TAKALAR, BKM.FAJAR.CO.ID - Sulitnya masyarakat miskin mendapatkan akses pelayanan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) disebabkan karena pihak Dinas Kesehatan (dinkes) Kabupaten Takalar lambat melaksanakan pembayaran iuran peserta penerima bantuan pemda (PPBP).
DImana memasuki bulan Mei 2023 ini Dinkes Takalar diduga masih menunggak iuran PPBP sebesar Rp11 Miliar akibatnya masyarakat miskin kesulitan mengakses aplikasi BPJS non mandiri.
" Kami juga tidak bisa berbuat banyak soal masyarakat pengguna BPJS non mandiri yang tidak dapat diakses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, karena dinas kesehatan lambat melakukan pembayaran iuran BPJS," kata kepala BPJS Kabupaten Takalar, Yunita Andriani Abbas, saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (10/5/2023).
Menurut Yunita Andriani Abbas, tunggakan pembayaran BPJS itu berlangsung sejak Bulan Januari hingga Bulan Mei ini
" Dari Januari sampai Mei 2023 ini Dinkes Takalar menunggak sebesar 11 milyar lebih untuk pembayaran 55 ribu peserta BPJS non Mandiri di Kabupaten Takalar," beber Yunita Andriani Abbas.
