Headline

Lima Jam Danny Diperiksa di Kejati


Terkait Dugaan Korupsi Rp31 M di PDAM

BKM/ARIF ALQADRI KLARIFIKASI-Mantan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto (baju biru) hadir di Kejati Sulsel, Rabu (13/5) guna memberikan keterangan terkait dugaan korupsi di PDAM Makassar sebesar Rp31 miliar.

MAKASSAR, BKM– Massa simpatisan wali kota Makassar periode 2014-2019 Moh Ramdhan Pomanto (DP) memadati teras kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulsel), Jalan Urip Sumohardjo, Rabu siang (13/5). Kehadiran mereka untuk mendampingi DP menjalani pemeriksaan klarifikasi terkait kasus dugaan korupsi di PDAM Makassar senilai Rp31 miliar.
DP diperiksa selama lima jam di ruang Kasi Intel Kejati Sulsel. Mulai pukul 10.30 Wita dan berakhir pukul 15.00 Wita. Ia memberikan klarifikasi kepada penyidik kejaksaan.
Dalam kasus ini, berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tahun 2018 terdapat kerugian negara. Pada laporan BKP nomor 63/LHP/XIX.MKS/12/2018 ada rekomendasi yang diberikan dan berpotensi terjadi masalah hukum.
Di antaranya adalah BPK merekomendasikan ke wali kota Makassar agar memerintahkan direktur utama PDAM Makassar untuk mengembalikan tantiem dan bonus pegawai sebesar Rp8.318.213.130 ke kas perusahaan.
Kemudian yang kedua, BPK merekomendasikan kepada wali kota Makassar agar memerintahkan dirut PDAM Makassar mengembalikan kelebihan pembayaran beban pensiun sebesar Rp23.130.154.449 ke kas PDAM.
Usai menjalani pemeriksaan, pria yang karib disapa Danny itu menjelaskan, kehadirannya di kantor Kejati Sulsel untuk memenuhi undangan pemanggilan dan memberikan klarifikasi berkaitan kasus dugaan korupsi di PDAM Makassar. Karena pada saat terjadi temuan di BPK, dirinya menjabat sebagai wali kota Makassar.
“Pihak Kejati Sulsel telah bersikap profesional. Semua pertanyaan terkait apa saja yang butuh dijelaskan. Di hasil audit BPK kan sudah rinci, namun dari sudut hukum butuh dijelaskan lagi,” sebut Danny.
Saat menjabat sebagai wali kota Makassar, Danny mengaku tidak ingin terlalu jauh mencampuri urusan yang ada di perusahaan daerah (Perusda), termasuk di PDAM Makassar. Alasannya, semua perusda telah lama berdiri sendiri atau otonom, meskipun diketahui saham 100 persen milik Pemkot Makassar.
Terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi PDAM Makassar, lanjut Danny, dirinya juga telah mengeluarkan rekomendasi kepada pihak perusahaan. Rekomendasi tersebut menindaklanjuti rekomendasi dari temuan di BPK.
“Jangan tanya saya kenapa ada temuan. Tanya langsung ke PDAM Makassar. Kalau pun ada temuan, saya yang bertanda tangan itu namanya LHP. Dan LHP sebelum itu ada namanya klarifikasi. Nah, begitu mau diputuskan saya bersepakat dengan BPK bahwa itu LHP. Jadi jangan tanya saya,” tandasnya.
Dia membeberkan, kasus dugaan korupsi ini barawal dari tahun 2003 silam. Namun baru diumbar tahun ini. Jadi apa yang telah dilakukannya, termasuk melakukan tanda tangan keputusan, itu berlangsung di tahun 2003.
“Ternyata ini sudah berlangsung sejak tahun 2003 lalu. Sama. Jadi kalau misal ini bersoal, harus ditelusuri juga waktu 2003. Karena ini dimulai dari tahun 2003. Cuman baru ditemukan sekarang karena adanya perselisihan pandangan antara BPK dan PDAM soal berlakunya aturan,” tambahnya.
Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel Idil mengatakan, kehadiran Moh Ramdhan Pomanto adalah undangan klarifikasi dari adanya laporan dugaan tindak pidana korupsi di PDAM Makassar senilai Rp31 miliar.
Selain Danny, Kejati Sulsel telah meminta klarifikasi sejumlah pejabat, baik dari pemerintah kota maupun direksi PDAM Makassar. Ke depannya, tetap akan dilakukan pemanggilan terhadap pihak lain.
“Kapasitas Danny hadir bukan sebagai saksi, ya. Tetapi diundang untuk memberikan klarifikasi terkait dengan kasus di PDAM Makassar. Saya tidak bisa sebutkan siapa saja yang telah diperiksan. Termasuk jumlahnya. Pastinya kami akan panggil mereka yang kami butuh klarifikasinya,” ujar Idil. (arf)

Komentar Anda



Channel


Comments
To Top
.