Headline

Drone Pendeteksi Suhu Tubuh Pantau Pasar dan Jalan


Wagub: Yang Diperlukan saat Ini Isolasi Spot by Spot

MAKASSAR,M BKM — Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona Provinsi Sulsel yang diketuai Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Andi Sumangerukka, melakukan uji coba teknologi drone untuk mendeteksi suhu tubuh warga dalam upaya penanganan covid-19 di daerah ini.
“Uji coba operasional drone di lapangan mulai dilaksanakan untuk mendeteksi suhu tubuh kerumunan masyarakat yang berada di pasar atau jalan-jalan,” kata Pangdam, Selasa (31/3).
Drone ini dapat distel untuk memberikan edukasi social distancing atau physical distancing melalui pengeras suara yang dihubungkan dengan audio untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait pencegahan corona.
Dikatakannya, drone ini dioperasionalkan oleh Satgas Pencegahan dalam Tim Gugus Tugas. Jika terdeteksi suhu tubuh di atas kewajaran maka akan diinformasikan kepada tim medis untuk memeriksanya.
Suhu tubuh manusia normal biasanya berada di antara 36,5 derajat hingga 37,2 derajat celcius. Jika terdapat masyarakat yang berada di suhu tubuh diatas 37,2 derajat celcius, maka akan diimbau langsung untuk memeriksakan diri.
Drone dipasangi dengan alat pemantau suhu tubuh manusia serupa thermal scanner, hingga pengeras suara. Sementara operator hingga tim medis bersiaga di posko induk tim gugus untuk mengoperasikan drone.
“Tim juga menyiapkan ambulans guna menjemput untuk dibawa ke rumah sakit yang sudah disiapkan guna penanganan lanjutan,” katanya.
Drone pendeteksi suhu tubuh ini dirakit di Indonesia, meskipun komponennya sebagian didatangkan dari luar negeri. Alat pendeteksi suhu tubuh ini diharapkan dapat membantu tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sulsel agar dapat menekan pertambahan jumlah pasien positif corona. Maupun yang berstatus orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP).
Sumangerukka sebelumnya mengungkapkan bahwa Gugus Tugas Sulsel fokus pada langkah pencegahan covid-19. Kehadiran drone dengan pendeteksi suhu panas tubuh manusia, dianggap sangat penting dalam memininalisir hingga memutus mata rantai penularan wabah.

Belum Ada Tambahan Anggaran

Pemprov Sulsel telah menyetujui realokasi atau refocusing anggaran untuk penanggulangan covid-19. Sebanyak Rp500 miliar yang disepakati untuk dialokasikan.
Pembagiannya, untuk tahap pertama akan dikucurkan sebesar Rp250 miliar. Selanjutnya jika kondisi di Sulsel masih darurat pandemi covid-19, maka anggaran tahap kedua akan didrop lagi.
Meski telah disepakati untuk merealoksi anggaran sebesar Rp500 miliar, namun sejauh ini Dinas Kesehatan masih irit pengeluaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Anggaran tak Terduga (ATD) yang digunakan masih berkisar di bawah Rp10 miliar.
Pada 19 Maret lalu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Sulsel baru menyerahkan anggaran Rp10 miliar kepada BNPB untuk keperluan atau pembelian sebanyak 2.000 alat pelindung diri (APD).
Hal tersebut diakui Pelaksana Tugas (Plt) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Sulsel Junaedi. Ia mengatakan belum ada penambahan penyerahan anggaran ke BPKAD untuk penanganan covid-19 ini.
“Belum ada penambahan. Masih yang Rp10 miliar kemarin. Informasinya itu belum habis digunakan,” ujar Junaedi, Selasa (31/3).
Sampai saat ini ia masih menuggu laporan kebutuhan dari BNPB terkait kebutuhan dan jumlah anggaran yang diperlukan. “Belum ada datanya dari BNPB. Kita masih menunggu apa kebutuhan dan biayanya sebelum merealokasi anggaran ke sana,” imbuhnya.
Junaedi mengatakan, selain APD yang menjadi kebutuhan prioritas, perbaikan atau pembuatan ruang isolasi untuk beberapa rumah sakit juga telah direncanakan sebelumnya pada rapat koordinasi dengan gugus tugas covid-19 dan gubernur. Misalnya RS Wahidin sebanyak Rp28 miliar, RS Sayang Rakyat Rp23 miliar, dan RS Unhas Rp6 miliar.
“Ini yang sementara. Sebelumnya Kadinkes ajukan Rp62 miliar untuk ruang isolasi dan bantuan faskes ke beberapa RS rujukan. Tapi ini masih dalam penyesuaian. Kita tunggu dulu datanya dari BNPB,” jelasnya.
Junaedi menambahkan, saat ini sedang digarap anggaran-anggaran yang sifatnya tidak prioritas untuk dialihkan ke bidang kesehatan. Utamanya anggaran untuk perjalanan dinas, serta biaya rapat.
“Kita harus memanfaatkan seluruh potensi yang ada untuk menangani covid ini. Teman-teman Bappeda sementara mengelola datanya,” ucapnya.
Terkait pertanggungjawaban anggaran, kata Junaedi, pihaknya bersama APIP akan terus mendampingi BNPB. (nug)

Komentar Anda



Channel


Comments
To Top
.