Headline

Nurdin Sebut Kebijakan Yusran Sangat Berisiko


Beri Ruang Meluasnya Penyebaran Covid-19

MAKASSAR, BKM — Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah memberikan teguran keras kepada Penjabat Wali Kota Makassar Yusran Yusuf. Profesor yang belum lama menjabat itu diminta untuk tida serampangan dalam mengeluarkan kebijakan di tengah pandemi covid-19.
Yusran Jusuf yang membolehkan digelarnya resepsi pernikahan di tengah kampanye pencegahan penularan covis-19, membuat teguran ini dikeluarkan oleh Nurdin. Sebab di saat yang sama, Pemprov Sulsel tengah mengampanyekan kepada warganya agar beraktivitas di rumah saja.
Kebijakan Yusran dinilai sangat berisiko serta tidak populis. Sebaliknya, justru akan merugikan masyarakat.
“Kita sedang gencarnya meminta masyarakat untuk tetap di rumah saja, justru pj wali kota mengizinkan masyarakat berkumpul di luar dengan membolehkan pelaksanaan resepsi pernikahan. Keputusan ini terlalu dini, dan tidak mempertimbangkan dampaknya,” ujar Nurdin, Selasa (26/5).
Nurdin juga menyayangkan Yusran tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pemprov Sulsel sebelum mengambil keputusan. Apalagi ini terkait keselamatan banyak orang.
Dengan mengizinkan resepsi pernikahan, menurut Nurdin, hal itu sama dengan memberi ruang bagi meluasnya penyebaran covid-19. “Fokus kita saat ini bagaimana terus menekan penyebaran Covid-19 agar tidak semakin meluas. Harusnya kita menghargai apa yang sudah jalan sebelumnya. Bagaimana pejabat sebelumnya getol melakukan itu. Harusnya juga kita menghargai pengorbanan para tim medis yang sudah bekerja keras. Mereka rela meninggalkan keluarga demi mencegah dan menyelamatkan pasien covid-19,” tandasnya.

