Headline

Harusnya Semua Tahapan Pilkada Ditunda


MAKASSAR, BKM–Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menerbitkan surat keputusan penundaan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020. Keputusan tersebut tertuang dalam surat bernomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020 yang ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman, Sabtu (21/3/2020).
Langkah ini diambil menyusul perkembangan penyebaran covid-19, yang oleh pemerintah Indonesia telah ditetapkan sebagai bencana nasional.
“Memutuskan, menetapkan penundaan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020,” bunyi surat keputusan KPU yang dikutip dari dokumen SK KPU, Minggu (22/3).
Berdasarkan dokumen, setidaknya ada empat tahapan pilkada yang ditunda pelaksanaannya. Pertama, pelantikan panitia pemungutan suara (PPS) dan masa kerja PPS. Kedua, verifikasi syarat dukungan calon kepala daerah perseorangan. Ketiga, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih, dan yang terakhir adalah tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
Namun penundaan itu dikritik Direktur Nurani Strategic Nurmal Idrus. Ia menyebut keputusan penundaan tahapan itu sebagai sikap setengah hati KPU RI.
“Mestinya tak hanya empat tahapan itu yang ditunda. Tetapi mestinya keseluruhan tahapan untuk menunjukkan empati KPU atas kondisi bangsa kita yang saat ini tengah berkonsentrasi melawan serangan virus mematikan covid-19,” ujar Nurmal Idrus, Minggu (22/3).
Tak hanya faktor empati atas kondisi bangsa, Nurmal menegaskan bila pendapatnya tersebut ketika melihat cara KPU melakukan penundaan. “Tahapan pilkada dan pemilu itu saling berkaitan satu sama lain. Satu tahapan ditunda maka akan memengaruhi tahapan lain. Lihat saja KPU pasti akan mengumumkan penundaan tahapan berikutnya,” katanya.
Tahapan berikut yang berpotensi ditunda lagi, kata mantan ketua KPU Makassar 2013 ini adalah pendaftaran, penetapan pasangan calon dan kampanye pilkada. “KPU akan menunda lagi tahapan berikutnya karena semua berkaitan. Misalnya, ketika tahapan verifikasi calon perseorangan ditunda, maka akan memengaruhi jadwal pendaftaran karena seorang calon perseorangan baru bisa ikut mendaftar kalau verifikasi dukungannya selesai semua di tiap tingkatan. Jadi menurut saya, daripada menunda satu satu lebih baik menunda keseluruhan dan selanjutnya kita semua berkonsentrasi melawan covid-19. Tak lagi memikirkan bahwa masih ada tahapan selanjutnya yang harus diselesaikan,” tukasnya.
Komisioner KPU Makassar Gunawan Mashar, mengakui sudah ada surat edaran dari KPU RI mengenai penundaan beberapa tahapan. Khususnya tahapan yang paling dekat, yang punya potensi mengumpulkan massa yang banyak dan interaksi orang per orang yang tinggi.
“Pasti edaran itu kami ikuti. Sekarang prioritas kami adalah menjaga keselamatan kita bersama,” ujar Gunawan.
Hal berbeda disampaikan Komisioner KPU Sulsel Uslimin. Ia mengemukakan bila sampai saat ini tidak ada penundaan pilkada. “Yang ada baru penundaan sejumlah tahapan sebagaimana diatur dalam SD 159, SD 179 dan Keputusan KPU No 8 2020. Selebihnya, masih berjalan seperti biasa,” ujar Uslimin, kemarin.
Menurutnya, adanya surat dinas (SD) dinilai sebagai hal yang wajar. Mengingat saat ini memang situasinya tidak memungkinkan dengan merebaknya wabah covid-19, yang tidak hanya menyebar di Indonesia tapi juga di 184 negara lainnya.

Tunda Pelantikan PPS

Di Kabupaten Bulukumba, KPU telah menggelar rapat koordinasi bersama jajaran Bawaslu Bulukumba, Sabtu siang (21/3) di kantor KPU Bulukumba. Rakor membahas pembentukan PPS pemilihan pupati dan wakil bupati tahun 2020.
Di dalam rapat koordinasi ini juga dibahas mengenai tahapan pelantikan PPS yang bertepatan dengan adanya pandemi covid-19, dan keluarnya edaran pemerintah untuk melakukan pembatasan pengumpulan massa.
“Iya, telah diputuskan KPU Bulukumba menunda pelantikan PPS dengan memperhatikan kondisi saat ini dan keselamatan bersama dan tidak melanggar aturan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran KPU RI bernomor 179/PL.02-kpt/01/KPU/III/ Tahun 2020 tentang pelantikan PPS dalam kondisi darurat corona, serta surat edaran gubernur Sulsel, surat edaran bupati Bulukumba tentang pencegahan penyebaran covid-19,” kata Ketua KPU Kaharuddin.
Menurut Kaharuddin, ada sejumlah agenda tahapan pilkada yang harus tuntas seperti jadwal 22 Maret ini. KPU bersama PPK 10 kecamatan akan melaksanakan penyerahan SK PPS dan penandatanganan pakta integritas kepada PPS terpilih.
Kemudian pada 23 Maret, PPS terpilih akan memulai tugasnya di masing-masing desa/kelurahan.
“Pelantikan PPS akan tetap dilaksanakan setelah situasi dianggap lebih kondusif dengan berkoordinasi kembali dengan Bawaslu Bulukumba serta pemerintah kabupaten,” jelas Kaharuddin.
KPU Gowa baru saja menggelar rapat koordinasi bersama jajaran Bawaslu. Rakor membahas pembentukan PPS pemilihan bupati dan wabup tahun 2020.
Dalam rapat juga dibahas mengenai tahapan pelantikan PPS yang bertepatan dengan adanya pandemi covid-19, dan keluarnya edaran pemerintah untuk melakukan pembatasan pengumpulan massa.
“Jadi sudah diputuskan, KPU Gowa menunda pelantikan PPS dengan memperhatikan kondisi saat ini dan keselamatan bersama,” kata Ketua KPU Gowa Muhtar Muis.
Dikatakan Muhtar, ada sejumlah agenda tahapan pilkada yang harus tuntas, seperti jadwal 22 Maret ini. KPU bersama PPK 18 kecamatan akan melaksanakan penyerahan SK PPS dan penandatanganan pakta integritas kepada PPS terpilih.
Kemudian, tambah Muhtar, pada 23 Maret, PPS terpilih akan memulai tugasnya di masing-masing desa/kelurahan.
“Pelantikan PPS akan tetap dilaksanakan setelah situasi dianggap lebih kondusif dengan berkoordinasi kembali dengan Bawaslu Gowa serta pemerintah kabupaten,” kata Muhtar. (min-sar-rif)

Komentar Anda



Channel


Comments
To Top
.