Headline

Drone Pendeteksi Suhu Tubuh Didatangkan


MAKASSAR, BKM — Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Covid-19 Mayor Jenderal TNI Andi Sumangerukka, menyampaikan Sulsel telah memesan drone pendeteksi suhu tubuh. Alat ini nantinya bisa mendeteksi suhu tubuh seseorang dari udara.
“Nanti Senin (hari ini) kita akan dilengkapi satu alat yang ditempatkan di unit pencegahan. Drone ini dilengkapi dengan alat deteksi dini, dan dapat melihat suhu tubuh dari udara, sehingga masyarakat dapat terpantau,” ungkapnya.
Hal ini diungkapkannya saat menghadiri rapat koordinasi (rakor) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Sabtu (28/3). Rakor dihadiri Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.
“Sengaja kami mendatangkan forkopimda di sini, tempat ini menjadi posko inti dari semua informasi yang ada terkait covid-19 di Sulsel,” kata Andi Sumangerukka.
Dalam pertemuan tersebut, Andi Sudirman menyampaikan beberapa hal yang menjadi masukan terkait penanganan pencegahan covid-19. Di antaranya, dibutuhkan laporan harian dan mingguan dari kabupaten/kota di Sulsel, agar ada progress informasi yang menjadi pegangan tim.
“Laporan tersebut berisi tentang kondisi perkembangan penanganan kasus covid-19 yang ada di tiap kabupaten/kota, serta data yang detail soal kebutuhan tim dan tenaga medis,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa dibutuhkan tim penanganan yang bekerja secara massif. Terdiri dari tim pemantau isolasi atau self karantina, tim yang mengambil sampel di daerah tertentu, dan tim yang menjemput laporan warga.
“Dibutuhkan tim yang massif, yang hadir langsung ke masyarakat melakukan sosialisasi dan edukasi, terutama di wilayah perbatasan. Misalnya jika ada yang datang dari luar daerah, maka perlu diedukasi agar mereka menerapkan isolasi mandiri,” jelasnya.
Selain itu, diperlukan pemetaan wilayah di seluruh kabupaten/kota, sehingga Sulsel punya peta besar penyebaran Covid-19.

