Headline

Hukum Pasar Berlaku, Rebutan Parpol Wajar


MAKASSAR, BKM — Kontestasi pemilihan wali kota (pilwali) Makassar tersisa kurang lebih lima bulan lagi. Perebutan dukungan partai politik untuk dikendarai para kandidat kini semakin ketat. Bahkan ada kesan, mereka melakukan berbagai cara untuk menggaet simpati dari para elit parpol.
Bagi bakal calon wali kota Mohammad Ramdhan Pomanto, hal tersebut masih dalam tataran yang wajar. ”Masih dalam koridor kewajaran,” ujarnya, Selasa (23/6).
Demikian pula Munafri Arifuddin alias Appi. Kata dia, apa yang tengah bergulir saat ini merupakan hal wajar. “Sebagai syarat mutlak yang diatur undang-undang, ini harus menjadi prioritas. Ibaratnya bagaimana mau terbang kalau tidak punya boarding pass,” ujar Appi dengan analoginya.
Politisi PDIP Andi Yagkin Padjalangi hanya berujar pendek menanggapi kesan rebutan parpol. Menurutnya, siapa pun yang sudah siap mendaftar di KPU, maka itulah yang jadi. “Yang sudah mendaftar di KPU maka itumi calon,” ujar kandidat yang pernah tercatat sebagai legislator Partai Golkar Sulsel tiga periode ini.
Dr Nurmal Idrus dari Nurani Strategic, menyebutkan bahwa akan berlaku hukum pasar dalam proses ini. Ketika persediaan kurang, maka harga akan makin tinggi.
“Pilwali Makassar menyisakan pertarungan sengit, di mana ada banyak figur yang ingin bertarung, sementara stok parpol pemilik kursi sangat kurang. Maka, parpol akan memegang kendali dan memainkan bargaining mereka. Yang jelas, pada akhirnya kepentingan yang bicara, yaitu parpol akan memberikan dukungan ketika ada faktor menguntungkan yang mereka peroleh,” jelas Nurmal.
Pemerhati Politik dari Lembaga Strategi Indonesia Whiliadi, menilai wajar jika ada kesan rebutan parpol. “Inilah dinamika politik di tahun politik ini. Para kandidat saling salip menyalip untuk mendapatkan rekomendasi partai politik. Saya melihat ini adalah hal wajar untuk mendapatkan tiket masuk bertarung. Tentunya para kandidat yang akan maju sudah jauh hari mempersiapkannya. Mereka berkeyakinan bahwa semua masih bisa berubah. Pasangannya saja masih bisa berubah-ubah,” ujar Whiliadi.
Pengamat politik dari UIN Alauddin Prof Dr Lomba Sultan juga mengakui hal tersebut. “Itulah dinamika politik,” kata mantan komisioner KPU Sulsel ini.
Hal sama disampaikan pengamat politik Dr A Ali Armunanto. “Saya rasa wajar para calon memperebutkan partai, karena itu adalah jalan yang paling mudah untuk proses kandidasi. Namun yang patut diberi catatan, para kandidat bukan hanya mencari partai untuk menggenapi ambang batas bawah dukungan partai. Tapi memonopoli partai untuk mengadang gerak kandidat lainnya,” jelasnya.
Meski sependapat, namun Armunato melihat ada yang tidak sehat. “Saya rasa ini yang tidak sehat, karena akan mematikan semangat kompetisi dalam pemilu sebagai arena politik. Walaupun cara tersebut juga efektif untuk menghindari kompetisi politik dan biaya besar dalam pertarungan pilkada,” pungkasnya.
Hingga kini tak satupun balon wali kota Makassar yang telah mencukupkan dukungan parpolnya. Danny sudah pernah mendapat dua surat tugas yakni dari Partai Golkar dan Nasdem. Jika koalisi kedua parpol ini tidak bubar, maka cukup untuk mendaftar di KPU.
Syamsu Rizal alias Deng Ical juga baru mendapatkan dukungan dari PKB dan PKS. Mantan wakil wali kota ini menunggu PDIP dan partai lainnya untuk bisa mendaftar di KPU.
Irman Yasin Limpo alias None juga telah mendapat dukungan dari PAN. None dikabarkan menunggu dukungan dari Gerindra dan PPP.
Adapun Appi juga sudah mendapat dukungan dari Perindo dan Partai Berkarya. Ia masih menunggu dukungan PPP, Demokrat, Gerindra dan Hanura. (rif)

Komentar Anda



Channel


Comments
To Top
.