Headline

ASN Pemprov Bekerja dari Rumah


Pemkot Terbitkan Edaran Hari Ini

MAKASSAR, BKM — Aparatur sipil negara (ASN) dalam lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel kini bekerja dari rumah. Pelaksanaannya dimulai hari ini, Senin (23/3) hingga 31 Maret mendatang.
Keputusan itu tertuang dalam surat edaran Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah bernomor: 443.2/2042/B.Organisasi. SE tertanggal 20 Maret 2020 ini terkait penyesuaian sistem kerja ASN dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19. Surat ditujukan kepada para pimpinan perangkat daerah/unit kerja lingkup Pemprov Sulsel.
Edaran ini menindaklanjuti arahan Presiden RI tanggal 15 Maret 2020 terkait Penanganan Cepat Covid-19, serta SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 yanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan dan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.
“Arahan Pak Presiden, supaya kita bekerja dari rumah, apa yang akan kita capai supaya (terkait) penyebaran korona, kita bisa survive. Karena kalau tidak, penyebaran akan semakin luas. Itu bisa dicapai dengan disiplin kita dengan hidup bersih, hindari bersentuhan dengan lain. Supaya virus ini tidak menyebar ke mana-mana,” kata Nurdin Abdullah.
Hanya saja, berdasarkan SE tersebut, tidak semua ASN pemprov menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah atau tempat tinggalnya (work from home/WFH). Pimpinan perangkat daerah/unit kerja harus memastikan terdapat minimal dua level pejabat struktural tertinggi untuk tetap melaksanakan tugas di kantor, agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat.
ASN yang berusia 50 tahun ke atas dan ASN wanita yang sedang mengandung, melaksanakan tugas dari tempat tinggal masing-masing. Demikian pula yang memiliki riwayat penyakit kanker, darah tinggi, gangguan jantung, gangguan ginjal dan/atau diabetes bekerja dari rumah.
Untuk pelaksanaannya, sesuai kebijakan, pimpinan perangkat daerah/unit kerja agar mengatur sistem kerja yang akuntabel dan mengatur secara selektif pejabat/pengawai di lingkungan unit kerjanya yang dapat bekerja di tempat tinggalnya. Mulai dari pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional. Kecuali pejabat pengawas yang menjabat kepala subbagian tata usaha pada cabang dinas dan UPT dinas/badan daerah.
Pengaturan yang dimaksud, dilakukan dengan membagi seluruh
jumlah pegawai (pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional) pada satu seksi sub bidang/sub bagian ke dalam lima hari kerja kantor.
“Contoh, jika total jumlah pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional 100 orang, maka jumlah ASN yang bertugas setiap hari, 100 orang 5 hari = 20 orang/hari, dengan memperhatikan keterwakilan tugas pokok dan fungsi,” ucap Nurdin menirukan imbauan.
Meski begitu, dalam keadaan mendesak seluruh ASN yang melaksanakan tugas dari tempat tinggal dapat dipanggil kembali ke kantor.
Seluruh pimpinan perangkat daerah juga diimbau agar tetap menugaskan pejabat pengawas dan pejabat pelaksana secara proporsional. Kecuali untuk pelayanan kepada masyarakat antara lain Satuan Polisi Pamong Praja, RSUD Labuang Baji, RSUD Haji Makassar, RSUD Sayang Rakyat, RSKD Ibu dan Anak Pertiwi, RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah, RSKD Gigi dan Mulut, UPT Transfusi Darah, Unit Pelayanan Balai Pelayanan Kesehatan, dan Unit Pelayanan Kesehatan Kulit, Kelamin, dan Kosmetik.
Bagi ASN yang tugas dari rumah dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti smart office, email, WhatsApp dan aplikasi lain. Dengan ketentuan bahwa selama jam kerja, yang melaksanakan tugas dari tempat tinggal, stand by untuk melaksanakan tugas dan arahan pimpinan di tempat tinggal masing-masing. Kecuali dalam keadaan mendesak, misalnya untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan, ataupun keselamatan, dan harus melaporkannya kepada atasan langsung.
Terkait absensi kehadiran ASN yang melaksanakan work from home, menggunakan aplikasi google forms dan dilaporkan setiap hari kepada kepala perangkat daerah melalui operator ETD untuk diserahkan ke BKD sebagai dasar pemberian TPP. Sementara bagi ASN yang masuk kantor, mengisi daftar hadir secara manual.
“ASN yang melaksanakan tugas secara work from home mendapatkan surat tugas dari pimpinan perangkat daerah/unit kerja,” kata Nurdin.
Jika ada rapat pertemuan penting yang harus dihadiri, ASN yang sedang melaksanakan tugas di tempat tinggalnya dapat mengikutinya melalui sarana telekonferensi dan/atau video telekonferensi dengan memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi ataupun media elektronik.
Pemerintah daerah pun, diarahkan Nurdin, tetap memberikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN yang melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja di tempat tinggalnya. Untuk sementara kegiatan apel pagi, upacara dan hari besar lainnya ditiadakan.
“Setelah berakhirnya masa berlaku sistem kerja ini, pimpinan perangkat daerah/unit kerja melakukan evaluasi atas efektifitas pelaksanaannya dan dilaporkan kepada gubernur sebagai bahan laporan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” tandas Nurdin.
Dalam imbauannya, Nurdin juga mengatur penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas. Seluruh penyelenggaraan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta, baik di lingkungan instansi pusat maupun instansi daerah agar ditunda atau dibatalkan.
Penyelenggaraan rapat-rapat juga dilakukan sangat selektif sesuai dengan tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik yang tersedia. Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya di kantor, agar menerapkan social distancing dengan memperhatikan jarak aman peserta rapat.
Perjalanan dinas dalam daerah agar dilakukan secara selektif dan sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan dan mendapatkan persetujuan pimpinan.
Perangkat daerah juga ditegaskan agar melakukan penundaan perjalanan dinas ke luar provinsi maupun ke luar negeri atau daerah wilayah yang terdampak covid-19. Bagi ASN yang terlanjur melakukan perjalanan dinas ke negara/daerah yang terjangkit atau yang pernah berinteraksi dengan penderita terkonfirmasi Covid-19 dalam 14 hari kalender terakhir, agar menghubungi hotline centre corona melalui nomor telepon 119 (ext) atau Halo Kemenkes pada nomor 1500567, atau pada RS rujukan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan dipantau oleh kepala perangkat daerah masing-masing.
“Ada baiknya perangkat daerah menunda atau membatalkan kegiatan kunjungan kerja dan penerimaan kunjungan kerja,” ungkap Nurdin.
Sementara itu, Pemkot Makassar rencananya baru akan menerbitkan keputusan hari ini, Senin (24/3) tentang kapan ASN bisa bekerja dari rumah.

