Headline

Surat Bebas Covid Mahal dan Jadi Beban


Bupati Gowa Ingatkan 40 Persen Warganya Beraktivitas di Makassar

MAKASSAR, BKM — Makassar menjadi episentrum penularan covid-19 di Sulawesi Selatan. Untuk menekan penyebaran penyakit mematikan tersebut, berbagai cara dilakukan pemerintah kota.
Salah satunya, yang saat ini sementara ramai dibahas adalah rencana Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin yang akan memberlakukan pembatasan orang yang akan masuk ke Makassar.
Untuk masuk ke ibu kota Sulsel ini, orang harus mengantongi surat keterangan bebas covid-19.
“Tujuan pengendalian ini bukanlah untuk membatasi aktivitas masyarakat. Melainkan, untuk menekan warga yang tidak berkepentingan tidak usah dulu masuk Makassar. Begitu pun sebaliknya, orang yang tidak perlu keluar Makassar tidak usah dulu,” ucapnya di sela-sela peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas), Senin (29/6).
Menurut hemat Rudy, setiap daerah di Sulsel ini memiliki Gugus Tugas Pengendalian Covid-19. Artinya, setiap pemerintah daerah mengetahui siapa saja warganya yang OTG (orang tanpa gejala) maupun ODP (orang dalam pengawasan). Termasuk yang berstatus positif dan negatif. Sehingga pemda berkewajiban memberi surat keterangan kepada warganya.
Kehawatiran Rudy, jangan sampai orang yang tidak memiliki gejala masuk di Kota Makassar. Sementara, Kota Makassar yang menjadi episentrum penyebaran covid-19 pun berkewajiban untuk melindungi daerah-daerah lain agar tidak terjangkit lebih luas.
Rudy tidak ingin ada wilayah di luar Makassar yang sudah berhasil menekan angka penularan covid-19, namun kembali meningkat karena terpapar di Makassar.
Sebaliknya, juga dirinya tidak akan membiarkan peningkatan jumlah positif di Makassar semakin tidak terkendali karena masuknya warga dari luar Makassar yang positif covid-19.
Karenanya, dalam waktu dekat Rudy akan segera menerbitkan perwali yang akan mengatur regulasi. Termasuk risiko untung rugi, serta bagaimana implementasi dari aturan itu sendiri.
Namun, ia menegaskan, dengan kembalinya diperketat aturan dan penegakan disiplin protokol kesehatan di Makassar tidak akan mengganggu aktivitas utama masyarakat.
“Karena kita juga tidak ingin terlalu kencang menangani covid tapi ekonomi terpuruk. Kita akan ambil perimbangan yang paling baik. Covid terkendali, ekonomi juga jalan,” terang Rudy.
Olehnya itu, Rudy akan meminta RT/ RW untuk bergerak mengawasi warganya, sehingga tidak ada lagi warga Makassar yang tidak terdeteksi, baik yang berstatus OTG maupun ODP.
“Ini yang kita batasi, jangan sampai orang Makassar bawa virus keluar. Jangan juga orang sehat datang di Makassar, pulangnya sakit. Semua harus mengantongi surat keterangan dari gugus tugas bahwa yang bersangkutan bebas covid. Opsi-opsi inilah yang sedang kita godok. Kita ambil yang paling kecil pengaruhnya ke masyarakat, tapi paling bagus manfaatnya untuk menangani covid,” pungkasnya.
Perwali ini akan diberlakukan sesegera mungkin. Saat ini pihak Pemkot Makassar tengah menggodok hal-hal yang dipandang urgen sekaitan dengan aturan yang akan diterapkan. Jika semua hal yang direncanakan sudah dapat diaplikasikan maka langsung diterapkan. Sehingga sesegera mungkin pandemi covid-19 bisa dikendalikan.

