Kriminal

Kejati Sulsel Dapat Sorotan


Soal Penanganan Dugaan Tipikor PDAM Makassar

MAKASSAR, BKM — Penanganan kasus dugaan korupsi di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar sebesar Rp31 miliar yang kini ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan mendapat sorotan.
Itu lantaran rencana memanggil sejumlah pihak dinilai hanya gertakan sambal saja.
Sejumlah pihak seperti mantan Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, mantan Wakil Walikota Makassar, Deng Ical alias Syamsul Rizal, dan anggota DPRD Makassar di Komisi D periode tahun 2013 hingga kini tak juga dihadirkan untuk memberikan klarifikasi terkait kasus dugaan korupsi di lingkup PDAM Makassar.

Padahal, sejumlah orang telah dihadirkan masing-masing adalah mantan Walikota Makassar diperiode 2014-2019, Moh Ramdhan Pomanto, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Pemerintah Kota Makassar, Umar, pejabat di PDAM Makassar dan pejabat dari AJB Bumiputera.
”Penanganan kasus ini kan awal-awalnya hebat. Tapi kok sekarang ini semakin tidak jelas dan kabur. Ada apa di Kejati Sulsel?,” kata Direktur Lembaga Anti Korupsi (Laksus), Muhammad Ansar dengan nada tanya pada Rabu sore (24/06).

Ansar mendesak Kejati Sulsel dapat profesionalis dan transparan bekerja menangani kasus dugaan korupsi di PDAM Makassar. Dimana sampai sekarang belum memanggil sejumlah pihak seperti yang dijanjikan dan disampaikan ke publik.

”’Pejabat eksekutif dan legislatif aktif maupun non aktif yang dijanjikan akan dipanggil memberikan klarifikasi di Kejati Sulsel harus terpenuhi. Jangan cuma gertakan saja,” katanya.

Kasus dugaan korupsi di lingkup PDAM Makassar sebesar Rp31 miliar menguak setelah adanya temuan dari BPK RI yang menemukan adanya potensi kerugian negara Rp31 miliar. Angka tersebut akumulasi dari tahun 2003 hingga 2018.

Dalam LHP BPK bernomor 63/LHP/XIX.MKS/12/2018 memuat adanya lima rekomendasi baik untuk Pemkot Makassar maupun PDAM sendiri. Dari lima rekomendasi yang ada, dua diantaranya dinilai berpotensi ke ranah hukum.

Pertama, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Makassar diperiode itu agar memerintahkan Direktur Utama PDAM Makassar untuk mengembalikan tantiem dan bonus pegawai sebesar Rp8.318.213.130 ke kas PDAM Makassar.

Kedua, BPK juga merekomendasikan kepada Wali Kota Makassar diperiode itu agar memerintahkan Direktur Utama PDAM Makassar untuk mengembalikan kelebihan pembayaran beban pensiunan PDAM sebesar Rp23.130.154.449 ke kas PDAM Makassar. Atas dua poin rekomendasi BPK itu kelebihan pembayaran yang nilainya mencapai Rp31,44 miliar.

”Penanganan kasus dugaan korupsi harus serius, jangan berlarut-larut,” tutupnya.
Sebelumnya, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Idil, menyebutkan, sedikitnya sudah sepuluh pejabat yang telah diundang memberikan klarifikasi atas kasus dugaan korupsi PDAM Makassar.
Jaksa penyidik juga telah diminta kembali mendalami kasus tersebut.
”Sudah ada instruksi untuk memerintahkan permintaan klarisifikasi. Hanya saja untuk kepada siapa, itu masih belum ditahu,” tegasnya. (arf/mir)

Komentar Anda



Channel


Comments
To Top
.