Headline

Rekomendasi Golkar Bisa Berubah Usai Musda


Kelompok Pembaharuan Muncul Jelang Musda

MAKASSAR, BKM — Rekomendasi atau surat tugas yang telah dikeluarkan Partai Golkar, baik untuk bakal calon wali kota maupun bakal calon bupati bisa saja berubah. Hal itu jika kepengurusan hasil musyawarah daerah (musda) yang meminta, tentu saja atas restu Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Dr Nurmal Idrus dari Nurani Strategic, mengemukakan Undang-Undang Pilkada telah mengatur bahwa kewenangan mutlak penentuan usungan calon di pilkada adalah DPP. “Jadi, jika pertanyaannya apakah usungan bisa berubah, semua bergantung kebijakan DPP Golkar,” ujarnya, Selasa (17/3).
Dedy Alamsyah Mannaroi dari Duta Politika Indonesia (DPI), menegaskan bahwa besar kemungkinan rekomendasi berubah jika yang jadi ketua DPD bukan berasal dari kalangan yang bisa mengamankan kepentingan yang sudah ditetapkan oleh HAM Nurdin Halid (NH) selaku ketua Golkar Sulsel saat ini.
Pengamat politik dari Unibos Dr Arief Wicaksono juga amengakui hal itu. “Pasti bisa berpengaruh. Karena faksionalisasi internal yang sudah semakin mengkristal, sehingga bagaimana pun hasil musda Golkar nantinya, berpotensi mengubah konstelasi politik pilwali Makassar dan di daerah lain,”jelas Arief.
Ia menambahkan bahwa hadirnya faksi pro perubahan dan nampaknya siap bergesekan dengan faksi status quo, menyebabkan friksi semakin menganga lebar. Akibatnya, pola usungan dan dukungan politik di Golkar akan terpengaruh dengan kondisi internal itu.
“Namun yang patut diingat, Golkar adalah partai mapan yang pasti belajar dari banyak dinamika internal. Oleh karena itu, saya juga yakin, nantinya akan muncul figur yang akan menjadi penengah dari friksi itu. Figur yang bisa dan mampu mengakomodasi kepentingan faksi yang terbelah,” jelas Arief.
Pengamat komunikasi politik dari UIN Alauddin Makassar Dr Firdaus Muhammad, berharap musda Golkar mampu melahirkan putusan terbaik. Termasuk dalam menetapkan usungan di pilwali. “Kalaupun berubah usungan, setidaknya ada alasan kuat agar kepercayaan publik terjaga pada partai,” tandasnya.
Terpisah, kelompok pembaharuan Golkar Sulsel angkat bicara soal harapan mereka untuk Partai Golkar di Sulsel. Juru bicara kelompok pembaharuan Iskandar Zulkarnain Latif, mengatakan kelompoknya muncul setelah Plt Ketua DPD I Golkar Sulsel Nurdin Halid ditarik ke DPP.
“Jadi pertemuan kemarin di TSM (Trans Studio Mall) itu pertemuan kedua dari beberapa pimpinan Partai Golkar di daerah sebagai respons dari akan ditariknya NH ke Jakarta,” kata Zulkanain.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD II Golkar Sinjai ini menjelaskan, pihaknya mendiskusikan upaya-upaya apa yang bisa dilakukan untuk menghentikan keterpurukan partai Golkar di Sulsel.
“Karena dalam tiga pemilu terakhir selalu merosot perolehan kursinya. Kita juga mendiskusikan tipe manusia atau kader partai yang bagaimana yang pas melaksanakan misi tersebut,” jelasnya.
Kelompok yang diinisiasi oleh mantan bendahara Golkar Sulsel Rusdin Abdullah ini tidak ingin dan menolak keras cara-cara menentukan pimpinan partai secara sembunyi-sembunyi.
“Seperti zaman orde baru, di ruangan tertutup dan berlomba-lomba membuat surat dukungan kepada salah satu calon tertentu. Apatah lagi kalau disertai tekanan,” sebut Icul, sapaan akrabnya.
Kelompok yang juga didukung anggota DPR RI dari Golkar Andi Rio Padjalangi ini, meminta loyalitas kader menjadi syarat mutlak dalam menentukan calon pemimpin partai berlambang pohon beringin rindang ini di Sulsel.
Ketua Bidang Organisasi DPD I Golkar Sulsel Muhammad Risman Pasigai, menanggapi munculnya kelompok pembaharuan jelang musda. Kata dia, apa yang dilakukan beberapa ketua DPD II, termasuk sejumlah plt ketua Golkar dan kader senior adalah sesuatu yang biasa saja. Perbedaan pandangan atau pilihan adalah sesuatu yang biasa dalam budaya demokrasi di Partai Golkar.
“Meskipun di Partai Golkar tidak dikenal istilah Golkar pembaharu, apalagi kalau motifnya ‘dendam’ politik,” kata Risman.
Risman menyebutkan, pertemuan kelompok tersebut adalah membicarakan kepentingan mereka semata, bukan kepentingan Partai Golkar. Di mana cenderung menyerang pribadi pribadi di Golkar. Termasuk Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel Nurdin Halid.
“Saya kira sangat tidak etis, karena mereka bicara tentang kepentingan calon ketua di DPD Golkar Sulsel. Tetapi apapun itu, hak mereka dan tidak ada yang melarang. Kita hanya mengingatkan saja, bahwa langkah yang mereka lakukan dengan memberi penilaian terhadap kinerja Golkar Sulsel di ruang publik adalah langkah keliru. Karena kalau mau evaluasi ada forum untuk itu, yakni musda,” ucapnya.

Mereka Bersaing

Hingga kini ada beberapa nama yang mencuat sebagai bakal calon pengganti NH sebagai ketua DPD I Partai Golkar Sulsel. Informasi yang dikumpulkan koran ini menyebutkan sedikitnya delapan figur ketua DPD II Golkar di Sulsel yang pantas dan layak memimpin.
Mereka yakni Andi Fashar M Padjalangi dari Golkar Bone, Taufan Pawe (Parepare,) Syamsuddin A Hamid (Pangkep), Iksan Iskandar (Jeneponto), Andi Kaswadi Razak (Soppeng), Muslimin Bando (Enrekang), Thoriq Husler (Luwu Timur) dan Hoist Bachtiar (Gowa).
Nama lain, yakni ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari serta HM Roem. “Kalau diminta saya tentu siap,” ujar Andi Ina Kartika, kemarin.
Selain itu, ada tiga anggota DPR RI juga disebut berpeluang masuk arena musda untuk mencari dukungan. Masing-masing Andi Rio Padjalangi, Hamka B Kady, serta Supriansa.
Adapun Basli Ali dari Selayar, Darwis Bastama dari Pinrang serta Victor Datuan Batara dari Tana Toraja belum menyatakan siap maju. Ada juga yang masih menunggu perkembangan.
“Kalau saya masih menunggu perkembangan, politik itu kemungkinan bisa berubah,” ujar Andi Kaswadi Razak.
Anggota DPR RI dua periode Hamka B Kady yang dimintai tanggapannya soal adanya dukungan DPD II terhadap dirinya, hanya menanggapi datar informasi tersebut. “Oh iye, terima kasih. Mungkin masih ada yang lebih pantas dan kapabel dari pada saya dek,” ujar Hamka B Kady. (rif)

Komentar Anda



Channel


Comments
To Top
.