Headline

Ini Bukan Libur, Apalagi Pulkam


Keluar Daerah Tanpa Izin, Gubernur Minta Kadis Pariwisata Dikarantina

MAKASSSAR, BKM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memindahkan proses belajar siswa dan mahasiswa di rumah. Proses belajar tatap muka pun diinstruksikan untuk ditiadakan selama 14 hari ke depan.
Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah bersama forum koordinasi daerah (forkopimda) menggelar rapat untuk membahas pencegahan masuknya virus itu di Sulsel. Dalam rapat yang berlangsung di Hotel Four Points Makassar, Senin (16/3) diputuskan agar kegiatan belajar mengajar di sekolah dilakukan di rumah. Mulai dari jenjang TK hingga perguruan tinggi.
“Jadi kita instruksikan untuk para siswa belajar di rumah selama 14 hari. Dengan catatan guru akan memberikan tugas kepada siswa dan menyetor pada saat masuk kembali,” ucap Nurdin Abdullah.
Kebijakan pemindahan ruang belajar tersebut akan dimulai pada tanggal 18 Maret hingga 14 hari kedepan. Sebelum diberlakukan, Dinas Pendidikan Sulsel harus lebih dulu berkoordinasi dengan masing-masing sekolah. Setelah itu pihak sekolah melakukan pertemuan dengan orangtua siswa untuk memberikan pemahaman terkait kebijakan ini.
“Jadi tanggal 17 itu sekolah harus melakukan pertemuan dengan orangtua siswa agar mereka paham dengan konsep dan alasan diterapkannya kebijakan ini. Orangtua harus mengontrol anaknya untuk menjaga interaksi dengan orang luar dan memastikan mereka tetap belajar di rumah,” jelasnya.
Mantan bupati Bantaeng dua periode ini menegaskan, bahwa kebijakan itu bukan untuk meliburkan peserta didik, melainkan hanya pemindahan ruang belajar sampai kondisi di Indonesia kondusif dan steril dari covid-19. Olehnya itu, orangtua harus terus mengawasi aktivitas anak. Tidak boleh membiarkan berkunjung ke tempat atau daerah yang terdapat banyak orang.
“Jadi bukan libur, apalagi yang namanya pulkam. Itu tidak boleh. Kalau pulang bawa lagi masalah. Kita berharap mudah-mudahan dengan metode ini bisa mempercepat meredanya perkembangan corona di Indonesia,” tegas Nurdin.
Dikatakan Nurdin, pemerintah sudah berkoordinasi dengan semua stakeholder untuk melakukan pencegahan masuknya covid -19 di Sulsel. Tim gugus tugas pencegahan corona bahkan sudah dibentuk dengan melibatkan pemerintah, Dinas Kesehatan, OPD terkait, serta aparat penegak hukum.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Basri mengatakan, pihaknya sudah siap untuk memberi surat edaran kepada seluruh sekolah agar segera melakukan rapat dengan orangtua siswa. 14 hari tersebut diharapkan bisa berjalan efektif agar siswa-siswi tetap menjalankan proses belajar, meski tidak berada dalam lingkungan sekolah.
Bahkan, mereka diimbau untuk tidak mengerjakan tugas secara berkelompok dengan temannya guna membatasi interaksi.
“Tidak boleh mengerjakan tugas di luar secara bersamaan, karena itu tetap akan memicu munculnya penyebaran virus,” papar Basri.
Sementara, beraktivitas atau bekerja di rumah tidak berlaku bagi aparatur sipil negera (ASN). Mereka tetap harus menjalankan rutinitas seperti hari-hari biasanya.
Kata Nurdin, pemprov tidak mengambil keputusan untuk merumahkan segala aktivitas. Alasannya, beberapa aspek juga harus dipertimbangkan, utamanya perekonomian. Saat ini upaya yang dilakukan yakni dengan cara memprotect orang-orang yang masuk dan keluar Sulslel.
“Kalau semua dirumahkan akan ada sekotr ekonomi yang terdampak. Olehnya itu kita terus mendorong bagaimana kita memprotect saja dulu supaya jangan sampai kita kecolongan ada yang masuk bawa virus,” paparnya.
Namun, NA akan memberi kelonggaran bagi ASN yang sedang mengalami gangguan kesehatan untuk melakukan pekerjaannya di rumah.
Perjalanan dinas bagi ASN akan ditunda dulu, kata NA. Dalam kurun waktu 14 hari tidak boleh ada pejabat yang melakukan perjalanan ke luar daerah, lantaran covid-19 sudah menjangkit beberapa provinsi di Indonesia. Bahkan jika ada pejabat yang melakukan kunjungan kerja akan dicek kesehatannya lebih dulu atau bahkan diisolasi.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Sulsel Denny Irawan ke luar daerah tanpa sepengetahuan gubernur. NA menegaskan Denny akan diisolasi jika tiba di Makassar.
“Kadis Pariwisata ini, kalau pulang harus dikarantina itu. Harus diperiksa dulu. Sudah diimbau jangan keluar-keluar dulu. Jangan-jangan mampir lagi di Bali. Sudah satu minggu di luar daerah,” tandas Nurdin.
Olehnya itu, Nurdin meminta kepada seluruh OPD untuk kesadarannya. Dirinya juga sudah sampaikan setiap kesempatan agar lebih awal memutus rantai virus corona.
“Tinggal kesadaran saja. Yang pasti saya sudah sampaikan ke semua kesempatan agar memutus dan memotong rantai virus ini. Kalau tidak, itu akan ada,” tandas Nurdin.