Isolasi Parsial

Penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb, menegaskan belum ada kebijakan untuk melakukan lockdown atau isolasi total di Kota Makassar. Menurutnya, sejauh ini memang sejumlah pihak meminta dilakukan lockdown untuk menghentikan penyebaran covid-19 di Makassar.
“Secara keseluruhan itu tidak mungkin kita lakukan lockdown, mengingat Makassar sebagai ibukota provinsi, sekaligus kota transit dari barat ke timur, begitu juga sebaliknya,” jelas Iqbal.
Tetapi, lanjut dia, yang sedang direncanakan adalah karantina parsial. Yakni menutup akses keluar dan masuk pada pemukiman-pemukiman atau perumahan-perumahan yang teridentifikasi ada warga dengan status PDP atau positif.
”Itu sudah saya perintahkan ke seluruh kecamatan dan juga OPD terkait untuk berkordinasi melakukan pemetaan,” ujar Iqbal.
Dia mencontohkan perumahan A terdapat warga yang diketahui berstatus PDP atau positif covid-19, maka perumahan tersebut dilakukan karantina parsial. Hal itu diputuskan berdasarkan pertimbangan dari hasil koordinasi aparat kecamatan bekerja sama dengan puskemas, Dinas Perumahan, TNI, kepolisian dan OPD terkait lainnya.
“Jadi tidak dilakukan lockdown seluruh kota. Hanya karantina parsial pada wilayah yang terindikasi ada penyebaran covid-19. Jika ada yang mau keluar atau masuk, akan discreening dulu, kepentingannya apa dan sebagainya, sehingga virus ini tidak menyebar lebih jauh,” jelas Iqbal.
Selain itu, menghadapi wabah covid-19 ini, Iqbal menginstruksikan jajarannya untuk segera lakukan refocusing atau realokasi anggaran pada tanggap wabah covid-19.
Menurutnya, anggaran seluruh OPD perlu direalokasi, menghilangkan kegiatan yang bersifat seremoni. Termasuk anggaran perjalanan dinas untuk dialihkan atau difokuskan pada kegiatan penanggulangan dampak covid-19.
Bantuan tersebut, kata Iqbal, akan sangat baik jika sifatnya sebagai bantuan langsung. Dirinya mencontohkan seperti revisi anggaran yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Kota Makassar.
“Sejenis bantuan langsung, social safety net untuk masyarakat miskin. Saya suka yang dilakukan Dinas Koperasi dengan merevisi kegiatannya yang sifatnya seremonial, dan menggantinya dengan membeli kain, dan kain itu diberikan ke UKM untuk selanjutnya dibuat masker yang bisa dijual ke masyarakat sehingga bisa tetap survive,” katanya.
Demikian pula dengan Dinas Sosial yang menggunakan anggarannya untuk memberi bantuan sembako kepada masyarakat melalui tenaga sukarela di kelurahan.
Mereka bakal mendata dari tingkat kecamatan, kelurahan hingga RW dan RT siapa saja masyarakat miskin yang terdampak dengan kebijakan social distancing ini.
“RT/RW lah yang akan membagi ke setiap masyarakat, sehingga physical distancingnya tetap kita jaga. Datanya harus akurat, by name by address harus jelas. Kita juga arahkan dana kelurahan kepada sifatnya yang baru. Kegiatan tersebut jangan terjadi pengumpulan,” ujar Iqbal.
Untuk pengadaan sembako, kata Iqbal, akan menjadi tanggung jawab Dinas Perdagangan, sehingga keduanya akan berkolaborasi dalam memberikan bantuan kepada masyarakat.
Sementara Dinas PU sendiri merevisi anggarannya. Pekerjaan fisik tidak semua ditenderkan. Kegiatan yang bisa diswakelolakan kepada proyek yang sifatnya padat karya.
“Masyarakat miskin bisa bekerja. Semua bisa berkreasi. Intinya kegiatan seremonial kita hilangkan. Begitu pula perjalanan dinas kita revisi ke dalam bentuk-bentuk yang bersentuhan langsung kepada masyarakat yang terdampak covid-19,” katanya.
Menurut Iqbal, tiap OPD paham betul anggaran yang bisa dialihkan. ”Semua teman-teman bisa lebih mengerti apa yang paling cocok. Demikian pula Dukcapil, tidak perlu lagi ada pengumpulan warga untuk pengurusan berkas dan KTP. Cukup by online, dan dilakukan pengantaran langsung oleh petugas ke rumah warga,” jelasnya.
Hal ini, kata Iqbal, bisa menjadi contoh bagi pimpinan OPD lain untuk lebih jeli melihat peluang dalam bersama-sama meningkatkan penanganan covid-19 di Makassar.
Menurutnya, realokasi tersebut nantinya bakal dikoordinir langsung oleh sekkot, sekaligus ikut mendata dan menyarankan yang mana perlu direvisi parsial.
“Memang menteri dalam negeri, menteri keuangan sudah memberi peluang untuk itu semua. Temasuk dari gubernur, sudah ada edaran untuk melakukan revisi itu,” katanya.
Sementara pemotongan dan pembebasan pajak, kata Iqbal, telah diimbau langsung kepada Bapenda. Untuk air minum juga bakal disubsidi oleh pemerintah.
Iqbal juga mengingatkan perlu ada seruan dari camat setiap daerah yang nantinya bakal dibantu oleh Koramil dan Polsek, agar tiap hari menyampaikan imbauan bagi masyarakat yang hendak ke luar rumah.
Sekkot Makassar M Ansar menuturkan, revisi anggaran telah ada perintah sebelumnya dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
“Sangat dipermudah. Sudah ada perintah LKPP. Anggaran dalam rangka penanganan covid-19 bisa digeser. Kegiatan lain bisa dialihkan. Realokasi memang penting dilakukan mengingat biaya tak terduga (BTT) kita saat ini cukup kecil, hanya Rp30 miliar,” sebutnya. (rhm)

Komentar Anda



Channel


Comments
To Top
.