Respons Legislator

Kebijakan yang diambil gubernur mendapat respons positif dari anggota DPRD Sulsel. Legislator Partai Nasdem Arum Spink menilai pola terbatas tersebut sejalan dengan harapannya.
”Jika memungkinkan tugas-tugas dikerjakan di rumah. Kecuali dalam urusan-urusan yang urgen dan vital, tentu kehadirannya di kantor sangat diharapkan,” jelas Pipink, panggilan akrab Arum Spink, Minggu (22/3).
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulsel Azhar Arsyad mengemukakan bahwa dirinya setuju dengan keputusan tersebut. “Kalau saya mungkin sebaiknya begitu, karena ini wabah tidak bisa dianggap remeh. Kita belajar dari pengalaman negara-negara sebelumnya yang menganggap remeh,” ujar ketua Fraksi PKB DPRD Sulsel ini.
Ketua Komisi B DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi juga berpendapat sama. Menurut Cicu, panggilan akrab Andi Rachmatika Dewi, untuk keamanan bersama ada baiknya sementara waktu bekerja di rumah.
Wakil Ketua DPRD Sulsel Darmawangsyah Muin, menilai jika keputusan pemerintah tentu bersifat sementara akibat penerapan social distancing..”Sambil menunggu perkembangan penanganan covid-19, jika sudah bisa tertangani dengan baik sambil menunggu perkembangan kasus yang semakin menurun, maka tentu operasional kerja ASN ataupun pemerintahan akan kembali normal,” tandasnya.

Transparan

Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari juga meminta pemerintah membuka identitas pasien yang positif covid-19 kepada masyarakat. Menurutnya, hal itu penting dilakukan untuk memudahkan penelusuran kontak pasien dan memprediksi penyebaran virus, serta upaya pencegahannya di Sulsel.
“Identitas pasien yang terindikasi covid-19 harusnya disampaikan kepada masyarakat agar penyebarannya bisa diantisipasi. Ini agar supaya tidak menyebar,” ujar Andi Ina.
Ia juga meminta keterbukaan dari keluarga yang bersangkutan agar kemudian mendelegasikan kepada pemerintah untuk disampaikan ke masyarakat.
“Pengalaman dari Menhub, pemerintah pada saat menyampaikan ada tersirat kata-kata atas izin keluarga. Dan untuk wali kota Bogor, alhamdulillah beliau yang dengan kesadaran sendiri menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia kalau beliau positif covid-19,” ujarnya menambahkan.
Ia menjelaskan, keterbukaan informasi itu akan bermanfaat karena memberi peringatan kepada masyarakat lain agar tidak mendekati yang sakit.
Berkaitan dengan melindungi, memagari, dan contact tracing siapa yang berhubungan dekat dengan dia. Kalau tidak dilakukan, itu sudah susah antisipasinya.
“Informasi ini memang sangat dibutuhkan untuk kemudian social distancing dapat dilakukan,” ujarnya. (nug-rif)

Komentar Anda



Channel


Comments
To Top
.