Headline

Makassar Siapkan Skenario Lockdown


Dibutuhkan Dana Rp13 M untuk Logistik 10 Ribu KK Kurang Mampu

MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar sudah menyiapkan skenario ketika Makassar dilockdown jika covid-19 makin mewabah. Salah satunya dengan menyiapkan logistik atau kebutuhan hidup bagi masyarakat miskin selama masa lockdown, yakni 14 hari.
Hal itu dikemukakan Penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb saat melakukan video konferensi dengan wartawan dari ruang kerjanya di Balai Kota, Kamis (26/3).
Iqbal mengatakan, pihaknya sudah menginstruksikan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Mukhtar Tahir mengaktifkan jaring-jaring pengaman sosial untuk melakukan pendataan jumlah masyarakat yang mesti dibantu logistik.
“Karena wabah ini, dan kemungkinan jika harus berlakukan lockdown, diperkirakan banyak masyarakat yang jadi miskin dan tidak bisa cari nafkah akibat kebijakan social distancing. Itu kita antisipasi,” ujar Iqbal.
Dia meminta jaring-jaring pengaman sosial bekerja melakukan pendataan hingga ke tingkat RT/RW.
Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Mukhtar Thahir mengemukakan, saat ini pihaknya sudah mengaktifkan jaring-jaring pengaman sosial tersebut dan sudah sementara melakukan pendataan.
Yang menjadi sasaran adalah buruh harian, pengojek, pekerja serabutan, hingga daftar penerima manfaat yang belum masuk dalam kategori pemberian oleh pemerintah. Juga termasuk penyandang disabilitas dan panti.
“Datanya sementara kita coba ambil. Kita mapping termasuk disabilitas dan panti,” kata Mukhtar, kemarin.
Untuk sementara, dia mengkalkulasi ada 10 ribu kepala keluarga (KK) yang harus dibantu logistik. Anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp13 miliar.
“Hitung-hitungannya sekitar 10 ribu KK. Tapi pastinya, bergantung dari hasik survei jaring-jaring pengaman yang dibuat,” ungkapnya.
Untuk anggaran sendiri, tambahnya, sejauh ini belum ada informasi apakah permintaan itu bisa dipenuhi seluruhnya atau tidak. “Tapi kalau bisa, setengah dari usulan itu dulu yang dipenuhi agar kita bisa mengambil langkah-langkah antisipasi,” jelasnya.
Adapun skenario yang akan diberlakukan nantinya jika Pemkot melakukan lockdown, para penerima bantuan logistik akan diberi beragam kebutuhan hidup, terutama sembako selama 14 hari. Logistik yang dimaksud berupa beras, mi instan, kebutuhan sanitasi dan mandi, popok bayi, biskuit, hingga kebutuhan untuk lansia.
Lebih jauh dia menuturkan, potensi untuk memberlakukan lockdown secara parsial bisa saja terjadi jika kondisi semakin banyak yang positif. Namun, kata dia, untuk menetapkan status tersebut harus melalui persetujuan pemerintah provinsi.
“Kemungkinan lockdown, baik Makassar secara parsial bisa jadi. Mengingat kita wilayah transit baik udara laut darat kalau itu dianggap sudah sangat rawan kita lakukan lock down. Kebijakan itu kami konsultasi ke provinsi dan forkopimda lainnya,” jelasnya.

14 Positif

Penyebaran covid-19 di Sulsel kian mengkhawatirkan. Data terakhir yang diumumkan juru bicara pemerintah untuk penanganan covid-19 Achmad Yurianto, menyebut hanya dalam waktu sehari bertambah 14 kasus positif, per 26 Maret pukul 12.00 Wita.
Penambahan tersebut harus menjadi perhatian khusus pemerintah dengan mempersiapkan langkah-langkah penanganan.
Penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb, mengaku cukup banyak menerima keluhan terkait keberadaan status orang dalam pemantauan (ODP). Terlebih jumlah kasus di Kota Anging Mammiri ini terus bertambah setiap harinya.
Dia membeberkan sejumlah langkah yang ditempuh saat ini. Salah satunya dengan terus melakukan pelacakan (tracing) ODP ke seluruh penjuru Kota Makassar. Tentu dengan merunut jejak perjalanan pasien positif dan mobilisasi pasien dalam pemantauan (PDP).
“Sekarang ini ada 670 orang dalam pengamatan. Mereka itu terbagi dalam beberapa klaster, di antaranya klaster yang pulang jamaah umrah. Ada juga klaster dari ijtima,” kata Iqbal, Kamis (26/3).
Salah satu langkah yang ditempuh dalam melacak ODP berdasarkan riwayat perjalanan pasien, yakni dengan melibatkan mahasiswa kedokteran Universitas Hasanuddin.
“Kita kerja sama dengan Kedokteran Unhas. Kita kerahkan mahasiswa kedokteran melakukan tracing ke ODP tersebut. Seperti misalnya yang dari umrah, tetangganya ada meninggal. Nah itu sudah kita kerjasamakan dengan mahasiswa kedokteran bagaimana pendataannya, selanjutnya pengawasan dan sebagainya,” tutur Iqbal.
Dua klasterisasi yang menjadi fokus pemerintah kota Makassar saat ini, yakni jamaah umrah dan jamaaah ijtima.
“Sudah ada empat travel yang kita dapat bahwa mereka melakukan perjalanan umrah dalam bulan ini. Selain itu, yang juga kami antisipasi saat ini adalah klaster ijtima. Di luar sana mungkin ada yang kena, nah ini tracing,” ungkapnya.
Saat ini, kata Iqbal, pihaknya juga sudah memesan rapid test yang banyak untuk melakukan tes cepat kepada seluruh ODP yang ada.
“Sudah ada bahan yang kita pesan minimal 80-100 ribu. Kalau itu sudah ada, semua yang ODP kami tes. Kemungkinan akan kita pesan lagi tambahannya,” tutur Iqbal.
Data hingga Kamis 26 Maret 2020 pukul 09.47 Wita melalui portal infocorona.makassar.id, tercatat 40 ODP. Masing-masing empat proses pemantauan dan 36 dalam pemantauan.
Sementara ada 59 PDP, di antaranya 49 masih dirawat, tujuh pulang dan sehat, tiga meninggal. Sementara 11 orang positif, 10 masih dirawat dan satu meninggal.
Lebih jauh dia mengemukakan, pihaknya saat ini juga menyiapkan hotline di nomor 085333353595 untuk tenaga kerja sektor swasta yang terganggu mata pencariannya karena dampak corona. (rhm)

Komentar Anda




Comments
To Top