MAKASSAR, BKM.FAJAR.CO.ID - Pascalebaran Idulfitri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) akan melakukan uji petik di beberapa kecamatan. Hal tersebut untuk mengetahui apakah ada pendatang atau arus urbanisasi dari desa ke Makassar.
Biasanya, menurut Kepala Dinas Dukcapil Makassar Muhammad Hatim, seusari lebaran ada saja pendatang yang masuk Makassar. Tujuannya untuk cari kerja, melanjutkan pendidikan, dan lainnya.
Hatim mengatakan, pendataan warga melalui uji petik ini biasanya dilakukan dua minggu setelah lebaran. Alasannya, karena warga dari daerah yang tujuan berlibur, sudah pulang ke daerah masing-masing. Mereka yang tetap tinggal di Makassar kemungkinan besar karena ingin menetap di kota ini. Sasaran utama uji petik ini, lanjut Hatim, adalah kos-kosan, rumah kontrakan, dan kawasan perumahan.
Untuk melaksanakan agenda pendataan warga tersebut, Disdukcapil akan melibatkan Satpol PP Kota Makassar. “Nanti kita akan bentuk tim sebelum melaksanakan uji petik itu,” ungkap Hatim kepada BKM, Selasa (10/5) malam.
Saat ini, acuan untuk uji petik sementara dikonsep oleh kepala bidang yang menangani hal tersebut.
“Saya sudah dilaporkan oleh kepala bidangnya. Kemungkinan dua minggu setelah lebaran kita akan laksanakan pendataan warga ini,” kata Hatim.
Pendataan rencananya akan dilaksanakan secara acak di beberapa lokasi setiap kecamatan. Namun difokuskan ke daerah-daerah yang banyak kos-kosan.
Selanjutnya, jika ditemukan warga pendatang yang berniat menetap di Makassar untuk mencari kerja atau lainnya, Disdukcapil akan berkoordinasi dengan RT/RW setempat.
“Jadi nanti kita tanya, apa tujuan di Makassar, berapa lama mau menetap. Kalau tujuannya untuk mencari kerja, kira sarankan untuk mengurus perpindah penduduk,” lanjut Hatim.
Saat melakukan uji petik, tim yang bertugas juga akan menyiapkan alat perekaman e-KTP mobile. Jika sewaktu-waktu dibutuhkan, tim bisa langsung menggunakannya di lokasi. Data hingga 10 Mei 2022, jumlah penduduk Makassar tercatat sebanyak 1.463.089.
Sementara itu, anggota DPRD Sulsel Sri Rahmi menanggapi soal antisipasi pendatang baru yang masuk ke kota Makassar atau urbanisasi. Mereka ditengarai rerata datang untuk mencari kerja.
“Sweeping KTP. Pemerintah setempat RT/RW dan lurah harus proaktif memantau wilayahnya.”ujar mantan anggota DPRD Makassar ini, Rabu (11/5)
Sri Rahmi yang juga ketua Fraksi PKS DPRD Sulsel ini mengatakan, selama dia statusnya sebagai pekerja di Makassar tidak apa-apa.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Makassar Kasrudi, telah mewanti-wanti hal tersebut ke dinas terkait, tentang pentingnya pendataan pascalebaran. Apalagi, kekacauan administrasi penduduk dan masalah sosial lainnya yang malah akan menambah beban pemerintah jika tidak melakukan pendataan.
“Kita ini memang selalu bermasalah di pendataan, ketika data penduduk yang keluar masuk itu tidak ada. Untuk itu kita harap Dukcapil dan dinas lainnya memperhatikan hal ini, agar ketika ada bantuan sosial atau warga kita yang butuh pekerjaan, bisa diketahui,” terangnya.
Terlebih lagi, kata kegislator Fraksi Gerindra Makassar ini, pembatasan dan aturan sudah dilonggarkan, sehingga tidak dipungkiri banyak pendatang baru masuk ke Makassar setelah lebaran.
Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo menegaskan warga pendatang yang tak memiliki skill dan kapasitas, sudah sangat jelas hanya akan meningkatkan angka kemiskinan. Untuk itu ada baiknya jika pemkot melakukan pengetatan aturan terhadap warga yang tidak memiliki kelengkapan administrasi kependudukan yang disahkan oleh pemkot.
“Bagaimana kita bisa menciptakan kenyamanan serta ketenangan hidup di Kota Makassar jika kepadatan tidak bisa dibendung. Termasuk kehadiran penduduk yang tidak berindentitas jelas,” tandasnya. (rhm-ita-rif)
