Metro

Program Seremoni Mulai Ditinjau Ulang


Dialihkan Penanganan Wabah Covid-19

MAKASSAR, BKM– Pemerintah pusat meminta seluruh pemerintah daerah melakukan refocusing anggaran melalui APBD masing-masing untuk penanggulangan wabah covid-19. Instruksi tersebut pun ditindaklanjuti Pemkot Makassar dengan meninjau ulang program atau kegiatan yang ada di APBD 2020.

Rencana refocusing anggaran pun telah dibahas di DPRD Kota Makassar pekan lalu melalui Rapat Badan Anggaran (Banggar).
Antara eksekutif dan legislatif, disepakati mengalihkan sebagian dana APBD untuk penanganan Covid-19.
Menurut Sekertaris Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Makassar, Rahmat Mappatoba, refocusing anggaran akan diutamakan terhadap kegiatan yang bersifat seremonial di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Makassar.
“Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang didalamnya meliputi sejumlah OPD terkait anggaran pemerintah,” jelasnya.
Selain itu, kata Rahmat, besar kemungkinan anggaran pemilihan wali kota (Pilwali) yang oleh pemerintah pusat bakal diundur pelaksanaannya, juga akan dialigkan ke penanganan corona.
“Tapi untuk pengalihan anggaran Pilkada Makassar, itu menunggu peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu),” jelasnya.
Dalam penanggulangan wabah corona, Pemkot Makassar sebelumnya telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp30 miliar.
Dari total anggaran ini, itu telah dibagi di pos anggaran yakni pos penindakan sebesar Rp26 miliar yang dikelola Dinas Kesehatan, dan Rp4 miliar untuk pencegahan yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Makassar.
Ssbelumnya, Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb menginstruksikan jajarannya untuk segera lakukan refocusing atau realokasi anggaran pada tanggap wabah Covid-19.
Menurutnya, anggaran seluruh SKPD perlu direalokasi, menghilangkan kegiatan yang bersifat seremoni termasuk anggaran perjalanan dinas untuk dialihkan atau difokuskan pada kegiatan penanggulangan dampak virus Covid-19.
Bantuan tersebut kata Iqbal akan sangat baik jika sifatnya sebagai bantuan langsung, dirinya mencontohkan seperti revisi anggaran yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Kota Makassar.
“Sejenis bantuan langsung, social savety net untuk masyarakat miskin, saya suka yang dilakukan Dinas Koperasi dengan merevisi kegiatannya yang sifatnya seremonial, dan menggantinya dengan membeli kain, dan kain itu diberikan ke UKM untuk selanjutnya dibuat masker yang bisa dijual ke masyarakat sehingga bisa tetap survive,” katanya.
Demikian pula dengan Dinas Sosial yang menggunakan anggarannya untuk memberi bantuan Sembako kepada masyarakat melalui tenaga sukarela di kelurahan.
Sementara Dinas PU sendiri merevisi anggarannya dimana pekerjaan fisik tidak semua ditenderkan. Kegiatan yang bisa diswakelolakan kepada proyek yang sifatnya padat karya.
“Masyarakat miskin bisa bekerja. Semua bisa berkreasi, intinya kegiatan seremonial kita hilangkan, begitu pula perjalanan dinas kita revisi ke dalam bentuk-bentuk yang bersentuhan langsung kepada masyarakat yang terdampak oleh pandemi Virus Covid-19,” katanya.
Menurut Iqbal tiap SKPD paham betul anggaran yang bisa dialihkan tersebut.
“Semua teman-teman bisa lebih mengerti apa yang paling cocok. Demikian Dukcapil tidak perlu lagi ada pengumpulan warga untuk (Pengurusan Berkas dan KTP) cukup by online dan dilakukan pengantaran langsung oleh petugas ke rumah warga,”ujarnya.
