Headline

Program Wisata Covid Jadi Bom Waktu


IDI Dorong Perkuat Kabupaten/Kota, tak Semua ke Makassar

MAKASSAR, BKM — Wisata covid yang menjadi program Pemprov Sulsel dalam menekan laju penyebaran dan penularan virus corona tidak efektif. Daripada terus dilakukan, lebih baik memperketat dan memperkuat penanganan di kabupaten/kota.
Penegasan itu disampaikan dr Wahyudi Muchsin, Humas Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Makassar. Kata dia, program wisata covid bisa menarik semua masyarakat yang terpapar untuk berada di Makassar. Ini jelas akan membuat kota ini terus menjadi episentrum penyebaran.
Padahal, dikatakan dr Yudi –sapaannya–, di awal-awal covid-19 masuk ke Sulsel, sudah ada beberapa rumah sakit yang ditunjuk sebagai rujukan di beberapa daerah.
“Awal-awal covid kan sudah ditunjuk rumah sakit rujukan di kabupaten/kota. Jangan semua orang yang positif itu dibawa ke Makassar. Kelemahannya, pasti Makassar akan menjadi episentrum covid. Sehingga rumah sakit-rumah sakit yang ada penuh semuanya. Energi negatif pasti ke Makassar,” ucap Yudi, kemarin.
Disebutkan Yudi, dokter dan tenaga kesehatan (nakes) juga ada di masing-masing kabupaten/kota. Karena itu, harusnya penguatan ada di kabupaten/kota masing-masing. Tidak hanya difokuskan di Makassar.
“Kelemahannya kalau dibawa ke Makassar, tidak bisa mentracing maksimal. Artinya, kita meninggalkan jejak virus yang tidak ditangani. Ini justru menjadi bom waktu di kabupaten/kota,” tegasnya.
“Harusnya yang gawat sekalipi baru dirujuk ke Makassar. Kalau covidnya menengan ke bawah, bisa ditangani di kabupaten/kota,” tambahnya.
IDI, dikatakan Yudi, juga mengkritik kebijakan Pj Wali Kota Malassar Rudi Djamaluddin soal mewajibkan rapid test yang masuk dan keluar Makassar. Baginya, hal itu perlu diatur kembali supaya efisien dan efektif.
Rapid test disebutkan tidak murah. Apalagi cara ini pendekatannya bukan diagnosa. Hanya untuk mentracing orang yang reaktif.
“Pertama, rapid test tidak murah. Bagaimana sistem pembayarannya. Masyarakat tidak tanggung? Rapid test juga bukan pendekatan diagnosa. Walaupun negatif, itu negatif palsu. Positif itu positif palsu. Nah, efisiensinya itu harusnya bagaimana bisa mengcut ini,” tandasnya.
Yang paling efektif, ditambahkan Yudi, adalah tes swab dan PCR. Makanya, ia menyebutkan bahwa yang harus lebih dimaksimalkan adalah RT/RW.
“RT/RW ini kita maksimalkan untuk masuk dari rumah ke rumah. Sampaikan, pakai maskerki kalau keluar, jaga jarak, hindari keramaian jika tak mendesak. Bagaimana supaya ada aturan yang bisa jadi acuan warga untuk bisa dipatuhi,” ungkapnya.
Yudi menyarankan, langkah yang bisa diambil pemerintah adalah terus memassifkan pemberian informasi kepada semua masyarakat bahwa covid berbahaya, bukan sekadar konspirasi.
Contohnya dengan memasang peraturan protap kesehatan yang ketat secara detil. Seperti yang ia jelaskan, di mal-mal ada spanduk yang bertuliskan ‘Kawasan Wajib Masker’. Di pasar, warkop, kafe juga sama seperti itu.
“Atur juga regulasi supaya physical distancing itu bisa terwujud. Misal di pasar dibuatkan regulasi. Kalau di sana ada 100 lods, buatkan saja 50 lods. Jadi digilir. Hari ini 50, besok 50 lainnya. Sehingga ekonomi tetap berjalan, tapi diatur,” paparnya.
Tempat duduk di kafe juga seperti itu. 50 persen saja meja dan kursinya yang kini disediakan untuk pelanggan. Jika melanggar, pemerintah disarankan Yudi bisa menutupnya selama 14 hari.
“Fasilitas-fasilitas umum juga. Misalnya orang lagi jalan, tidak pakai masker, sanksinya sita KTP 14 hari. Andaikan aturan itu jelas dan ada, tentu masyarakat akan ikut,” tegas Yudi.
“Aturan ini sebenarnya simpel. Namun karena pemimpin kita yang A bilang ke kiri, yang B bilang ke kanan, masyarakat jadi bingung. Akhirnya masyarakat ambil jalan yang mudah, yaitu berdasarkan pikirannya masing-masing. Jadi memganggap corona biasa-biasa saja. Sehingga mereka tidak waspada. Tidak merasa ini penting,” tutup Yudi.

Merugikan Masyarakat

Keresahan menyusul rencana Pemkot Makassar membatasi orang keluar masuk yang mengharuskan mengantongi surat keterangan bebas covid, terus bermunculan. Wacana untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan di tersebut dinilai dapat merugikan masyarakat. Alasannya, aktivitas mereka. Terlebih kebijakan itu tanpa landasan aturan yang jelas.
Rahmat, seorang warga Makassar menuturkan, penerapan kebijakan tersebut bukanlah solusi tepat dalam menekan penyebaran covid-19. Ruang gerak masyarakat jadi terbatas.
“Lagi-lagi kebebasan masyarakat dibatasi dan dikontrol. Seharusnya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kota dalam menekan penyebaran covid-19 harus yang tepat. Tidak seperti ini, yang kesannya membatasi aktivitas dari masyarakat,” ujar Rahmat.
Dia berharap pemerintah kota dapat lebih dulu menelaah rencana peraturan sebelum diberlakukan. Karena itu menyangkut kepentingan masyarakat luas. Baik itu dari luar maupun dalam kota Makassar.
“Untuk mendapatkan surat keterangan bebas covid-19 itu kan tidak gampang dan cepat. Lalu bagaimana jika ada keperluan masyarakat yang mendesak?” cetusnya. (nug-arf)

Komentar Anda



Channel


Comments
To Top
.