Dia menambahkan, saat ini jumlah Bank Sampah Unit di Kota Makassar mencapai 602 unit yang teritegrasi dengan Bank Sampah Pusat (BSP) Kota Makassar
dengan nilai perputaran uang mencapai Rp1,2 miliar di tahun
- Kepada OPD dan seluruh ASN lingkup Pemkot Makassar dia berharap membentuk Bank Sampah Unit di lingkungan
kantor masing-masing. Para pegawai membudayakan membawa botol minum atau tumbler. Serta menyediakan atau menyajikan makanan dengan
kemasan yang dapat di kelola lagi melalui Bank Sampah Unit agar mengurangi sampah dari
perkantoran yang terbuang ke TPA Tamangapa.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Makassar, Ferdy Mochtar menjelaskan tahun 2023
menjadi momentum untuk melanjutkan upaya-upaya dalam pengelolaan sampah yang telah dilakukan dan memulai tahapan baru yang lebih maju untuk mewujudkan target-target pengurangan sampah.
Dengan partisipasi aktif semua pihak mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Civil Society Organization (CSO) dan Komunitas Masyarakat hingga tingkat tapak.
Salah satu ukuran penting dalam pengelolaan sampah adalah upaya mitigasi menurunkan emisi GRK (Gas Rumah Kaca).
Lebih jauh dikemukakan,
saat ini, Pemkot Makassar bersama NGO Internasional Save Children dari Swedia melakukan pengelolaan sampah elektronik .
"Sampah elektronik jika tidak tertata dengan baik akan berbahaya bagi kesehatan dan menimbukan kerusakan lingkungan dengan limbah B3 didalamnya," ungkap Ferdy.
Limbah elektronik seperti bekas telepon genggam, TV, komputer, hingga charger/baterai. Limbah tersebut beracun, korosif, dan berbahaya bagi lingkungan karena mengandung senyawa oksidasi.
"Senyawa tersebut dapat merusak lingkungan. Bisa menyebabkan hujan asam, PH air dan tanah menurun sehingga bisa mempengaruhi sektor pertanian dan perikanan. Juga mengandung logam berat yang bisa menyebabkan kanker jika terkontaminasi pada manusia," tandasnya. (rhm)
