Headline

GM PLN Didesak Mundur


Anggota DPRD Sulsel Sebut Keliru Sistem Perhitungan Rerata

MAKASSAR, BKM — Gaduh seputar melonjaknya pembayaran rekening listrik di tengah pandemi covid-19 terus berlanjut. Janji DPRD Sulsel untuk melakukan pemanggilan terhadap pimpinan PLN guna dimintai penjelasan, akhirnya direalisasikan Selasa (23/6).
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang berlangsung di lantai dua gedung tower DPRD Sulsel, hadir pimpinan dan anggota komisi D serta elemen masyarakat lainnya. Sementara dari PLN, hadir langsung Ismail Deu selaku General Manajer Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (Sulselrabar).
Legislator HA Edy Manaf menegaskan, selama pandemi covid-19, bukan hanya masyarakat bawah yang mengeluh. Tapi juga pengusaha kecil, menengah hingga besar. Mereka keberatan atas langkah PLN yang tetiba menerapkan sistem baru dalam pembayaran tagihan listrik, hingga akhirnya mencekik pelanggan. Bahkan ada tempat usaha yang menghentikan produksinya, tapi pembayaran listriknya melonjak.
“Mereka tidak melakukan produksi di tengah pandemi ini, tapi tagihan listriknya tetap seperti tiga bulan sebelumnya sebelum covid-19,” ungkap Edy Manaf.
Legislator PAN Sulsel ini memastikan kalau PLN mengetahui mana pelanggan yang mengalami kenaikan pembayaran dan mana yang tidak. Karena sebelum melakukan pemasangan meteran, konsumen mengusulkan peruntukannya, apakah rumah tangga atau perusahan.
Kritikan tajam juga datang dari legislator Partai Golkar Fachruddin Rangga. ”Manakala pelanggan yang membuat kesalahan, misalnya terlambat membayar, PLN langsung bertindak dengan memutus aliran listriknya. Sementara kalau PLN yang berbuat, tidak mau bertanggung jawab. Khususnya terkait dengan lonjakan pembayaran listrik pelanggan di Sulsel,” cetusnya.
“Bapak (Ismail Deu) melakukan perhitungan rata-rata yang menyamakan kota Makassar dengan daerah-daerah lain yang ada di Sulsel. Tidak masuk akal itu,” ketusnya.
Rangga menilai GM PLN Sulselrabar saat ini tidak profesional. Karenanya, dia meminta dan mendesak untuk segera mundur. “Jika ada kejadian, rakyat yang disalahkan. Apalagi sekarang ini di tengah pandemi, masyarakat sudah hidup susah. Ditambah lagi kesusahannya dengan rekening listrik yang melambung,” tandasnya.
Menurutnya, sistem penghitungan rerata yang dilakukan PLN merupakan sebuah kekeliruan. Kendati hanya mengambil sampel di kota Makassar.
“Mengambil rata-rata tiga bulan, apalagi ada yang masuk penumpukan, otomatis pasti naik. Dengan mudahnya membuat hitungan bahwa ini adalah hitungan rata-rata, sementara menggunakan kacamata mengukur Sulsel mengambil sampel di Makassar. Tentu Makassar dan daerah lain berbeda,” cetusnya lagi.
Anggota Komisi D lainnya, Syamsuddin Karlos juga menyoroti kekeliruan pihak PLN. Dia pun berjanji akan menyurat ke Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, untuk disampaikan ke pusat agar GM PLN Sulselrabar beserta jajaran pejabat lainnya segera dicopot.
Karlos beralasan, salah jika PLN mengeluarkan kebijakan di saat masyarakat mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi virus corona. Karena mereka lebih banyak berada di rumah ketimbang mencari nafkah.
“Kami orang politik. Setiap kata-kata kami bisa maknai. Kalau memang ada kesalahan, sampaikan ke rakyat seperti apa konpensasi atas kesalahan itu. Jangan rakyat terus yang disalahkan. Tidak ada satu sanksi yang bisa masyarakat berikan ketika PLN melakukan kesalahan. Tetapi jika tidak ada konpensasi ke rakyat, maka saya meminta jajaran PLN (Sulserabar) untuk diganti saja,” tegas Karlos.
Dalam RDP semua anggota komisi D angkat bicara. Termasuk Andi Ansyari Mangkona dari PDIP, Hengki Yasin dari PKB dan lainnya. Pihak Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sulsel, Ombudsman Sulsel dan beberapa lembaga kemahasiswaan yang hadir dalam RDP ini, juga bersuara.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel John Rende Mangontan, meminta PLN segera memperbaiki perhitungannya jika memiliki kesalahan dengan menaikkan tarif listrik. Kewajiban perusahaan plat merah itu adalah mengembalikan uang sisa yang sudah dibayarkan oleh pelanggan.
“Kita hanya meminta anggaran lebih yang telah dibayarkan oleh konsumen seharusnya dikembalikan,” sarannya.

