Metro

Penetapan Ranperda dan Perda Tertunda


MAKASSAR, BKM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Makassar memutuskan untuk menunda penetapan rancangan peraturan daerah (ranperda). Salah satunya Ranperda Pemukiman Kumuh DPRD Makassar dan menunda sejumlah sosialisasi termasuk agenda reses dewan yang dijadwalkan Maret-April ini.
Menurut Ketua DPRD Makasar, Rudianto Lallo, untuk sementara ini sosialisasi perda dan penetapan perda sudah diputuskan untuk ditunda sementara waktu. Termasuk beberapa kegiatan dewan bakal ditunda. Rapat dewan diusahakan dilakukan melalui media daring demi keselamatan seluruh pihak.
“Iya kita tunda dulu sementara ini seluruh agenda yang disusun, seharusnya bulan ini ada penetapan ranperda. Tapi kita jadwalkan ulang lagi. Reses dan rapat dewan bisa dilakukan lewat media daring,” ungkapnya, Rabu (25/3).
Sementara itu, Ketua Pansus Ranperda Pemukiman Kumuh, Fachruddin Rusli, mengungkapkan, sementara ini penetapan perda akan dijadwalkan ulang. Namun urgensi dari pengawasan dan pembenahan rumah kumuh di Makassar adalah pemberlakuan denda kepada pihak baik dengan sengaja maupun tidak sengaja membangun pemukiman kumuh di tengah kota.
“Seharusnya bulan ini sudah ditetapkan tapi karena wabah ini kita tunda dulu. Nnati diatur lagi, tapi tetap soal penindakan dengan pemberlakuan denda sebesar Rp5 miliar, kurungan penjara satu tahun. Itu bisa diberikan kepada individu, dan kelompok orang,,” jelasnya.
Pasalanya, banyak kasus penertiban rumah kumuh, yang dilakukan pihak-pihak tertentu baik itu orang per orang maupun kelompok. Bahkan warga berusaha untuk menghalangi pihak pemerintah untuk melakukan penertiban. “Banyak kita temukan yang seperti itu, ada orang yang kurang paham dengan perbaikan pemukiman oleh pemerintah,” ucapnya.(ita)

Komentar Anda



Channel


Comments
To Top
.