Headline

Darmawan: Proses Seleksi Kartu Prakerja Perlu Dikoreksi


MAKASSAR, BKM — Program kartu prakerja gelombang keempat terancam dihentikan sementara oleh pemerintah. Pemprov Sulsel pun menyarankan untuk dilakukan koreksi terhadap proses seleksinya.
Program kartu prakerja seyogyanya menjadi solusi para pengangguran untuk mendapatkan jaminan agar bisa terserap lapangan kerja. Sejak masuknya wabah corona di Indonesia, program ini diterapkan pemerintah pusat sebagai bentuk perhatian terhadap tenaga kerja yang dirumahkan, bahkan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Program ini telah berjalan dengan melahirkan tiga gelombang penerima. Namun memasuki penerimaan gelombang keempat, justru progam ini menemukan sejumlah masalah baru. Sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan agar program kartu prakerja gelombang empat dihentikan sementara.
Konflik kepentingan diduga telah terjadi mulai dari proses pendaftaran, platform digital, konten, hingga pada tataran pelaksanaan. Padahal pemerintah telah mengalokasikan Rp20 triliun untuk program ini. Sebanyak 680.918 peserta yang dinyatakan lolos dari target 5,6 juta penerima.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel Andi Darmawan Bintang, menyebut ada 23 ribu penerima program ini dari 24 kabupaten/kota di Sulsel. Penerima merupakan total yang lolos gelombang satu hingga tiga.
Ia menyebutkan, Sulsel telah mendapat jatah kuota penerima sebanyak 158 ribu. Artinya, masih ada 122 ribu lebih kuota yang tersedia.
Darmawan Bintang mengakui, sebenarnya program ini memiliki tujuan yang baik, yakni untuk meningkatkan kapabilitas masyarakat dalam bidang yang ditekuni. Sedikit banyaknya pengetahuan yang diserap masyarakat setidaknya ada perubahan. Ada dorongan untuk meningkatkan skill yang dimiliki.
“Ini bagus kalau mereka menekuni apa yang telah disajikan dalam modul pelatihan. Namun di saat pandemi saat ini lapangan kerja justru semakin sempit,” jelas Darmawan Bintang, Selasa (23/6).
Terkait disetopnya program ini, kata Darmawan, perlu dikoreksi pada proses penyeleksiannya. Karena banyak di antara penerima seharusnya tidak mendapatkan, justru terdaftar. Artinya tidak tepat sasaran.
“Kelemahan dari sisi pendataan bagaimana memverifikasi apakah betul-betul penerima adalah orang yang terdampak atau tidak,” ucapnya.
Diketahui, program ini diduga mengalami potensi kerugian negara. Misal pada penentuan lembaga penelitian tidak melalui proses lelang, hanya dengan menunjuk secara langsung instansi terkait. (nug)

Komentar Anda



Channel


Comments
To Top
.