Sulselbar

Soal Penundaan Pilkada, DPR RI Putuskan April


Faisal: Belum Mempengaruhi Tahapan Keseluruhan

BKM/SARIBULAN MELAWAN--Ketua KPU Kabupaten Gowa Muchtar Muis dalam sebuah kegiatan terkait melawan berita bohong atau hoax baru baru ini.

MAKASSAR, BKM–Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 23 September 2020 mendatang terganggu dengan adanya situasi darurat virus corona (Covid-19).
Sejauh ini sudah empat tahapan Pilkada yang ditunda oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Bukan tidak mungkin, jika situasi penyebaran Covid-19 semakin parah. Maka pelaksanaan Pilkada serentak ikut ditunda pelaksanaannya.
Anggota Komisi II DPR RI yang membidangi masalah Pilkada, Mitra Fachruddin MB mengatakan sejauh ini belum ada surat dari penyelenggara khusus KPU RI untuk membahas masalah penundaan Pilkada serentak 2020.
“Kami dari DPR RI tentu menunggu surat dari penyelenggara. Termasuk untuk menanggapi persoalan atau bencana nasional ini,”ujar Mitra yang juga legislator PAN DPR RI ini, Senin (23/3).
Putra Bupati Enrekang ini mengatakan dirinya sudah menanyakan langkah DPR ke sesama anggota dan pimpinan komisi II DPR untuk menyikapi pelaksanaan pilkada di tengah situasi seperti saat ini.
“Ini juga saya tanyakan di grup komisi bagaimana langkah DPR tapi belum ditanggapi,” sebut Mitra.
Mitra menjelaskan untuk pelaksanaan rapat di DPR RI juga untuk sementara waktu ditiadakan. Dirinya berharap paling lambat bulan April sudah ada keputusan terkait pelaksanaan pilkada.
“Insya Allah, tetapi ada edaran dari pimpinan DPR bahwa pembukaan sidang nanti di awal April jadi di situ baru pada masuk kantor karena lagi reses juga,” jelasnya.
Ketua KPU Sulsel Faisal Amir mengakui jika memang sudah ditunda beberpa tahapan, “Iya tapi belum mempengaruhi tahapan keseluruhan,”ujar Faisal Amir.
Sebelumnya, KPU RI menunda empat tahapan Pilkada serentak 2020. Hal itu seperti tertuang dalam Keputusan Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 dan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU tersebut.
Empat tahapan itu mulai dari pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi faktual dukungan calon perseorangan, pembentukan Petugas pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih. (rif)

Komentar Anda



Channel


Comments
To Top
.