MAKASSAR, BKM.FAJAR.CO.ID - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Imran Jausi, mengungkapkan, pada hari pertama kerja setelah libur lebaran 2022, Senin (9/5), tingkat kehadiran aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemprov Sulsel sebanyak 95 persen.
“Belum ada data angkanya, cuma kita dari Sulsel hanya minta presentase. Jadi kurang lebih 95 persen yang hadir hari ini, 5 persen yang tidak masuk,” ungkapnya, kemarin.
Imran menjelaskan, 95 persen absensi kehadiran ASN berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD) besar seperti kesehatan, pertanian dan pendidikan. Sementara 5 persen yang tidak hadir, menurutnya karena ada OPD yang lambat menyetor absensi.
“Kan ini sudah banyak ASN masuk kantor hari ini, tinggal beberapa belum memasukkan data absensi, seperti di OPD kecil. Jadi 95 persen kita hadir semua,” ujarnya.
Melihat kondisi tersebut, Imran mengatakan, ASN di lingkup Pemprov tidak mengalami kendala pada arus balik mudik lebaran, yang digadang-gadang akan menjadi penghambat tingkat kehadiran pegawai yang akan masuk di hari pertama kerja karena kemacetan.
“Jadi ini menunjukkan ASN di Sulsel ini tidak bermasalah terkait arus baliknya. Kan yang ini (kendala arus balik) kan, kalau ada ASN yang tidak bisa kembali karena ada kemacetan. Ternyata untuk lingkup Pemprov Sulsel, Alhamdulillah, tidak ada,” terangnya.
Sementara itu, terkait kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) yang memperbolehkan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS untuk bekerja dari rumah atau work from home (WFH) selama satu minggu setelah puncak arus balik Lebaran pada 8 Mei 2022, Imran mengaku belum menerapkan hal tersebut, pasalnya kebijakan tersebut akan di kaji dalam waktu dekat ini.
“Untuk sementara belum kita terapkan. Jadi tadi pak gubernur bilang akan dikaji dalam waktu satu atau dua hari ini,” ujarnya.
Namun, berdasarkan kondisi yang ada, menurutnya penerapan kebijakan WFH bagi pegawai ASN tidak perlu dilakukan.
“Tapi kelihatannya dari data yang ada itu tidak perlu untuk dilakukan. Supaya pelayanan pemerintahan itu bisa berjalan maksimal. Janganlah WFH,” tutupnya. (jun)
