MAKASSAR, BKM–Partai Golkar sebagai salah satu partai terbesar di Indonesia, namun elektoral ketua umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Airlangga Hartarto belum juga naik dipapan atas menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) yang digelar bersamaan dengan pemilu legislatif (pileg) 14 Februari 2024 mendatang.
Rendahnya elektoral Airlangga membuat sejumlah pengurus menjadi khawatir bilamana suara dan kursi partai berlambang pohon beringin rindang ini ikut turun di pileg nanti.
Kini muncul wacana ditingkat pusat jika Airlangga terancam digoyang melalui musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).
DPP Golkar sudah sering menggelar Munaslub, bahkan pernah terdapat dualisme kepengurusan pada 2015 lalu, masing masing kubu hasil Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono dan kubu hasil Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie.
Apakah ancaman itu serius dan bisa berdmpak pada hasil pilpres dan pileg nanti.
Wakil Ketua Umum DPP Golkar HAM Nurdin Halid (NH) menegaskan bila Munaslub adalah hal luar biasa yang tidak bisa sembarang digelar.
NH mengatakan, anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) dengan jelas mengatur syarat Musaslub bisa digelar. “Saya kira untuk melakukan Munaslub itu hal tidak mudah, harus merujuk konstitusi partai,” kata NH.
NH mencontohkan, Munaslub itu baru bisa digelar apabila ketua umum berhalangan tetap, mengundurkan diri, melanggar AD/ART. Sepanjang tidak ada pelanggaran terhadap AD/ART maka tidak ada alasan untuk melakukan Munaslub.
Selain itu, apabila ketua umum jadi tersangka kasus hukum, atau ada perbuatan pidana lain yang dia lakukan.
Ia mencontohkan ketika Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka 2017 lalu.
NH mengatakan, saat ini Partai Golkar harus memasifkan konsolidasi menghadapi agenda politik 2024.
Menurutnya, Golkar harus tampil jadi pemenang di pileg dan pilpres serta pilkada serentak 2024.
“Golkar harus bisa mengulang kejayaan saat jadi pemenang pemilu 2004 lalu, atau 20 tahun silam. Saya kira sekarang ini Golkar itu sedang konsolidasi untuk memangkan pilpres, pileg, dan pilkada,” katanya.
Tak hanya itu, NH berharap Airlangga harus peka dan segera mengantisipasi suara-suara ataupun gerakan tersebut dengan meningkatkan keharmonisan antar pengurus. Termasuk memasifkan rapat antar pengurus.
“Kalau ada suara-suara seperti itu, ketua umum harus peka dan diantisipasi,” katanya.
Dengan pola kepemimpinan tersebut, NH yakin segala upaya kudeta bisa diantisipasi dengan mudah.
“Sehingga bisa antisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi yang mengganggu kesolidan partai. Sekarang Golkar itu sebetulnya solid,” kata NH.
NH juga mengingatkan, Airlangga agar menyadari dengan kesibukan sebagai menko, itu lebih utama karena kepentingan bangsa dan negara. Tapi kepentingan partai tidak boleh terabaikan. “Wacana isu Munaslub harus segera diredam kalau ada gejolak internal, kita kan sedang hadapi tahun politik, maka jangan sampai Golkar dimasuki orang luar, untuk mengganggu, menyusupi kekompakan partai Golkar,”pungkas mantan ketua harian DPP Golkar ini. (rif)
