Headline

Balon Wali Kota Antisipasi Biaya Politik Membengkak


MAKASSAR, BKM–Kontestasi lima tahunan, yakni pemilihan wali kota (pilwali) Makassar dan pemilihan bupati (pilbup) yang akan digelar serentak pada 23 September mendatang, hampir pasti molor.
Akibatnya, sejumlah anggaran yang selama ini disiapkan oleh penyelenggara, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga para bakal calon wali kota, wakil wali kota, bupati dan wakil bupati juga akan bertambah.
Bakal calon wali kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi tidak menampik hal itu. “Iya, mundurnya tahapan pilkada tentu memberi dampak terhadap biaya politik. Namun kami telah mengantisipasi dengan penyesuaian metode pergerakan,” ujar Appi, Rabu (1/4).
Sebaliknya, balon wali kota lainnya Irman Yasin Limpo alias None mengemukakan, penundaan pilwali tidak menjadi persoalan bagi dirinya. Sebab kemanusiaan lebih mulia dari politik. “Kemanusiaaan lebih mulia dari politik,” ujar mantan kepala Dinas Pendidikan Sulsel ini.
Bakal calon wali kota lainnya, yakni dr Fadli Ananda berujar datar. “Namanya ini force major, pasti semua orang bakalan hitung lagi semuanya. Mungkin bakal ada kejutan-kejutan di akhir,” kata Fadli Ananda.
Balon wali kota Abd Rachmat Noer, mengemukakan bahwa teorinya penundaan pilkada menyebabkan pengeluaran biaya semakin besar. “Tapi harapannya justru penundaan pilkada akan semakin mengefisienkan biaya tiap kandidat. Ada ruang dan waktu untuk menghitung kembali komponen biaya pilkada. Tim bisa mengkalkulasi ulang biaya apa saja yang memang ril akan dikeluarkan menjelang pelaksanaan pilkada,” jelas Rachmat Noer.
Bakal calon bupati Maros Wawan Mattaliu juga mengaku persoalan kemanusiaan yang lebih utama. “Saya pikir persoalan kemanusiaan yang paling penting. Corona harus dituntaskan dulu sambil menyiapkan opsi recovery terhadap ekonomi sosial politik bangsa ini,” ujarnya, kemarin.
Menurutnya, pembengkakan anggaran dari kondisi post major untuk pilkada akan menciptakan ruang kreatifitas, baik pelaksana maupun kandidat untuk meminimalisir besarnya biaya.
“Tapi sekali lagi yang paling penting, energi bangsa ini harus konsen untuk menuntaskan corona dulu. Tak elok diskusi politik di tengah wabah yang mengancam siapa saja,” ujar mantan anggota DPRD Sulsel dua periode ini.
Pengamat politik dari Unibos Dr Arief Wicaksono menilai penundaan pilkada yang berimplikasi pada pembengkakan anggaran sebenarnya tergantung program yang sudah didesain oleh masing-masing kandidat. Juga kepastian dari partai politik kepada kandidat.
“Jika program tidak ada desain yang jelas, maka penggunaan anggaran akan cenderung semakin besar. Termasuk biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk partai politik dalam rangka surat tugas hingga rekomendasi,” jelasnya.
Adapun pengamat komunikasi politik dari UIN Alauddin Dr Firdaus Muhammad, mengungkapkan bahwa pilkada ditunda ke 2021 tentu membebani para bakal calon yang sudah siap maju, mendaftar hingga dapat rekomendasi partai. “Namun peta politik dapat berubah. Pastinya, biaya yang mereka siapkan cukup besar. Harus jaga ritme,” harap Firdaus Muhammad.
Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel Muhammad Risman Pasigai menanggapi penundaan pilkada merupakan hal yang biasa, sebab dilandasi kesepakatan.
“Saya kira ini sudah menjadi kesepakatan bersama dan demi kepentingan umum. Jadi terkait anggaran, berapa pun besarnya bukanlah masalah. Saya kira pemerintah dan DPR sudah melakukan kalkulasi dengan baik terkait penundaan pilkada. Jadi Partai Golkar sepakat saja dan kita akan ikuti apapun kebijakan Pemerintah nantinya,” ujar juru bicara Golkar Sulsel ini.
Ketua DPW PKS Sulsel Surya Darma berpendapat sedikit berbeda.
“Saya kira tidak semudah itu menambah anggran pilkada karena dibahas secara detail di komisi terkait. Anggaran akan bertambah jika jumlah pemilih bertambah dan alat yang dibutuhkan, seperti kotak suara juga naik. Tapi saya kira kalau pun bertambah, tidak akan drastis karena pasti dicermati di dewan,” tandasnya.
Dr Nurmal Idrus dari Nurani Strategic mengakui jika untuk sementara keputusan menunda pilkada dan mengalihkan seluruh anggarannya untuk penanggulangan covid sangat bagus. “Tak ada gunanya pilkada jika wabah ini masih tak tertangani. Namun tentu akan melahirkan konsekuensi pada akan makin membengkaknya anggaran pilkada tahun depan,” jelasnya.
Alasannya, lanjut Nurmal, karena inflasi pasti akan tinggi karena melambatnya ekonomi, yang membuat harga harga bahan akan naik. Begitu pula harga- harga kebutuhan logisitk pemilu.
Apalagi jika dollar tetap bertahan di level tinggi, pasti akan membuat anggaran pilkada tahun depan makin tinggi. Banyak komponen pilkada yang berhubungan dengan dollar, seperti kertas suara dan perlengkapan TPS. (rif)

Komentar Anda



Channel


Comments
To Top
.