Bisnis

BSN Dorong UMKM Tembus Pasar Australia


Kukuh S Achmad

MAKASSAR, BKM — Indonesia dan Australia secara resmi menandatangani Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) pada 4 Maret 2019. Namun berlakunya perjanjian tersebut baru akan dimulai pada 5 Juli 2020 mendatang.
Menyambut IA-CEPA, Badan Standardisasi Nasional (BSN) mendorong pelaku usaha khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memanfaatkan perjanjian bilateral ini untuk menembus pasar Australia.

Kepala BSN, Kukuh S Achmad, mengatakan, Indonesia harus bisa memanfaatkan perjanjian IA-CEPA. IA-CEPA memberikan fasilitasi kepada kedua negara untuk bisa saling menerima barang ataupun jasa cukup banyak. Di antaranya makanan dan minuman.
”Pelaku usaha bisa memanfaatkan perjanjian IA-CEPA. Apalagi jika barang akan diekspor ke Australia, bea masuknya 0 persen. Namun, pelaku usaha tetap harus memperhatikan persyaratan ekspor di antaranya regulasi dan pemahaman standar yang diberlakukan di negara tujuan,” ujar Kukuh.
Terkait IA-CEPA, BSN juga sudah berpartner dengan Australian Standard melakukan standard mapping. Karena, untuk saling bisa menerima persyaratan antara Indonesia dan Australia terkait standar, mau tidak mau, standar kedua negara ini harus harmonis dan selaras.
Begitu pula, terkait penilaian kesesuaiannya, seperti hasil pengujian di laboratorium, dan hasil sertifikasi juga diharapkan bisa saling menerima. Untuk itu, disepakati menggunakan mekanisme Mutual Recognition Arrangements (MRA) di organisasi internasional badan akreditasi.
”Indonesia yang diwakili Komite Akreditasi Nasional (KAN) sudah mempunyai modal untuk memastikan kompetensi laboratorium dan lembaga sertifikasi dapat diterima Australia. Karena, dengan penandatangan MRA tersebut, anggota badan akreditasi akan saling mengakui satu sama lain atas sertifikat dan laporan yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian yang terakreditasi KAN,” jelas Kukuh yang juga Ketua KAN.
Sementara itu, Direktur Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan, Ni Made Ayu Martini, mengingatkan kepada pelaku usaha terutama produk pangan yang akan ekspor ke Australia, untuk memperhatikan standar dan regulasi pemerintah Australia.
Australia memang memiliki standar tinggi. Persyaratan standar Australia tersebut di antaranya adalah Australian Bio Security Regulation–Australian Department of Agriculture dan standar Australia.

Beberapa persyaratan regulasi impor produk pangan ke Australia diantaranya wajib lulus uji kelayakan dan menerapkan standar keamanan pangan. Untuk uji kelayakan persyaratannya adalah Biosecurity (Biosecurity Act 2015) dan keamanan makanan impor (Imported Food Control Act 1992). Sementara untuk standar keamanan pangan harus memenuhi Australia New Zealand Food Standards Code (FSANZ).
”Semakin tinggi standar maka semakin tinggi ekonomi sebuah negara. Meski demikian, pemerintah siap mendukung stakeholder atau dalam hal ini pelaku usaha terutama UMKM melalui program kerja sama ekonomi IA-CEPA. Para industri UMKM bisa memanfaatkan optimalisasi pemanfaatan perundingan perdagangan internasional melalui Free Trade Agreement Center (FTA Center) yang berada di 5 daerah, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar,” ujar Ni Made. (mir)

Komentar Anda



Channel


Comments
To Top
.