Metro

Pemkot Diam-diam Lantik Pejabat


MAKASSAR, BKM– Setelah melakukan pelantikan sejumlah pejabat eselon III dan IV pekan lalu, Pemkot Makassar diam-diam melakukan pelantikan sejumlah lurah dan sekretaris lurah secara bertahap, Senin (30/3) dan Selasa (31/3).
Bahkan, sebelum dilakukan pelantikan tersebut, pemkot tak memberikan informasi di media maupun di lingkup Pemkot Makassar.
Mereka dilantik Sekretaris Daerah Kota Makassar, Muh Anshar di Lantai 9, Kantor Wali Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani.
Informasi yang diperoleh BKM, pelantikan memang dilakukan secara bertahap. Pada Senin ada delapan lurah yang dilantik. Beberapa diantaranya Lurah Tanjung, Merdekayya, Maricaya Baru. Sementara pada Selasa kemarin, informasinya ada 10 pejabat yang dilantik.
Di lingkup Pemkot Makassar, memang masih banyak jabatan lowong yang harus diisi. Masih ada sekitar 45 pejabat yang menunggu untuk dilantik.
Sekretaris Daerah Kota Makassar, Muh Anshar yang berusaha dikonfirmasi terkait hal ini, tidak bisa dihubungi.
Pengamat Pemerintahan, Arif Wicaksono pun mengomentari persoalan ini. Menurut Arif, Pemkot Makassar memiliki alasan tersendiri untuk menggelar pelantikan secara tertutup.
“Sumber informasinya kan tentu dari Pemkot, yang harus dikirim ke Kemendagri melalui Gubernur, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel). Nah tentu pasti ada pertimbangannya kenapa misalnya itu tidak dipublikasikan, terus tiba tiba ada pelantikan,” ucapnya.
Kendati demikian, pihak Pemkot Makassar sudah semestinya terbuka soal informasi apapun kepada publik termasuk pelantikan. Apalagi, kata dia, soal keterbukaan informasi juga sudah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 14 tahun 2008.
“Kalau saya sih terbuka saja, semuanya diatur dalam peraturan, ada regulasinya, jadi yah terbuka saja apalagi apa namanya, yang penting bagaimana memilih orang yang tepat, di posisi yang tepat,” tambahnya.
Terakhir, ia menegaskan, jika ada baiknya apabila semua informasi itu disampaikan kepada publik. Misalnya saja mengenai pelantikan, informasi soal pelantik ini penting diketahui agar tidak ada pandangan buruk masyarakat kepada pihak Pemkot.
“Supaya tidak ada lagi gonjang ganjing mutasi kedepan, baik di Pilkada maupun bukan pilkada sebetulnya kan profesionalisme birokrasi ditentukan disitu,” tutupnya. (rhm)

Komentar Anda



Channel


Comments
To Top
.