Politik

KPU Sulsel Apresiasi Rencana Penundaan Pilkada


IST MENEMUI--Ketua KPU Sulsel Faisal Amir menemui Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah terkait rencana pelaksanaan Pilkada serentak beberapa waktu lalu.

MAKASSAR, BKM–Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI hampir pasti menunda pelaksanaan pemilihan gubernur (pilgub), pemilihan wali kota (pilwali) dan pemilhan bupati (pilbup) yang rencananya digelar serentak pada 23 September mendatang.
Penundaan tersebut setelah ada pertemuan antara KPU RI, anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) RI, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI pada rapat dengar pendapat, Senin (30/3).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan Faisal Amir menanggapi datar rencana penundaan tersebut.
Faisal Amir berpendapat jika penundaan pilgub, pilwali dan pilbup serentak 2020 merupakan kepentingan bangsa yang lebih besar.
Menurut, penundaan itu tidak lain untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dari pandemi Covid-19 atau virus corona.
“Fokus sekarang adalah menanggulangi penyebaran virus corona. Jadi ini untuk kepentingan bangsa yang lebih baik,” tegas Faisal Amir, Selasa (31/3).
Mantan Ketua KPU Takalar itu menambahkan bahwa selama penundaan pilwali dan pilbup di Sulsel, pihaknya bersama jajaran akan melakukan kegiatan persiapan dan peningkatan kapasitas. “Selebihnya tak ada,” katanya.

Seperti diketahui, para rapat dengar pendapat telah menghasilkan empat poin.
Pertama, melihat perkembangan pandemi Covid 19 yang hingga saat ini belum terkendali dan demi mengedepankan keselamatan masyarakat, Komisi II DPR RI menyetujui penundaan tahapan Pilkada Serentak 2020 yang belum selesai dan belum dilaksanakan.
Kedua, pelaksana Pilkada lanjutan akan dilaksanakan atas persetujuan bersama antara KPU, pemerintah, dan DPR.
Ketiga, dengan penundaan Pilkada serentak 2020, maka komisi II DPR meminta pemerintah untuk menyiapkan payung hukum baru berupa peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perppu.
Keempat, dengan penundaan pelaksanaan Pilkada serentak 2020, komisi II DPR RI meminta kepada kepala daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak merelokasi dana Pilkada 2020 yang belum terpakai untuk penanganan pandemi Covid-19.
Selebaran keputusan tersebut ditandatangani Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Ketua Rapat Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua KPU RI Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, dan Plt Ketua DKPP RI Prof Muhammad. (rif)

Komentar Anda



Channel


Comments
To Top
.