Kriminal

Uji Coba Sidang Perkara Secara Daring Belum Maksimal


MAKASSAR, BKM — Pengadilan Negeri Makassar pertama kali menggelar sidang secara daring atau online. Hanya saja, sidang yang menggunakan sistem jaringan internet ini, belum bisa berfungsi dan berjalan maksimal.
Lantaran buruknya jaringan dan belum optimalnya pengaplikasian perangkat komunikasi oleh tenaga IT PN Makassar membuat sidang perkara pidana umum tersebut hanya berjalan seadanya. Sidang daring dengan memanfaatkan aplikasi zoom di ruang sidang Bagirmanan Pengadilan Negeri Makassar yang dihadiri langsung Kasi Penuntutan Kejaksaan Tinggi Sulsel.
Menurut Humas Pengadilan Negeri Makassar, Bambang Nurcahyono, sidang sistem daring tersebut masih terkendala dengan pengaturan soundsystem.
”Ahli IT Pengadilan Negeri Makassar berkali-kali mencoba untuk membuat jernih audio agar suara dari semua pihak dapat terdengar. Sayangnya, karena waktu sudah tidak memungkinkan, sidang digelar seadanya,” tukas Bambang Nurcahyono di Pengadilan Negeri Makassar, Senin (30/3).
Adanya kendala audio yang belum terdengar jernih tersebut ke depan akan dibenahi. Ia tidak menampik, sidang tersebut adalah sidang perdana yang sifatnya masih uji coba.
”Ini kan perdana di Sulsel. Saya pikir ke depan dengan pembenahan secara terus menerus, sidang online akan berjalan optimal,” pungkasnya.
Bambang menuturkan sidang pidana umum yang dipimpinnya tersebut memang terkendala audio yang belum terdengar jernih. Sebab belum tersambung dengan baik ke pengeras suara yang telah disediakan Pengadilan Negeri Makassar.
Sehingga suara baik dari terdakwa serta Jaksa Penuntut Umum yang juga online di lokasi masing-masing, itu belum terdengar maksimal oleh pengunjung sidang maupun para awak media.
”Tapi itu masalah teknis. Nanti kita akan benahi. Apalagi ini kan untuk sementara waktu saja. Kalau keadaan sudah membaik tentu sidang akan berjalan secara manual lagi,” ungkapnya.
Sidang online atau daring ini digelar sesuai surat edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, berikut beberapa dasar hukum lainnya baik dari kejaksaan maupun dari institusi lainnya seperti Kementerian Hukum dan HAM.
”Situasi saat ini menuntut kami para hakim untuk mencari solusi agar masyarakat utamanya para terdakwa mendapatkan kepastian hukum. Apalagi sementara ini, banyak perkara yang sudah mepet dan harus segera diputus perkaranya,” pungkasnya.
Sementara itu Kasi Penuntutan Kejaksaan Tinggi Sulsel, Fadjar, mengatakan, pihaknya sementara ini juga sedang mengoordinasikan pelaksanaan sidang daring untuk sejumlah perkara korupsi.
Ia tak menampik, perkara sidang korupsi secara daring tidak optimal. Namun situasi saat ini memang tidak memungkinkan dan tak bisa dipaksakan. ”Jaksa Agung sudah memberi arahan. Kita tentu di tengah situasi saat ini, mau tidak mau harus melakukan ini,” tukasnya.
Diketahui sebelumnya berdasarkan surat edaran Kemenkumham RI yang ditandatangani oleh Yasonna Laoly dengan nomor MAH.PK/01.01.01-04, Rutan dan Lapas seluruh Indonesia termasuk Rutan dan Lapas Klas I Makassar diminta agar tidak lagi membawa keluar para warga binaan atau tahanan yang berstatus terdakwa ke pengadilan untuk bersidang.
Atas dasar tersebut, Kepala Rutan Klas I Makassar Sulistyadi mengatakan telah menyiapkan ruangan khusus bagi para tahanan berstatus terdakwa untuk bersidang secara daring. Untuk kepentingan pendampingan hukum, para pengacara masing-masing tahanan diperbolehkan masuk Rutan dengan mengikuti ketentuan yang ada. (mat/mir)

Komentar Anda



Channel


Comments
To Top
.