Headline

Salat Tarawih di Rumah, Bukber Ditiadakan


Menag Terbitkan Panduan Ibadah Ramadan-Idul Fitri

MAKASSAR, BKM — Pandemi wabah covid-19 yang diakibatkan virus corona masih mengkhawatirkan. Belum ada yang bisa memastikan kapan bencana non alam ini akan berakhir. Sementara di akhir April, umat muslim sudah akan melaksanakan ibadah puasa, kemudian dilanjutkan dengan perayaan Idul Fitri.
Mengingat ada berbagai kegiatan keagamaan yang dilakukan umat muslim saat melaksanakan ibadah puasa dan Idul Fitri, pemerintah telah melakukan langkah antisipatif jauh hari sebelumnya untuk menghadapi kemungkinan pandemi masih berlangsung di bulan ramadan.
Langkah yang dilakukan, melalui Kementerian Agama telah diterbitkan surat edaran terkait Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441H di tengah Pandemi Wabah Covid-19.
Edaran yang ditujukan bagi kepala Kantor Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) provinsi, kepala kantor Kemenag kabupaten/kota, dan kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) seluruh Indonesia tersebut ditandatangani Menteri Agama Fachrul Razi.
Selain terkait pelaksanaan ibadah Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, edaran ini juga mengatur tentang panduan pengumpulan dan penyaluran zakat.
Poin yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 6 tahun 2020 itu, yakni umat Islam diwajibkan menjalankan ibadah puasa di bulan ramadan dengan baik berdasarkan ketentuan fikih ibadah.
Sahur dan buka puasa dilakukan oleh individu atau keluarga inti. Tidak perlu sahur on the road atau ifthar jama’i (buka puasa bersama).
Salat tarawih dilakukan secara individual atau berjamaah bersama keluarga inti di rumah. Tilawah atau tadarus Al-Qur’an dilakukan di rumah masing-masing berdasarkan perintah Rasulullah Saw untuk menyinari rumah dengan tilawah Al-Qur’an.
Buka puasa bersama (bukber) baik dilaksanakan di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, masjid maupun musala ditiadakan. Peringatan Nuzulul Qur’an dalam bentuk tablig dengan menghadirkan penceramah dan massa dalam jumlah besar, baik di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, masjid maupun musala ditiadakan.
Tidak melakukan iktikaf pada 10 malam terakhir bulan ramadan di masjid/musala. Pelaksanaan salat Idul Fitri yang lazimnya dilaksanakan secara berjamaah, baik di masjid atau di lapangan ditiadakan. Untuk itu diharapkan terbitnya Fatwa MUI menjelang waktunya.
Selain itu, juga diimbau untuk tidak melakukan salat tarawih keliling (tarling) serta takbiran keliling. Kegiatan takbiran cukup dilakukan di masjid/musala dengan menggunakan pengeras suara. Tidak melaksanakan pesantren kilat, kecuali melalui media elektronik.
Silaturahmi atau halalbihalal yang lazim dilaksanakan ketika hari raya Idul Fitri, bisa dilakukan melalui media sosial dan video call atau konferensi video.
Menyikapi situasi yang ada saat ini, Kepala Kantor Kemenag Sulsel Anwar Abubakar berharap seluruh masyarakat dan umat beragama untuk ikut berpartisipasi membantu pemerintah dalam upaya mencegah penularan covid-19 dengan cara mengikuti seluruh imbauan pemerintah dan MUI (Majelis Ulama Indonesia).
Demikian pula untuk pelaksanaan ibadah, khususnya di bulan ramadan nanti, agar tetap mengikuti imbauan pemerintah dan MUI.
“Tentu dengan tetap menjaga kebersihan diri, lingkungan dan keluarga, sambil kita mengikuti perkembangan situasi serta kondisi berikutnya,” tandas Abubakar.

WFH Diperpanjang

Kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diperpanjang hingga 17 April mendatang. Hal ini mengingat kondisi pandemi virus corona masih terus berlanjut.
Untuk itu, bagi ASN pemprov dan pegawai lainnya yang bekerja dari rumah menggunakan platform smart office guna melaporkan kinerja yang telah diselesaikan tiap harinya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Sulsel, Lubis L mengatakan, para pegawai wajib mengisi absensi melalui smart office tiga kali dalam sehari. Yakni pagi pukul 08.00, siang hari (jam istirahat) dan sore hari (waktu pulang). Mereka juga wajib mengunggah hasil kerjanya melalui paltform tersebut.
“Jadi kerja-kerja kami tetap terukur. Kita masukkan semua hasil pekerjan, diposting lalu discreenshoot. Jangan lupa isi absen supaya terhitung bahwa kita aktif setiap hari,” kata Lubis L.
Lubis mengatakan, kebijakan ini telah diatur melalui surat edaran bernomor 443.2/2189/B tentang Perpanjangan Penyesuaian Sistem Kerja ASN. Dalam edaran tersebut ditegaskan bahwa pegawai yang usianya di atas 50 tahun tidak lagi diperkenankan masuk kantor.
Selain itu, ASN yang memiliki riwayat penyakit seperti jantung, paru-paru, gula, hipertensi serta penyakit serius lainnya juga diimbau untuk bekerja dari rumah saja.
“Kan usia 50 ke atas itu sangat rentan terpapar covid. Begitu pun dengan yang punya riwayat penyakit keras, mereka tidak lagi berkantor, cukup menjalankan WFH,” terangnya.
Sementara pegawai lainnya tetap bisa berkantor. Namun disertai aturan-aturan tertentu. Mereka yang masuk bekerja sudah diatur jadwalnya di masing-masing OPD. Sehingga pelayanan di kantor tetap berjalan.
“Eselon II itu mereka bekerja di rumah. Dua tingkat eselon dibawahnya tetap bekerja (kecuali yang sakit dan umur di atas 50 tahun). Mereka shift-shift, diatur jadwal kerjanya mulai Senin hingga Minggu,” tuturnya.
Sebelumnya, pada 20 Maret lalu, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah telah mengeluarkan surat edaran terkait sistem kerja ASN menyikapi wabah covid-19. Poin pertama yakni ASN dapat menjalankan tugas kedinasan dari rumah.
Selanjutnya, ASN di luar yang dimaksud tatap harus masuk kantor. Namun yang bertugas dibagi dengan jumlah pegawai sebanyak lima hari kerja. Dimulai dari pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan fungsional.
“Misalnya jika jumlah pejabat pangawas, pelaksana dan fungsional 100 orang, makan jumlah ASN yang bertugas setiap hari adalah 20 orang (100:5 hari kerja),” tulis Nurdin dalam Surat edarannya.
“Jika sistem kerja ini sudah berakhir maka pimpinan daerah melakukan evaluasi dan sebagai bahan laporan ke MenpanRB,” sambungnya.
Selanjutnya untuk perjalanan dinas memang telah dilakukan pelarangan sejak 15 Maret lalu. Untuk mempertegas, gubernur mengimbau agar rapat dilaksanakan secara daring. Perjalanan keluar daerah (dalam dan luar negeri), serta menerima tamu dari luar juga diharapkan untuk ditunda. (rhm-nug)

Komentar Anda



Channel


Comments
To Top
.