Metro

Pemprov Bayarkan TPP ASN Rp70 M


MAKASSAR, BKM–Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Sulsel, Junaedi menegaskan, sesuai arahan gubernur, anggaran yang tetap dijaga di tengah covid-19 ini adalah pembayaran gaji dan tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk aparatur sipil negara (ASN). Saat ini, pembayaran TPP pun masih dalam proses.
Junaedi menjelaskan, gaji dan TPP pengajuannya dari bendahara gaji SKPD masing-masing. Sehingga jika TPP telah terkirim ke BPKD, maka akan langsung dibayarkan ke ASN.
“Pembayaran gaji dan TPP kita on proses. Gaji dan TPP itu kan pengajuannya dari bendahara gaji SKPD. Paling lama dua hari di kami. Jadi kalau masuk hari ini, besok kita bayarkan,” ungkapnya.
Total gaji yang dibayarkan untuk ASN di bulan ini adalah Rp119 miliar. Sementara TPP Rp70 miliar.
Berbeda dengan Pemprov Sulsel, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkot Makassar meradang. Pasalnya, tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) belum sepenuhnya terbayarkan. Hingga awal April ini, ternyata TPP yang sudah dibayarkan baru sampai Januari.
Namun, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) baru memverifikasi kinerja dan absen di bulan Januari.
“Pusing saya ini kalau begini terus. Kita ini di lapangan bertugas hampir 1 x 24 jam. Tetapi TPP-nya ternyata baru satu bulan yang dicairkan,” ujar Kepala Satpol PP Makassar, Iman Hud saat dikonfirmasi kemarin.
Diketahui sebelumnya, Iman Hud melakukan protes terhadap penghitungan kinerja yang amburadul. Dia pun kembali menyayangkan proses pencairan TPP yang setengah-setengah tersebut.
Iman meminta persoalan TPP ini harus betul-betul diperhatikan. Pasalnya, kata dia, pegawai yang beraktivitas di lapangan paling merasakan dampaknya. Kesejahteraan mereka terabaikan.
“Tolonglah, persoalan ini jangan berlarut-larut. Ini sudah menunggak pembayarannya. Harus sesegara mungkin dirampungkan,” ungkap dia.
Hal yang sama diungkapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Makassar, Aryati Puspasari. Kata dia, OPD terkait yang menangani TPP ini mesti bergerak cepat. Jangan menunggu pegawai lain tak nyaman.
“Yang baru diverifikasi itu kinerja dan absen di bulan Januari. Untuk rilis Februari belum dikeluarkan BKPSDM,” ungkap Puspa, sapaan akrabnya.
Puspa menambahkan, TPP ini diberikan pemerintah untuk memperbaiki pendapatan dan kesejahteraan ASN. Makanya, persoalan ini harusnya tidak terjadi berlarut-larut.
“Apabila telah dirilis oleh BKPSDM dan sudah dilakukan verifikasi dan masa sanggah maka sebaiknya disegerakan pembayarannya karena sudah melalui beberapa tahapan,” kuncinya.
Sebelumnya, Asisten I Kota Makassar, M Sabri, mengakui, penerapan TPP hingga Maret memang masih mengalami kendala pada pencairannya. Namun, ia sudah meminta BKPSDM untuk segera menuntaskan persoalan itu.
“Terutama dalam pengisian aplikasi dan absensi itu masih bervariasi. Ini wajar, karena kita baru menerapkannya. Namun ke depan saya sudah minta segera dituntaskan,” ujarnya.
BKPSDM, kata dia, juga terus belajar dari kesalahan dan kendala yang dialami selama beberapa bulan terakhir.
“Kita menginginkan sebenarnya tiga bulan itu dibayar penuh. Mudah-mudahan setelah pembelajaran ini, di April, Mei, dan seterusnya sudah normal pembayarannya,” pungkasnya.(nug-rhm)

Komentar Anda



Channel


Comments
To Top
.