Lebih lanjut Iqbal menjelaskan hal ini bisa menjadi contoh bagi Kepala SKPD lain untuk lebih jeli melihat peluang dalam bersama-sama meningkatkan penanganan Covid-19 di Makassar.
Menurutnya, realokasi tersebut nantinya bakal dikoordinir langsung oleh Sekda, sekaligus ikut mendata dan menyarankan yang mana yang perlu direvisi parsial.
“Memang menteri dalam negeri, menteri keuangan sudah memberi peluang untuk itu semua. Temasuk dari gubernur sudah ada edaran untuk melakukan revisi itu,” katanya.
Sementara itu, pemotongan dan pembebasan pajak kata Iqbal telah dihimbau langsung kepada Bapenda, dan untuk air minum juga bakal disubsidi oleh pemerintah. Iqbal juga menghimbau perlu ada seruan dari camat setiap daerah yang nantinya bakal dibantu oleh Koramil dan Polsek agar melakukan himbauan tiap hari bagi masyarakat yang ke luar rumah.
“Camat setiap hari bersama tripika, koramil dan polsek berkeliling sampaikan ke warga agar tidak berkumpul,” kata Iqbal.
Sekda Kota Makassar, M Ansar, juga menuturkan revisi anggaran tersebut telah ada perintah sebelumnya dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
“Sangat dipermudah sudah ada perintah LKPP, pergeseran anggaran dalam rangka covid-19 bisa digeser dengan kegiatan lain antar kegiatan SKPD bisa dialihkan. Realokasi memang penting dilakukan mengingat Biaya Tak Terduga (BTT) kita saat ini cukup kecil, hanya Rp 30 M rupiah” ucapnya.
Sementara itu, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, mengkritisi anggaran penanganan wabah covid-19 sebesar Rp30 milliar. Banggar menilai aggaran tersebut kurang saat menggelar rapat tim Gugus pencegahan Covid 19 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Menurut Koordinator Banggar DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali, saat ini penanganan covid-19 di Makassar sudah masuk tanggap darurat. Pihak DPRD juga mempertanyakan dengan dinas kesehatan dan dinas sosial terkait dengan warga yang terdampak.
“Kita betul-betul sudah berada dalam situasi darurat wabah. Jadi kita mengutamakan warga kita yang butuh bantuan (miskin). Bagaimana memberikan bantuan kepada mereka. Makanya saya minta data ke dinkes, dinsos, dan BPBD. Kami akan menunggu data mereka,” ungkapnya di ruang banggar, Sabtu (4/4).
Selain itu, anggaran Rp30 miliar ini belum cukup, Ia pun meminta Pemkot ini harus lebih kreatif dalam penanganan virus ini. “Pak wali ini harus lebih kreatif. Kenapa Pemprov Sulsel CSR banyak yang ingin berkontribusi, kenapa Pemkot sepertinya tidak ada, artinya kurang kreatif. CSR itu sangat bermanfaat, libatkan bantuan masyarakat jangan cuma uang PAD saja yang dipakai,”bebernya.
Sementara itu, Anggota Badan Anggaran DPRD Makassar, Abdi Asmara, juga mengungkapkan, pemkot kurang perhatian dalam melihat kondisi di lapangan untuk penanganan pandemi covid-19. Terkait pergeseran biaya anggaran tidak terduga untuk mencegah covid-19,beserta SKPD terkait,di ruang banggar DPRD Makassar.
“Seharusnya pemkot mempunyai peran yang sangat penting dalam mengantisipasi pandemi covid-19 bukan melakukan pelantikan,” ujarnya.
Ia juga meminta kepada pemkot untuk memaparkan secara detail tentang kebutuhan anggaran untuk mengantisipasi wabah pandemi covid-19 dan target serta tujuanya. “Masih banyak masyarakat yang beraktifitas di luar rumah,sehingga pemerintah harus segera mengantisipasi hal tersebut untuk selalu menyampaikan kepada warga agar tetap berada di rumah,” tutupnya. (ita)

Komentar Anda



Channel


Comments
To Top
.