Headline

Realokasi Anggaran untuk Covid-19 Belum Dilakukan


MAKASSAR, BKM — Di tengah merebaknya pandemi covid-19, Pemerintah Provinsi Sulsel belum mengalihkan anggaran khusus untuk penanganannya. Padahal, pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan telah mengeluarkan kebijakan untuk mengantisipasi penyebaran dan penanganan virus corona atau covid-19.
Realokasi anggaran telah dilakukan di beberapa pos anggaran di kementerian/lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD) sebanyak Rp27 triliun. Hal itu berdasarkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 yang ditujukan agar setiap K/L bisa memindahkan pos pembiayaan. Selanjutnya, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah tahun 2020. Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Revisi dan Realokasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
Realokasi anggaran tersebut dilihat dari program-program yang belum termasuk prioritas, sisa tender, kegiatan yang dibatalkan dan dana yang masih diblokir. Selanjutnya dari belanja barang misalnya perjalanan dinas, pertemuan hingga event.
Di Sulawesi Selatan sendiri, menurut pengakuan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Sulsel Junaedi, belum ada pengalihan atau realokasi anggaran yang dilalukan untuk menangani wabah covid-19. Meski begitu, pihaknya telah menerima arahan dari Menkeu dan Mendagri untuk melakukan pergeseran anggaran ke bidang kesehatan.
“Jadi terkait corona, instruksi Menkeu PMK19 dan Mendagri memang pada intinya mengarahkan agar semua belanja di APBD difokuskan untuk upaya penanggulangan wabah corona,” ucap Junaedi.
Sejauh ini upaya untuk mengantisipasi penanganan corona di Sulsel, pihaknya hanya menginstruksikan untuk membatasi penggunaan anggaran, khususnya belanja langsung. Informasi penambahan anggaran ataupun relokasi untuk di Sulsel belum didapat dari pimpinan pemerintah.
Junaedi menjelaskan, anggaran tak terduga yang dimiliki oleh naisng-masing daerah bisa digunakan untuk melakukan penanganan covid-19. Sehingga pemkab/pemkot diimbau untuk melakukan penghematan terhadap kegiatan belanja yang sifatnya tidak prioritas.
“Belanja tak terduga ini harus betul-betul dilakukan penghematan. Secara spesifik belum tidak ada untuk virus corona saja. Tapi anggaran tak terduga diperuntukkan pada kejadian luar biasa. Mudah-mudahan virus tidak menjadi kejadian luar biasa. Meski demikian kita tetap mengantisipasi hal tersebut,” ungkapnya.
Anggaran belanja tak terduga Pemprov Sulsel, disebutkan Junaedi sebesar Rp20 miliar. Nilainya tidak terlalu besar. Tapi jika digabungkan pada masing-masing kabupaten/kota, maka jumlahnya cukup besar.
“Jumlah belanja tak terduga Sulsel secara keseluruhan Rp20 miliar. Memang tidak besar, tapi setelah diakumulasi secara total kabupaten/kota, anggaplah seluruh kabupaten kota rata-rata Rp3 miliar sampai Rp5 miliar, itu kan jadinya besar untuk Sulsel,” tuturnya.
Meski begitu, Junaedi belum medapat laporan terkait adanya penggunaan anggaran tak terduga oleh pemkab/pemkot. Pihaknya hanya memberikan keleluasaan kepada masing-masing penggunaan anggaran untuk menggunakan ATD tersebut menyikapi wabah virus corona.
“Kita percayakan ke mereka. Silakan menggunakan. Jangan dulu lapor, nanti selesai baru lapor. Sama juga Kemenkeu dan Mendagri, kita diberi kewanangan dulu. Nanti terkait mekanisme pertanggungjawabannya di belakang,” jelasnya.
Sejauh ini, RS yang fokus melakukan penanganan untuk infeksi Corona ialah RSUP Wahidin Sudirohusodo. Selain itu, ditunjuk pula enam RS rujukan lainnya, dan tiga RS penyangga.
Junaedi mengaku, untuk anggaran yang dikucurkan ke RS tersebut belum dihitung berapa yang telah keluar. Namun anggarannya menggunakan APBD pemprov. (nug)

Komentar Anda



Channel


Comments
To Top
.