lagi setiap usulan perioritas kecamatan yang telah disepakati agar di verifikasi oleh tim verifikator kecamatan pada aplikasi SIPD dan diteruskan ke OPD tujuan usulan.
Adapun Tahapan berikutnya dari penyusunan RKPD kata Arif adalah Forum Gabungan SKPD/OPD dan Musrenbang Kabupaten, oleh karena itu dibutuhkan delegasi kecamatan sebagai duta dalam membicarakan usulan prioritas kecamatan di tahapan berikutnya, di forum ini kami harapkan untuk menunjuk delegasi kecamatan yang terdiri dari lima orang tutup Plt Kabid Perencanaan Bappelitbanda Kabupaten Soppeng (Sar)