Harus Ada Evaluasi

Riska dari Ombudsman Sulsel juga melontarkan sejumlah permasalahan dan kritik buat manajemen PLN.
“Kami melihat dari laporan ada kejanggalan. Pertanyannya, mengapa warga melapor, padahal mereka sebagai pelanggan tidak tahu cara untuk melapor. Harus ada penyelenggara publik,” ujar Riska.
Menurutnya, kebijakan PLN di masa pandemi juga patut dipersoalkan. Harus harus ada evaluasi sehingga bisa dipertanggungjawabkan.
Riska menjelaskan, kebijakan penerapan rerata pemakaian juga harus berdasarkan kajian. Apalagi PLN sebagai institusi vertikal harus menyampaikan ke PLN pusat sebelum melakukan penerapan. “Harus ada kajian, bagaimana masyarakat bisa meminimalkan keluhan,” tuturnya.
Saat PLN telah menerima laporan, harus juga berkoordinasi dengan ULP dengan menurunkan tim agar selalu ada kajian. ULP yang ditugaskan bisa jadi acuan, apakah bisa dibijaksanai.
Menurutnya, penetapan rerata pemakaian harus bisa dipertangungjawabkan secara ilmiah. “Kami memiliki unit pengaduan. Undang-undang pelayanan publik yang memiliki komponen. Ada fungsi edukasi. Untuk itu, Ombudsman berharap pihak PLN dapat menempatkan orang-orang responsif. Sebab bagaimana jika tranparansi dan edukasi tidak dilakukan. Tak hanya itu, pencatat meter juga penting melibatkan pemilik rumah. Harapan kami, PLN juga bisa melibatkan dinas sosial hingga RT dan RW,” tukasnya.

Tidak Dicek di Lapangan

Diberi kesempatan untuk memberi penjelasan, GM PLN Sulselrabar Ismail Deu, berdalih bahwa yang mengalami kenaikan pembayaran rekening listrik adalah pelanggan rumah tangga. Karena anggota keluarga banyak yang berkegiatan di rumah. Apalagi di saat bulan ramadan.
”Kan kegiatan yang merupakan rangkaian puasa dimulai jam 2 (dinihari). Tentu akan terjadi lonjakan pemakaian,” ujarnya.
Disinggung soal adanya rumah yang tidak ditempati namun pembayaran listriknya juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi, Ismail Deu mengatakan pihaknya menggunakan sistem pemerataan. Sebab petugas pencatat meteran PLN tidak melakukan pengecekan ke lapangan, karena pandemi covid-19.
“Kita gunakan sistem rata-rata. Kita juga mengikuti beberapa perusahaan di luar negeri apabila kondisi tidak memungkinkan untuk dilakukan pencacatan,” terangkan.
Sementara subsidi silang, kata dia, tidak dilakukan walau pihak PLN menggratiskan pembayaran untuk pelanggan 400 watt, dan potongan harga untuk sebagian pengguna 900 watt.
“Kita tidak lakukan itu (subsidi silang). Kita memiliki begitu banyak pelanggan dan tidak mudah melakukan perubahan secara sistem,” kelitnya. (rif)

Komentar Anda



Channel


Comments
To Top
.