Sanksi Perwali

Setelah berakhirnya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Makassar, Penjabat Wali Kota Yusran Jusuf langsung menerbitkan peraturan wali (perwali). Beleid ini mengatur protokol kesehatan yang harus dilakukan dan diperhatikan masyarakat selama pandemi covid-19 berlangsung.
Pedoman pelaksanaan protokol kesehatan tersebut tertuang dalam Perwali Nomor 31 Tahun 2020 yang efektif berlaku Sabtu (23/5), pekan lalu. Aturan ini muncul untuk tetap mengingatkan kepada masyarakat, bahwa selesainya PSBB bukan berarti selesai pula upaya memerangi covid-19.
Dalam perwali ini, standar pelaksanaan protokol kesehatan diatur secara rinci. Bahkan bagi para pelanggar bisa saja dijerat sanksi pidana. Hal ini ditegaskan dalam bab VI (Sanksi) mulai pasal 15 sampai pada pasal 18.
Dalam pasal 15, tercantum tiga tahapan sanksi yang bakal diberikan kepada pelanggar. Mulai dari sanksi ringan, sanksi sedang, hingga sanksi berat, sebagaimana pada ayat (1).
Sanksi ringan sendiri berupa pembinaan dan teguran tertulis (2). Sanksi sedang berupa pembubaran paksa atas kegiatan yang dilakukan orang pribadi atau badan, serta penutupan paksa tempat usaha milik pribadi atau badan (3). Untuk sanksi berat, sebagaimana tercantum pada ayat (4), dapat berupa pencabutan izin kegiatan orang pribadi atau badan.
Pada pasal 16, tim gugus tugas berhak menghentikan moda transportasi dan memaksa menurunkan penumpang serta menahan surat kendaraan yang tidak mengindahkan protokol kesehatan. Selain itu, orang yang beraktivitas tanpa masker juga akan dihentikan kemudian diberi pembinaan.
Pada pasal 17 ditegaskan bahwa pihak yang tidak mengindahkan protokol kesehatan, selain mendapat sanksi sebagaimana tercantum pada pasal 15 dan 16, juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara pihak yang berwenang memberi sanksi kepada para pelanggar tersebut merupakan petugas gugus tugas PPC wilayah tersebut, sesuai dengan kewenangannya
Kepala Bagian Hukum Pemkot Makassar Umar, mengatakan perwali tersebut tidak membatalkan Perwali Nomor 22 Tahun 2020 tentang PSBB. Karena tidak menutup kemungkinan ada PSBB tahap tiga jika pandemi covid-19 berlanjut.
Pemerintah Kota Makassar juga akan segera memberlakukan kebijakan baru penanganan covid-19 dengan konsep New Normal berbasis kearifan lokal.
Konsep baru ini berisi lima protokol kesehatan yakni penggunaan masker, jaga jarak, rutin cuci tangan, olahraga, dan pemenuhan nutrisi lokal untuk meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat dengan mengomsumsi tanaman lokal seperti jahe, kunyit, mengkudu dan sejenisnya.
Hal ini diungkapkan Pj Wali Kota Yusran Jusuf saat memimpin rapat koordinasi di ruang rapat Sipakalebbi, Balai Kota, Selasa (26/5). “Jika selama ini kita hanya massifkan pola pencegahan dengan cuci tangan, jaga jarak dan pakai masker, maka dengan konsep baru ini kita tambahkan dua poin penting lainnya, yakni olahraga dan pemenuhan nutrisi tubuh yang bersumber dari tanaman lokal kita. Ini sesuai hasil riset secara ilmiah dari Universitas Hasanuddin tentang local herd immunity berbasis kearifan lokal yang akan kita implementasikan di Makassar,” ujar Yusran.
Untuk menciptakan tatanan kehidupan baru atau yang sering diistilahkan The New Normal Life, Yusran mengaku akan memaksimalkan peran seluruh RT-RW se-Kota Makassar. Juga melibatkan seluruh OPD yang akan dibagi secara merata per wilayah.
Dinas Ketahanan Pangan bersama PKK dan RT RW akan didorong untuk mengembangkan komoditi lokal di pekarangan warga, serta lahan-lahan terbuka lainnya yang bisa menjadi sarana pengembangan komoditi lokal sebagai suplemen dalam meningkatkan imunitas tubuh.
Satuan tugas monitoring dan evaluasi juga akan diperkuat di seluruh aktifitas ekonomi untuk memastikan bahwa protokol kesehatan dilaksanakan secara disiplin.
“Setelah membuka ruang aktifitas masyarakat, tentu kita harus membentenginya dengan protokol kesehatan yang perwalinya sudah kita terbitkan. Sekarang kita tambahkan dengan peningkatan imunitas. Jik imunitasnya bagus dan melakukan low contact, maka kita optimis bisa lebih cepat menangani covid ini. Kita akan memastikan aktiftas masyarakat itu sehat, melalui dua pendekatan yakni olahraga dan asupan nutrisi lokal untuk membangkitkan imunitas warga berbasis pekarangan dengan mengkomsumsi hasil olahan tanaman lokal,”lanjutnya.
Pada kesempatan ini, Yusran menantang seluruh pimpinan SKPD untuk menciptakan inovasi, khususnya dalam menggerakkan kembali ruang-ruang ekonomi yang selama ini terhenti.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar dr Naisyah Tun Azikin, mengaku tengah menyiapkan program kesehatan untuk seluruh instansi pemerintah dengan gerakan senam di ruang kerja pada waktu-waktu tertentu.
“Gerakan masyarakat sehat ini bagian dari The New Normal sebagai adaptasi kita menghadapi pandemi covid-19,” ujarnya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Irwan Adnan pada rapat koordinasi ini, melaporkan penurunan pendapatan selama pandemi berlangsung. Menurutnya, dunia usaha sangat penting untuk segera diberikan peluang besar agar mereka bisa bergerak kembali, mengingat kondisinya yang saat ini tengah terpukul. (nug-rhm)

Komentar Anda



Channel


Comments
To Top
.