Metro

Dewan Tolak Pembekuan RPH


ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, kembali mempertegas jika dewan menolak pembekuan aktivitas Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (RPH) sesuai rekomendasi dari Pemerintah Kota Makassar.
Menurut Wakil Ketua DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali, soal rekomendasi pemerintah kota terkait pembekuan RPH perlu ditinjau dan didiskusikan terlebih dahulu. Termasuk membicarakannya bersama Pj Wali Kota Makassar yang baru dilantik, Rudy Djamaluddin.
Apalagi, rekomendasi yang disodorkan pemerintah kota meminta PD RPH dibekukan terlebih dahulu sebelum diganti menjadi UPTD.”Tolong dulu, ini serahkan ke Pj Wali Kota yang baru, karena ini soal hak alas saja. Kalau begitu rekomendasinya silahkan Pj Wali Kota Makassar nilai dulu, kita mau RPH ini higenis,” ungkapnya, Selasa (30/6).
Begitupun yang dikatakan anggota Bapemperda DPRD Makassar, Abdi Asmara. Ia mengaku, dalam surat yang dikeluarkan Pemkot Makassar sebelumnya, perlu dibuatkan perwali terlebih dahulu untuk pembentukan UPTD RPH Makassar.”Saya maunya dibuatkan rekomendasi dulu. Karena dasarnya pembentukan ini adalah perwali untuk membentuk perda. Harusnya ketika dicabut sejalan dengan pembentukan itu. Sekarang kita tidak ada rapat inisiasi pembentukan perda RPH di dewan ini yang dituding pak kabag hukum,” jelasnya.
Sedangkan Anggota Anggota Bapemperda DPRD Makassar, Fasruddin Rusli, juga menuturkan, kenapa pemerintah kota dan dewan begitu sulit menghidupkan RPH yang juga merupakan aset pemerintah kota
“Kenapa kita mau susah-susah berdebat jauh, apa susahnya kalau kita kasih masuk saja subsidi di APBD P 2020 sebesar Rp10 milliar, kecil ji itu jika dibandingkan menghidupkan aset kita di RPH ini. Tidak perlu kita berdebat susah untuk dapatkan dana di pemprov dan pemerintah pusat. Kenapa kita bisa subsidi untuk covid-19 tapi tidak bisa untuk RPH kita,” jelasnya.
Sementara itu, Kabag Hukum Pemkot Makassar, Umar, mengungkapkan, bahwa PD RPH terlebih dahulu harus dibekukan untuk mengubah menjadi UPTD. Sebab sejauh ini pemkot Makassar mengetahui sudah ada inisiasi dari DPRD Makassar untuk melakukan perubahan bentuk RPH. Karena tidak boleh tumpah tindih fungsi dan inisiasi dari dewan.
“Provinsi mengharuskan kita melakukan pencabutan dulu di PD RPH di perda dan kemudian dibentuk lagi oleh perda. Apalagi, tidak ada perwali yang membantalkan perda dalam membentuk UPTD RPH. Tapi kita akan bicarakan lagi ke pak wali mengenai ini,” tuturnya. (ita)

Komentar Anda



Channel


Comments
To Top
.