Jadi Beban

Pro kontra muncul menyusul rencana Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin untuk menerapkan wajib surat keterangan bebas covid-19 ketika keluar masuk Makassar. Karena untuk mendapatkan surat tersebut tidak semudah memperoleh surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit.
Sebelum mengantongi surat keterangan bebas covid-19,0 butuh pemeriksaan terlebih dahulu. Minimal harus rapid test. Nah, proses itu butuh dana hingga ratusan ribu. Sementara masa berlakukanya hanya beberapa hari. Sedangkan untuk tes swab lebih mahal lagi, karena biayanya Rp750 ribu hingga jutaan.
Menyikapi hal itu, anggota DPRD Makassar meminta agar kebijakan baru yang diambil pemkot, tidak lagi menambah beban masyarakat. Menurut Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar Supratman, setiap kebijakan pemerintah harus melihat dulu urgensinya kepada masyarakat. Karena sebelumnya sudah ada kecemasan banyak orang dari luar daerah yang mencari nafkah di Makassar, khususnya terkait biaya dan proses mendapatkan surat keterangan tersebut.
“Ini bisa menjadi solusi. Tapi untuk sebagian orang, kebijakan itu memberatkan sehingga mereka tidak setuju jika diterapkan. Belum lagi biaya pelayanan dan proses pembuatannya yang ribet,” terang Supratman di gedung DPRD Makassar, Senin (29/6).
Selain itu, legislator Fraksi Nasdem Makassar ini mengaku, perlu ada koordinasi terlebih dahulu pemkot dengan dewan terkait kebijakan tersebut. Terlebih lagi jika kebijakan terlalu membebani masyarakat, seperti penjual sayur. Termasuk pegawai yang bolak balik masuk di Makassar.
“Harusnya koordinasi dulu dengan kita bagaimana rencana penerapan itu,” ucapnya.
Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar Azwar menegaskan, bahwa kebijakan itu harus ditinjau ulang. Jangan sampai menyusahkan warga. Namun jika kebijakan tersebut memang bertujuan untuk menanggulangi penularan covid, dewan siap mendukung penuh demi percepatan penanganannya.
“Perlu simulasi beberapa hari, karena cukup memberatkan. Juga sosialisasi jangan sampai menyusahkan warga Makassar atau luar Makassar. Karena banyak juga warga Makassar yang bekerja di Maros atau Gowa. Begitu juga sebaliknya,” jelasnya.
Wahyu Nurdin, seorang warga Pattalassang, Kabupaten Gowa mengakui kebijakan itu sangat memberatkan. “Bayangkanmi kalau untuk dapat surat keterangan harus kasih keluar uang ratusan ribu. Sementara kita kodong pegawai biasaji. Ituji yang dicarikan uang,” cetusnya.
Kecuali, kata Wahyu, pemerintah mau menanggung atau menggratiskan proses untuk memperoleh surat keterangan bebas covid itu.
”Bayangkan, kalau pa’gandeng sayur, penjual ikan, dan pedagang kecil yang setiap harus ke Makassar untuk berjualan harus urus keterangan berbayar. Di mana mau diambilkan uang kodong,” jelasnya.
Pengamat politik dan pemerintahan Dr Hasrullah menjelaskan, sebelum menjalankan program tersebut, seharusnya Pemkot Makassar melakukan koordinasi dengan daerah-daerah penyangga seperti Gowa, Takalar, dan Maros. Menurutnya, proses komunikasi harus berjalan supaya kebijakan yang akan dilaksanakan tidak menimbulkan kontroversi.
“Mungkin idenya bagus, tapi perlu ada koordinasi dan sosialisasi terlebih dahulu. Tidak sertamerta diterapkan. Supaya masyarakat tidak kaget,” jelasnya.
Dia menekankan, dalam mengeluarkan sebuah kebijakan, pemerintah tidak boleh langsung menegakkan aturan. Harus soft dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Regulasi Harus Jelas

Bupati Gowa yang dimintai tanggapannya, Senin siang (29/6), mengatakan pihaknya masih akan mericek dulu rencana penerapan kebijakan tersebut. Alasannya, sampai kini belum ada penjelasan secara detil terkait informasi tersebut.
”Saya cek dulu maksud dari kebijakan tersebut, sebab belum ada penjelasan secara detail,” ujar Adnan singkat melalui pesan WhatsApp, Senin (29/6).
Adnan menyebut, sebanyak 40 persen warga Gowa beraktivitas di Kota Makassar. Termasuk pekerja maupun yang hanya sekadar berkunjung. Hal itu disebabkan jarak kota Gowa dengan Makassar hanya berkisar 11 km dan dari arah kota kabupaten.
Terpisah, Ketua DPRD Gowa Rafiuddin Raping yang dimintai komentarnya soal kebijakan Pemkot Makassar di masa pandemi covid ini, menegaskan pihaknya sangat mendukung upaya pemutusan mata rantai covid-19 yang dilakukan Pemkot Makassar. Namun, ia menilai perlu jelas regulasi atas kebijakan itu. Setidaknya, dampaknya tidak memberatkan masyarakat Gowa yang akan masuk ke Makassar.
“Untuk memutus mata rantau covid, kami sangat mendukung. Tapi harus ada catatan di situ. Apakah diperlukan seperti itu. Harus ada surat bebas covid? Yang perlu diperjelas adalah apa-apa saja yang harus dilengkapi warga. Apakah warga harus wajib rapid test atau swab dan membebankan biayanya pada warga Gowa yang masuk Makassar? Nah kalau dibebankan ke masyarakat, itu kasihan,” tandasnya.
Secara pribadi, Rafiuddin sangat mendukung pemberlakuan kebijakan pemkot. ”Namun, sebagai wakil rakyat, kami juga memikirkan rakyat kami, apakah akan memberatkan mereka nantinya dengan menanggung pembayaran rapid test atau swab. Kita juga mau lihat regulasinya, apakah pemkot menganggarkannya atau tidak. Sebab kasihan warga Gowa yang bekerja di Makassar, dan diwajibkan harus rapid atau swab misalnya. APalagi dibayar dari uang pribadi, sementara mereka kerjanya hanya penjaga toko,” ujar Rafiuddin. (rhm-nug-sar)

Komentar Anda



Channel


Comments
To Top
.