Headline

THR Guru Belum Cair


Gegara Administrasi tak Lengkap

MAKASSAR, BKM — Pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai berposes sejak Jumat pekan lalu. Termasuk di lingkup Pemkot Makassar.
Namun, hingga Selasa (19/5), masih ada organisasi perangkat daerah (OPD) di pemkot yang belum bisa dicairkan. Penyebabnya, karena administrasinya tidak lengkap.
Salah satunya adalah Dinas Pendidikan Kota Makassar. Akibatnya, baik tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk guru-guru berstatus ASN, hingga saat ini belum bisa menikmati THR.
Dikonfirmasi terkait hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Abd Rahman Bando, Selasa (19/5) mengatakan, pencairannya sementara berproses saat ini.
Dia menjelaskan, sebenarnya surat perintah membayar (SPM) yang menjadi acuan untuk pencairan THR di lingkup Dinas Pendidikan Kota Makassar sudah diajukan sejak Jumat pekan lalu. Namun, saat proses verifikasi, ada persyaratan administrasi yang harus diperbaiki. Akhirnya, berkas dikembalikan lagi untuk diperbaiki.
“Kita langsung sempurnakan. Hari Minggu saya tanda tangan perbaikannya dan sudah diajukan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kemarin (Senin),” ungkapnya.
Dia berharap, tidak ada lagi perbaikan dokumen yang harus dilakukan sehingga pencairan THR segera dilakukan.
Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar Andi Rahmat Mappatoba, membenarkan jika THR untuk guru, termasuk ASN lingkup Pemkot Makassar belum cair. Saat ini masih sementara berproses.
Dia mengatakan, pihaknya memang baru efektif melakukan proses pencairan dalam dua hari terakhir, yakni Senin dan Selasa. “Guru memang belum cair THR-nya. Masih sementara berproses. Memang sudah ada usulan untuk mencairkan. Namun saat mengajukan SPM, ada dokumen yang harus diperbaiki dulu. Jadi dikembalikan. Sekarang sudah diajukan lagi dan dalam proses verifikasi,” ungkap Rahmat.
Dia meminta kepada OPD yang belum cair THR-nya namun sudah mengajukan SPM untuk bersabar, karena saat ini sementara diproses.
“Kita harus proses usulan dari 156 unit kerja. Jadi memang butuh proses. Jadi, siapa yang paling cepat mengajukan dokumennya, itu yang kami dahulukan,” ungkapnya.
Lebih jauh dia mengemukakan, hingga saat ini, sudah ada sekitar 80 persen unit kerja yang sudah dicairkan THR-nya. Jadi tinggal beberapa beberapa OPD saja yang belum dicairkan.
Namun, hingga saat ini masih ada juga OPD yang belum menyetor dokumen SPM-nya. “Masih ada satu OPD yang belum belum ajukan SPM,” ungkapnya.
Dia menegaskan bahwa pihaknya terus melanjutkan proses pencairan hingga saat ini. Paling lambat, tambahnya, hari ini semua proses sudah bisa rampung. “Paling lambat besok (hari ini) sudah selesai semua,” janjinya.
Namun, dia meminta kepada Bank Sulselbar, khusus untuk proses pencairan THR ASN, kalau bisa, memperpanjang jam pelayanan. Jika biasanya hanya sampai pukul 16.00 Wita, menjadi pukul 19.00 Wita.
“Kita minta juga keleluasaan dari Bank Sulselbar. Kalau bisa jam pelayanannya ditambah sampai pukul 19.00 malam. Khusus untuk pencairan yang di pemkot. Selama ini sampai jam 16.00 Wita,” tandasnya.

30 Aduan di Disnaker

Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar telah menerima puluhan aduan terkait tunjangan hari raya (THR) melalui posko pengaduan yang dibentuk.
Kepala Disnaker Kota Makassar Andi Irwan Bangsawan, mengatakan saat ini ada sekitar 30 aduan yang dilaporkan. Angka tersebut diprediksi akan terus bertambah jelang lebaran Idul Fitri.
Irwan mengaku, berdasarkan aduan yang diterima, banyak perusahaan yang telah melakukan pemotongan THR tanpa ada kesepakatan dengan karyawan.
Pihaknya memaklumi jika ada penurunan gaji selama pandemi lantaran kebanyakan karyawan bekerja dari rumah. Namun hal itu harus disepakati dengan karyawan.
“Saya akan turun ke perusahaan tersebut. Sudah ada investigasi awal beberapa perusahaan tidak mau membayarkan THR-nya atau membayarkan sebagian,” ujar Irwan saat dikonfirmasi.
Pekerja dan karyawan yang merasa dirugikan karena tidak memperoleh THR, kata Irwan, bisa dilaporkan. Pihaknya siap memfasilitasi dengan membuka posko khusus pengaduan THR di kantor Disnaker Kota Makassar, Jalan AP Petta Rani.
Irwan menyebut, tim dari Disnaker akan turun ke lapangan melakukan pengecekan terhadap perusahaan yang belum membayarkan hak karyawannya. Seluruh perusahaan wajib memberikan THR terhadap karyawannya lantaran ketetapan undang-undang. (rhm)

Komentar Anda



Channel


Comments
To Top
.