Kriminal

Polemik Pembebasan Napi Korupsi Cederai Aturan Hukum


MAKASSAR, BKM — Wacana Menteri Hukum (Menkum) dan HAM, Yasonna H Laloly, yang akan memberikan pembebasan bersyarat atau asimilasi terhadap tahanan narapidana korupsi di seluruh Rutan dan Lapas di Indonesia, menuai sorotan dan kritikan keras.
Langkah yang diambil Menteri Hukum dan HAM dinilai kurang tepat. Apalagi dengan alasan untuk mencegah penularan Virus Corona atau COVID-19 di Rutan dan Lapas. Juga adanya rencana soal revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012, tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Seperti yang dikatakan Ketua DPP Aliansi Peduli Anti Korupsi Republik Indonesia Indonesia (LSM APAK RI), Mastan, adanya rencana pemberian bebas bersyarat terhadap narapidana korupsi di tengah bencana penyebaran virus Corona ini.
”Seperti semacam ‘merampok’ disaat suasana bencana. Kira-kira seperti itu. Dia masuk, menyelinap di tengah kepentingan yang berbahaya,” kata Ketua LSM APAK RI, Mastan, Minggu (5/4).
Adanya rencana tersebut dinilai Mastan, tentu saja bertentangan dengan landasan berfikir untuk memberi efek jera. Supaya perbuatan tersebut tidak dilakukan kedua kalinya oleh koruptor yang dibangun dalam undang-undang. Apalagi tindak pidana korupsi (tipikor) tergolong kejahatan luar biasa atau extraordinary crime.
”adi sekarang seolah dihapus bahwa korupsi kejahatan yang biasa. Jadi, dia menyamakan maling pencuri sandal jepit dengan maling uang negara, uang rakyat. Itu yang sangat bahaya,” kilahnya.
Tentunya, rencana itu jelas bertentangan dengan putusan uji materi yang dilayangkan OC Kaligis dan Surya Dharma Ali (SDA) ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2017 silam.
”OC Kaligis dan SDA pernah menguji Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 65 tentang pemasyarakatan. Intinya, mereka berpendapat bahwa pembatasan remisi di PP itu diskriminatif. Dan MK menyatakan itu bukan tindakan diskriminatif,” tukas Mastan.
Sementara itu Lapas Klas I Makassar yang sebelumnya menargetkan akan memberikan asimilasi dan integrasi kepada 200 orang narapidana saat dikonfirmasi menilai asimilasi dan integrasi hanya diberikan kepada para napi anak dan napi dengan hukuman di bawah 5 tahun dan telah menjalani 2/3 dari masa tahanannya.
Humas Lapas Klas I Makassar, Hartoyo, mengatakan, sampai hari ini dari 200 nama yang diusulkan untuk mendapatkan asimilasi dan integrasi sama sekali tak dimanfaatkan untuk diberikan kepada koruptor.
Hingga hari ini, tak ada satu pun koruptor di Lapas Klas I Makassar yang mendapat bebas bersyarat, sebab kata dia, pemberian bebas bersyarat pada napi korupsi hanya diwacanakan melalui revisi PP 99.
”Sampai sekarang tidak ada napi korupsi yang kami bebaskan. Apalagi PP 99 itu juga hanya diwacanakan untuk direvisi dan sampai hari ini kita juga belum terima. Artinya, itu hanya wacana,” jelasnya.
Diketahui, pada Rabu 1 April 2020, sebanyak 95 napi anak dan 4 orang napi dewasa dibebaskan dari Lapas Klas I Makassar. Mereka yang bebas tersebut diakui adalah napi yang telah menjalani setengah dari masa pidananya dan berkelakuan baik. (mat-arf/mir)

Komentar Anda



Channel


Comments
To Top
.