Hari Kebudayaan Ditunda

Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb juga telah memutuskan untuk menghentikan sementara proses belajar mengajar di seluruh sekolah TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs selama dua pekan ke depan. Dengan keluarnya instruksi tersebut, maka seluruh sekolah di bawah kewenangan Pemkot Makassar diliburkan mulai 16 sampai 31 Maret 2020.
Instruksi tersebut disampaikan Iqbal saat memimpin rapat koordinasi Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Covid-19 di Balai Kota, Senin (16/3). Menurut Iqbal, pemerintah pusat telah menetapkan covid-19 sebagai bencana nasional non alam.
“Hari ini (kemarin) kita meresponnya dengan menggelar rapat koordinasi dengan seluruh pihak untuk menyampaikan beberapa keputusan strategis sebagai bentuk pencegahan kita di Makassar,” ujar Iqbal
Kendati proses belajar mengajar tidak berlangsung di sekolah, namun Iqbal menekankan agar kegiatan tersebut tetap dilaksanakan di rumah.
Selain penghentian sementara proses belajar mengajar di sekolah, sejumlah keputusan strategis lainnya yang disampaikan dalam bentuk surat edaran wali kota. Yakni menunda sementara lomba-lomba yang melibatkan peserta didik, pelajar, dan masyarakat. Meniadakan sementara kegiatan car free day. Selain itu, kegiatan apel dan upacara Hari Kedisiplinan Nasional bagi ASN untuk sementara di tiadakan. Mempertimbangakan untuk menunda semua kegiatan serta even, baik indoor maupun outdoor yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta dengan melibatkan orang banyak sampai batas waktu yang dianggap kondusif.
“Kegiatan Hari Kebudayaan Kota Makassar 1 April juga kita tunda. Termasuk juga aktifitas di pesantren-pesantren kita minta untuk hentikan. Ada beberapa pihak pesantren yang sudah komunikasi dengan kita, dan selebihnya akan kita informasikan. Rumah-rumah ibadah kita minta tingkatkan kebersihannya, utama karpetnya untuk dibersihkan,” jelas Iqbal.
Makassar tidak berlakukan lockdown, kata Iqbal. Namun diminta kepada setiap orang untuk melakukan self isolation, sosial distance dengan saling menjaga jarak minimal satu meter. Untuk sementara saling memberi salam tanpa berjabat tangan.
”Insyaallah kita bersama-sama menghadapi semua ini. Semoga saja segera berlalu dan aktifitas kembali normal,” ujar Iqbal.
Dalam rapat koordinasi tersebut hadir sejumlah stakeholder. Di antaranya Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo, Kepala Dinas Kesehatan Sulsel M Ichsan Mustari, Ketua Tim Kesiapsiagaan Pandemi Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Wahidin Sudirohusodo Irawaty Djaharuddin, Perwakilan Universitas Hasanuddin, kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Makassar, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Makassar, pelaku event organizer (EO), pimpinan OPD kota Makassar, para kepala sekolah dan sejumlah stakeholder lainnya.
Sementara itu saat berbicara, Kepala Dinas Kesehatan Sulsel M Ichsan Mustari memberikan apresiasi atas kesigapan yang dilakukan Pemkot Makassar dalam mengantisipasi penyebaran virus corona.
“Gerakan sosial distance penting untuk terus kita gaungkan ke masyarakat sebagai upaya pencegahan. Koordinasi kita lebih diperkuat. Semua harus terlibat untuk melawan virus ini,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kota Makassar Aryati Puspasari Abady mengatakan, menindaklanjuti Surat Edaran Kemenpan RB Nomor 19 Tahun 2020, dan instruksi Dirjen Dukcapil untuk mengurangi risiko covid-19, perlu dilakukan social distancing measures atau menjaga kontak fisik dengan orang lain.
Untuk itu, Dinas Dukcapil Kota Makassar mengambil langkah-langkah. Di antaranya pelayanan KTP elektronik ditunda hingga 2-3 pekan ke depan. Kecuali untuk hal-hal yang sangat urgen akan diberikan pelayanan.
Pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang bersifat tidak urgen, agar dapat ditunda pengurusan dokumennya. “Yang urgen tetap akan dilayani. Misalnya untuk sekolah, BPJS, dan rumah sakit,” tandasnya. (nug-rhm)

Komentar Anda



Channel


Comments
To Top
.