Metro

Masih Banyak ASN Gagap Teknologi


Tak Dipersiapkan Hadapi Sistem Kerja Baru

BKM/CHAIRIL TRUK--Aktivitas truk dalam kota masih terus terjadi. Padahal, Pemerintah Kota Makassar telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota terkait pelarangan aktivitas truk dalam kota di jam-jam sibuk. Tampak truk berjejer di Jalan Urip Sumoharjo depan PLTU, kemarin.

MAKASSAR, BKM– Di masa pandemi covid-19 ini,aparatur sipil negara seakan tak tahu apa yang akan mereka kerjakan. Bahkan tidak pernah dipersiapkan untuk menghadapi sistem kerja baru yaitu kerja dari rumah atau work from home.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Imran Jausi-pun membenarkan hal itu. Ia mengakui, saat ini masih banyak ketimpangan yang terjadi dalam sistem kerja ASN di tengah wabah covid.
Bahkan kata Imran, dalam kondisi seperti ini penggunaan teknologi harus dimaksimalkan untuk menunjang kerja-kerja ASN. Namun hal itu justru tidak berjalan sempurna, dimana masih banyak pegawai yang gagap teknologi.
Belum lagi masih banyak ASN yang sudah berumur (tua) sehingga proses penyesuaian untuk bekerja menggunakan teknologi memakan waktu lama.
“Kita memang tidak pernah dipersiapkan bekerja dari rumah. Jadi kalau harus dilakukan tidak terlalu efisien, dengan dirumahkannya pegawai dan bekerja melalui platform terknologi, maka muncullah statement bahwa kita (jumlah pegawai) terlalu banyak,” kata Imran Jausi saat ditemui di Kantor Gubernur, Selasa (30/6).
Imran menambahkan, fenomena ini harus disikapi dengan dengan pendekatan sistem birokrasi. Pemprov Sulsel sedang mempersiapkan hal tersebut, mulai dari tahapan-tahapan, milestone, hingga roadmapnya. Terlebih lagi sejalan dengan program reformasi birokrasi yang terus digaungkan oleh MenPAN-RB.
Kendala besar dalam sistem kerja di era normal ini ialah kualitas SDM, kualitas dan infrastruktur IT. Disamping pegawai yang sudah banyak menua, perkembangan IT dikalangan pemprov pun cenderung lambat. Sehingga akumulasinya membuat pandangan terjadinya kelebihan pegawai.

“Sebenarnya tidak perlu perampingan, kita cukup melakukan perubahan-perubahan struktur fungsi. Misal dalam penambahan PNS perlu dianalisis dengan baik,” ucapnya.
Bahkan, dalam penerimaan PNS, ada rasio-rasio yang menjadi acuan, misal jumlah pegawai dan jumlah masyarakat yang dilayani. Melihat rasio yang ada di Sulsel jumlahnya tidak terlalu besar, dimana tiap tahunnya PNS yang pensiun berkisar 800 orang, sementara untuk penerimaan tahun ini hanya 195 pegawai.
“Sekarang yang diterima sudah mulai terukur. Dulu penerimaan harus ada anlisis, kompetensi sudah lebih spesifik. Orang bilang berlebihan, iya juga, tapi dari sisi lain kita kurang dari segi kualitas khususnya yang menguasai IT,” paparnya.
Sehingga kedepan, ASN Sulsel dari Suga kuantitas akan terjadi pengurangan dengan sendirinya. Sementara untuk kualitas diperlukan adanya upgreading atau training secara online agar kompetensinya bisa terimbangi.
Diketahui jumlah ASN Pemprov sebanyak 23 ribu lebih, tenaga megang aatau dengan perjanjian kontrak sebanyak 17.130, sementara ASN yang akan diterima pada perekrutan CPNS 2020 sebanyak 195 orang.
Sebelumnya, pemerintah pusat mewacanakan untuk melakukan reduksi dan evaluasi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Di tengah pandemi covid-19, ada banyak perubahan-perubahan sistem kerja ASN, seperti work from home yang mengisyaratkan perlunya ada revisi UU ASN.
Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Thahjo Kumolo telah membahas hal ini dalam rapat kerja virtual bersama Komisi II DPR RI. Menurutnya, perlu ada rasionalisasi pegawai agar relevan dengan normal baru atau new normal.(nug)

Komentar Anda



Channel


Comments
To Top
.