Kriminal

Kicauan di Medsos Berbuntut Ancaman Empat Tahun Penjara


MAKASSAR, BKM — Terdakwa kasus pencemaran nama baik terhadap Kadir Halid, Chalifa Mansila Anggie, hanya mampu berpasrah dalam sidang perkara yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Rabu (24/6).
Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan, Fitriani membacakan dakwaan. Adapun dakwaan JPU yang dibacakan adalah berawal dari terdakwa pada 2 Agustus 2019 di kediaman di Jalan Pelita Raya, telah memposting sebuah status di akun media sosialnya (facebook).
Postingan yang diunggah terdakwa menggunakan frasa dan kalimat bernada menghina yang menyebutkan nama korban secara terang. Dan jelas perbuatan terdakwa itu melanggar sejumlah pasal Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008.
”Hahahhaaa khadir halid ibarat iblis pemangsa yg sangat ingin menghancurkan GubernurNA , sampai2 melupakan dirinya sebagai anggota dewan wakil rakyat, untung saja tidak OPPO’makooo khaidir halid kelaut mako saja berenang sama hiu,” tiru Fitri menyampaikan frasa dan kalimat status terdakwa di media sosial.
Kicauan terdakwa di akun media sosialnya berawal dari kekesalannya terhadap ulah Kadir Halid yang diketahui merupakan mantan anggota DPRD Sulsel. Yang dalam sidang angket pemakzulan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah pada 2 Agustus 2019 silam, Chalifa alias Sil Angge memang sempat memposting sebuah status bernada sarkas di facebooknya.
Kicauannya menuding Kadir Halid sangat ingin menghancurkan NA yang merupakan gubernur Sulsel terpilih secara demokratis. Kendati tak dipungkirinya, kicauannya tersebut memang mengandung frasa menghina dan penuh dengan kata-kata sarkas.
Olehnya, Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan dakwaan dengan ancaman hukuman maksimal selama empat tahun berikut kewajiban membayar denda paling banyak Rp750.000.000.
”Sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” sambung Fitri. (arf/mir)

Komentar Anda



Channel


Comments
To Top
.