Headline

Kepemimpinan Penuh Ketidakpastian


Pengamat Pemerintahan Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Andi Luhur Prianto, menilai sangat berlebihan mempromosikan pejabat yang baru bermigrasi pada jabatan yang tekanan politiknya sangat kuat.
Ia pun menegaskan, pergantian Pj Wali Kota Makassar Yusran Jusuf secara mendadak menunjukkan bahwa warga kota ini tengah disuguhkan pimpinan tanpa arah.
“Warga Makassar disuguhi arahan kepemimpinan tanpa direction dan penuh ketidakpastian. Semua dibangun berbasis interest politik elektoral,” kata Luhur, kemarin.
Menurutnya, pergantian di tengah pandemi covid-19 ini bukanlah pilihan warga Makassar. “Sejatinya, kota ini butuh pemimpin yang mampu menggerakkan solidaritas sosial lintas batas. Membangun kolaborasi dan punya strategi jitu melawan pandemi,” ucapnya.
Ibarat permainan sepakbola, kata Luhur, Makassar sudah pernah berganti seorang ‘penyerang’. Biasanya striker pengganti dianggap lebih bagus ketika menjalankan instruksi ‘pelatih’.
“Kecuali, pelatihnya memang yang tidak punya instruksi dan strategi permainan yang jelas. Ini bikin bingung penonton. Striker sementara bertarung melawan wabah, kenapa tiba-tiba diganti,” cetusnya.
Ia menambahkan, di institusi pemerintahan, penempatan pimpinan tidak hanya berdasarkan pemenuhan syarat administratif dan kedekatan personal saja.
“Pejabat seperti itu sulit membangun akseptabilitas warna-warna politik, sehingga misalnya sulit membedakan pengaruh warna merah dan biru,” pungkasnya.

Jangan Dipermainkan

Pergantian pj wali kota yang tidak jelas pelanggaran fatal yang dilakukan, mendapat sorotan anggota DPRD Makassar. Wakil Ketua Komisi A Nunung Dasniar, mengatakan pergeseran yang terbilang dini ini menimbulkan pertanyaan banyak kalangan. Khususnya tentang alasan apa di balik pergantian tersebut.
Sebab, selama sebulan lebih menjadi pj wali kota, pemerintahan di Makassar mulai berjalan dan bisa diakomodir.
“Kalau saya melihat, Pak Gub harusnya mengoreksi jika ada kesalahan dan diberikan arahan selama menjabat. Di mana kekurangannya. Jika punya kesalahan, beri teguran. Karena ini pj wali kota masih meraba-raba pemerintahan setelah menggantikan penjabat sebelumnya,” terang Nunung di gedung DPRD Makassar, Kamis (25/6).
Legislator Fraksi Gerindra Makassar ini menilai, perlu ada waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Yusran untuk bekerja dengan baik bagi Kota Makassar, tanpa ada intervensi. Terlebih lagi masa jabatan yang diembannya belum 100 hari kerja.
“Ini kan belum cukup 100 hari kerja. Harusnya, nanti setelah itu bisa dinilai apakah memang bisa dilanjutkan atau diganti. Kalau semua ini serba mendadak, maka timbul pertanyaan masyarakat, ada apa. Kalau soal covid-19 yang tidak bisa bersinergi antara pemkot dan pemprov, itu kan bisa koordinasi dan dibicarakan langsung,” jelasnya.
Anggota Komisi A DPRD Makassar Zaenal Beta, mempertanyakan indikator yang digunakan gubernur untuk melakukan penilaian kegagalan pj wali kota. Terlebih lagi masa kerjanya yang begitu singkat.
Jika pergantian itu dilakukan, maka akan kelihatan bahwa gubernur pada saat mengganti pj wali kota sebelumnya terlihat ambigu dalam mengisi jabatan politis.
“Paling yang ditanyakan ini alasan kenapa bisa diganti. Kalau pun harus diganti, kan harus jelas alasannya kenapa harus diganti. Sehingga tidak terkesan jabatan ini seperti boneka. Bisa begitu gampang dimainkan. Kita juga pusing kenapa bisa sepetti ini. Kita dan masyarakat mau tahu setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah,” terangnya.
Oleh karena itu, legislator Fraksi PAN Kota Makassar ini meminta ke gubernur Sulsel untuk beberikan penjelasan rasional yang bisa diterima masyarakat dalam menilai gagal tidaknya sebuah kepemimpinan yang bisa diganti kapan saja, hingga tidak menunggu lagi 100 hari kerja.
“Itu harus dijelaskan ke publik agar mereka tahu. Jadi ini kursi dijadikan permainan,” ucapnya.
Hal berbeda disampaikan Sri Rahmi, legislator Sulsel dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kata dia, pergantian pj wali kota tidak perlu dipermasalahkan.
Ketika ditanya apakah tidak melanggar pergantian yang dilakukan gubernur terhadap penjabat yang belum cukup dua bulan, Sri Rahmi mengatakan tidak. ”Iya, karena pergantian itu merupakan hak prerogatif gubernur,” ujarnya, Kamis (25/6).

Gubernur yang Dievaluasi

Aktivis antikorupsi Syamsuddin Alimsyah, mengatakan publik memang harus merespons pergantian ini. Karena bukan sekadar preseden buruk, melainkan bisa berbahaya dalam tata kelola pemerintahan otonom. Ini bisa jadi bentuk otoritarian baru pemerintah pusat melalui gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah.
Implikasi paling nyata, kata dia, adalah merusak tata kelola perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah yang harusnya berada dalam kepastian menjadi pemerintahan semu.
”Saya justru mendorong harusnya gubernurnya yang dievaluasi. Bukankah pengangkatan pj wali kota selama ini atas usul dan rekomendasi gubernur sendiri. Ini pemerintahan yang harus dikelola secara tertib dan terukur. Bukan pemerintahan coba-coba. Jangan membuat kebijakan seolah-olah tiba masa tiba akal. Apalagi bila sekadar berbasis selera. Karena yang rugi adalah publik yang harus mendapatkan pelayanan optimal,” ujar Syamsuddin, kemarin.
Ia melihat, kebijakan gubernur sekarang yang main bongkar pasang justru semakin memperlihatkan kinerjanya selama ini dalam mengusul pj ke pusat tidak melalui analisa kajian kapasitas yang memadai. Sementara, setiap pergantian itu saja menghabiskan anggaran negara (duit rakyat) yang tidak sedikit. ”Kita tidak ingin APBD Makassar hanya habis dipakai untuk seremoni pergantian pejabat,” jelasnya. (nug-ita)

Komentar Anda



Channel


Comments
To Top
.