MAKASSAR, BKM.FAJAR.CO.ID - Kendati persoalan Rumah Sakit Batua masih bergulir di pengadilan, Pemerintah Kota Makassar tetap akan melanjutkan pembangunannya.
Alasannya, jika dibiarkan mangkrak begitu saja, kerugian yang diderita Pemkot Makassar akan lebih besar lagi. Padahal, anggaran yang sudah dikeluarkan untuk pembangunan rumah sakit tersebut tidak sedikit.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar, Helmy Budiman mengatakan, Pemkot Makassar tahun ini menggelontorkan anggaran senilai Rp10 miliar.
Anggaran tersebut diharapkan mampu merampungkan pembangunan gedung hingga dua lantai.
“Tapi untuk pengerjaannya, kita harus menunggu putusan pengadilan terlebih dahulu,” ungkap Helmy, kemarin.
Dia melanjutkan, jika melihat proses jalannya persidangan, kemungkinan bisa selesai dan ada putusan sekitar Agustus 2022. Selanjutnya, Pemkot Makassar akan mulai tancap gas untuk menggunakan anggaran Rp10 miliar tersebut.
“Kalau sekiranya putusan pengadilan bisa keluar Agustus, saya rasa anggaran Rp10 miliar itu masih bisa digunakan.Untuk penyelesaian minimal di lantai 1 dan 2 supaya bisa berfungsi dulu. Nanti untuk penyelesaian yang lain nanti kita manfaatkan,” lanjutnya.
Dia menambahkan, itu juga tergantung hasil kajian tim ahli konstruksi. Pengerjaan dilanjutkan jika dianggap layak digunakan.
“Insyallah setelah berproses dipersidangan kita akan meminta pendapat tim ahli berkaitan dengan kontruksinya sejauh mana bisa digunakan atau tidak,” tutupnya.
Pembangunan RS Batua menggunakan pagu anggaran yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2018 senilai Rp25,5 miliar.
Berdasarkan hasil audit, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan kerugian negara akibat penyalahgunaan anggaran sebesar Rp22 miliar.
Pada akhir 2020 lalu, Polda Sulsel mendapat laporan bahwa pembangunan tidak sesuai dengan spesifikasi. Bangunan rumah sakit tipe C empat lantai ini dinilai tidak layak digunakan. (rhm)
