Gojentakmapan

PUKAT Sulsel Tantang JPU


Maksimalkan Tuntutan Mantan Bendahara Brimob Polda Sulsel

MAKASSAR, BKM — Babak baru perkara pidana dugaan penipuan serta penggelapan dana senilai Rp1 miliar yang mendudukkan mantan Bendahara Brimob Polda Sulawesi Selatan (Sulsel), Iptu Yusuf Purwantoro, segera dimulai.
Pembacaan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) segera digelar di Pengadilan Negeri (PN) Makassar pada Rabu mendatang, (8/4) secara online (dalam jaringan).
Dalam perjalanan kasus ini membuat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) angkat suara. Lembaga Pusat Kajian Advokasi Anti Korupsi (PUKAT) Sulsel menantang kepada Penuntut Umum agar berani mengambil sikap tegas dan optimis sesuai sejak awal unsur dugaan pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi secara sempurna.
”Alat bukti telah terpenuhi. Sehingga perkara ini naik ketahap penyidikan dan dinyatakan lengkap (P.21) dan berhasil dibawa hingga ke persidangan pidana. Sehingga JPU harus tetap optimis memberikan tuntutan maksimal dan meminta ke hakim untuk memerintahkan agar terdakwa ditahan. Ini keyakinan JPU akan titik terang perkara ini sejak awal terbangun,” sebut Direktur PUKAT Sulsel, Farid Mamma, Minggu (5/4).
Menurut Farid, tuntutan maksimal oleh Jaksa Penuntut Umum nantinya tidak bisa diartikan sebagai sikap kesewenang-wenangan. Melainkan sesuai fakta hukum yang ada. Jika mencermati rumusan di pasal 378 KUHPidana, maka unsur-unsur dalam perbuatan penipuannya adalah pertama dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan).
Kemudian unsur dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri dengan melawan hukum dan unsur terakhir yakni dengan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.
”Kalau mencermati sejak awal fakta persidangan, unsur delik pidana yang dituduhkan kepada terdakwa itu telah terpenuhi sempurna utamanya unsur dugaan penipuan yang terangkum dalam pasal 378 KUHPidana tentang tindak pidana penipuan yang berbunyi barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun,” terangnya.
Dengan melihat perkara yang menjerat mantan Bendahara Polda Sulsel yang sementara berjalan di persidangan, Farid melihat, sangat jelas terang unsur dugaan penipuan terpenuhi. Dimana, terdakwa itu telah melakukan perbuatan yang dapat dinilai sebagai perbuatan penipuan karena memperdayai korbannya (A Wijaya) dengan akal cerdik atau tipu muslihat.
Yakni dengan cara mengambil hati korban seakan-akan hanya korban yang bisa membantunya disertai iming-imingan bunga dan hadiah lainnya serta batas tempo pengembalian yang tidak terlalu lama alias hanya sepekan setelah uang kas negara cair dan ditransfer ke rekening Bendahara Brimob Polda Sulsel. Sehingga korban mau memberikan bantuan pinjaman uang senilai Rp1 miliar.
”Tapi kenyataannya, itu semuanya tidak ada alias fiktif dan hingga saat ini dari fakta persidangan juga malah terungkap fakta hukum bahwa terdakwa juga melakukan rangkaian kebohongan untuk memperdayai korbannya,” tandasnya.
Olehnya itu, tambah Farid, atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban menelan kerugian jauh lebih besar lagi. Selain harus menanggung beban bunga bank karena uang yang diberikan ke terdakwa merupakan uang bank yang jaminannya sertifikat rumah tantenya dan pekerjaan korban turut terbengkalai.
Dia berharap sekaligus menantang JPU nantinya agar memberikan tuntutan maksimal terhadap terdakwa yang tak hanya mencoreng citra lembaga negara dalam hal ini institusi kepolisian khususnya satuan Brimob karena profesi terdakwa yang masih berstatus sebagai anggota Polri aktif.
”Tentu sangat disesalkan sebagai oknum penegak hukum seharusnya terdakwa tidak tersandung kasus melawan hukum. Malah jika dicermati kasus yang menjeratnya, sejak awal memang terdakwa sudah ada niat jahat (mens rea) untuk memuluskan perbuatan jahatnya (actus reus),” tandasnya. (arf/mir)

Komentar Anda



Channel


Comments
To Top
.