Terpisah, Kasat Reskrim AKP Deki Marizaldi mengemukakan, secepatnya akan melengkapi sejumlah point yang dianggap masih kurang, sesuai petunjuk kejaksaan pasca dikembalikannya berkas tahap satu. "Yang jelas, kalau kita tidak yakin tidak mungkin kita tahan terduga pelaku," ujarnya.
Pelaku diganjar pasal 81 ayat 1, ayat 3, junto pasal 76 D, subsider pasal 82 ayat 1, ayat 2, junto pasal 76E, UU RI no 17 tahun 2016, tentang penetapan perpu no 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU no 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak menjadi UU, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
Penasehat hukum korban, Arni Yonathan yang juga Direktur PBH BAIN HAM RI Sulsel mengaku, tergerak mendampingi korban setelah mendapat informasi terkait kasus tersebut.
"Korban dari keluarga tidak mampu. Dan kami akan lakukan pendampingan hukum hingga korban mendapat keadilan karena ibu korban merasa sendiri sejak kasus ini dilaporkan ke kepolisian," ujarnya.
Sementara Wulan, ibu kedua korban mengaku kecewa pada pihak paralegal yang awalnya mendampingi kasus tersebut. Pasalnya, pendampingan yang dilakukan terhadap kedua anaknya terkesan setengah hati. "Mereka tidak pernah lagi menghubungi saya setelah semua data kami serahkan," katanya.
Sappe, salah satu paralegal yang mendampingi korban mengaku secara intens mendampingi korban sejak awal, baik secara langsung bertemu ibu korban, maupun membangun komunikasi melalui telepon. "Bahkan kami menggunakan kendaraan pribadi dalam melakukan pendampingan terhadap korban," katanya.
Di tempat terpisah, Kasat Intel Kejaksaan Negeri Parepare, Sugiharto, mengaku telah menerima berkas kasus tersebut namun dikembalikan karena masih ada sejumlah point yang harus dilengkapi. Termasuk, kata dia, keterangan psikiater terkait kejiwaan pelaku karena dari hasil pemeriksaan pelaku sama sekali tidak mengakui perbuatannya.
"Itu untuk melengkapi bukti-bukti. Karena saat sidang nantinya, korban anak tentu tidak disumpah. Makanya kami harus memperkuat bukti-bukti sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Dan kami tegaskan, tidak ada tolerir terhadap kekerasan seksual pada anak. Tentu akan kita tuntut seberat-beratnya," tandasnya. (Mup).