Kriminal

Soal Dugaan Korupsi PDAM Makassar Rp31 Miliar Kejati Bidik Sejumlah Pihak


MAKASSAR, BKM — Setelah menghadirkan Moh Ramdhan Pomanto untuk memberikan klarifikasi mengenai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Sulawesi Selatan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar, mantan Walikota Makassar periode 2003 juga akan dihadirkan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel).
Pemanggilan Walikota Makassar tahun 2003 atau sebelum Moh Ramdhan Pomanto oleh Intel Kejati Sulsel, tiada lain untuk dimintai keterangan atau klarifikasinya mengenai kasus dugaan korupsi anggaran PDAM Makassar senilai Rp31 miliar.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Firdaus Dewilmar yang ditemui di kantornya mengatakan, pendalaman terkait adanya temuan BPK RI Perwakilan Sulsel pada tahun 2003 terhadap PDAM Makassar yang berpotensi merugikan negara semakin kuat dikaji. Apalagi nilainya tidak main-main yakni sebesar Rp31 miliar.
”Jadi tidak sampai di pak Danny saja. Kan kalau dari keterangan pak Danny ada beberapa walikota sebelum dia. Karena itu (kasus) bermula dari tahun 2003,” jelas Firdaus kepada BKM beberapa hari lalu.
Kajati menjelaskan, potensi terjadinya kerugian negara sebesar Rp31 miliar berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Sulsel adalah angka akumulasi mulai sejak tahun 2003 silam.
”Jadi angka 31 miliar itu akumulasi dari tahun 2003 lalu. Kata Danny, kenapa hanya saya saja yang dipanggil. Jadi kami akan undang yang lainnya,” tambah Firdaus Dewilmar.

Soal Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah sukses berhasil diterima Pemerintah Kota Makassar berturut-turut, kata Firdaus, itu tidak menjamin kebersihan dari potensi terjadinya praktik-praktik korupsi.

”WTP itu kan tidak menjamin. Tetapi temuan dari BPK juga harus kita pandang dulu sebagai sebuah temuan bahwa ada terjadi pengelolaan keuangan PDAM yang berpotensi terjadi kerugian negara baik dana pensiun maupun Jaspro. Dan ternyata memang itu bermasalah,” ungkapnya.

Ditanya bagaimana dengan fungsi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mengawasi, Firdaus menyebut juga akan ikut mengundang anggota legislatif tersebut. Yang jadi pertanyaan bagaimana para anggota dewan menjalankan fungsi pengawasannya.

”Iya, kami akan undang juga mereka,” tutupnya.

Sebelumnya, mantan Walikota Makassar masa periode 2014-2019, Moh Ramdhan Pomanto telah menghadiri undangan di kantor Kejati Sulsel, ruangan Kasi Intel, Rabu siang 13 Mei 2020.

Selama lima jam, Danny sapaan akrabnya dipanggil untuk memberikan klarifikasinya terkait dengan kasus dugaan korupsi di lingkup PDAM Makassar semasa menjabatnya. (arf/mir)

Komentar Anda



Channel


Comments
To Top
.