Metro

OPD Meradang, TPP Baru Dibayarkan Satu Bulan


MAKASSAR, BKM — Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkot Makassar meradang. Pasalnya, tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) belum sepenuhnya terbayarkan. Hingga awal April ini, ternyata TPP yang sudah dibayarkan baru sampai Januari.
Namun, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) baru memverifikasi kinerja dan absen di bulan Januari.
“Pusing saya ini kalau begini terus. Kita ini di lapangan bertugas hampir 1 x 24 jam. Tetapi TPP-nya ternyata baru satu bulan yang dicairkan,” ujar Kepala Satpol PP Makassar, Iman Hud saat dikonfirmasi kemarin.
Diketahui sebelumnya, Iman Hud melakukan protes terhadap penghitungan kinerja yang amburadul. Dia pun kembali menyayangkan proses pencairan TPP yang setengah-setengah tersebut.
Iman meminta persoalan TPP ini harus betul-betul diperhatikan. Pasalnya, kata dia, pegawai yang beraktivitas di lapangan paling merasakan dampaknya. Kesejahteraan mereka terabaikan.
“Tolonglah, persoalan ini jangan berlarut-larut. Ini sudah menunggak pembayarannya. Harus sesegara mungkin dirampungkan,” ungkap dia.
Hal yang sama diungkapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Makassar, Aryati Puspasari. Kata dia, OPD terkait yang menangani TPP ini mesti bergerak cepat. Jangan menunggu pegawai lain tak nyaman.
“Yang baru diverifikasi itu kinerja dan absen di bulan Januari. Untuk rilis Februari belum dikeluarkan BKPSDM,” ungkap Puspa, sapaan akrabnya.
Puspa menambahkan, TPP ini diberikan pemerintah untuk memperbaiki pendapatan dan kesejahteraan ASN. Makanya, persoalan ini harusnya tidak terjadi berlarut-larut.
“Apabila telah dirilis oleh BKPSDM dan sudah dilakukan verifikasi dan masa sanggah maka sebaiknya disegerakan pembayarannya karena sudah melalui beberapa tahapan,” kuncinya.
Sebelumnya, Asisten I Kota Makassar, M Sabri, mengakui, penerapan TPP hingga Maret memang masih mengalami kendala pada pencairannya. Namun, ia sudah meminta BKPSDM untuk segera menuntaskan persoalan itu.
“Terutama dalam pengisian aplikasi dan absensi itu masih bervariasi. Ini wajar, karena kita baru menerapkannya. Namun ke depan saya sudah minta segera dituntaskan,” ujarnya.
BKPSDM, kata dia, juga terus belajar dari kesalahan dan kendala yang dialami selama beberapa bulan terakhir.
“Kita menginginkan sebenarnya tiga bulan itu dibayar penuh. Mudah-mudahan setelah pembelajaran ini, di April, Mei, dan seterusnya sudah normal pembayarannya,” pungkasnya.
Sementara itu, Kabid Kinerja Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Makassar, Munandar, mengatakan, pihaknya telah memverifikasi absensi para pegawai.
“Sudah kita verifikasi untuk Januari, sepertinya sudah diterima semua. Saat ini mulai masuk tahap verifikasi untuk tunjangan di bulan februari,” kata Munandar, Rabu (1/4).
Pembayaran TPP tertuang dalam Perwali 90/2019 tentang tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP).
Di Makassar, tercatat sebanyak 11 ribu lebih ASN menerima TPP, mereka bertugas di 57 organisasi perangkat daerah lingkup Pemkot Makassar.
Sementara itu, Sekertaris Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Makassar, Rahmat Mappatoba mengatakan pihaknya telah melakukan pencarian TPP untuk Januari 2020.
Dari data yang ada, total anggaran TPP untuk ASN Pemkot Makassar itu sekitar Rp 26 miliar perbulan.
“Sudah kita bayarkan yang Januari. Perlu diketahui bahwa pencairan TPP ini ketika OPD yang bersangkutan telah memenuhi syarat pengajuan pencairan TPP, semisal verifikasi absensi dari BKD. Yang jelas kalau bersyarat langsung dicairkan, jadi semua tergantung dari OPD masing-masing,” kata Rahmat.
Saat ini, Rahmat mengaku bahwa pihaknya sedang memproses untuk pencairan tahap Februari 2020.
Terpisah, Kasatpol PP Makassar Iman Hud enggan berkomentar banyak mengenai TPP. (rhm)

Komentar Anda



Channel


Comments
To Top
.