Kriminal

Gugatan Ditolak, Banding ke PT TUN


Terkait Pembatalan 39 SK Pejabat ASN

MAKASSAR, BKM — Kuasa Hukum empat penggugat mantan ASN (Aparatur Sipil Negera) Pemkot Makassar, Ahmad Rianto, mengajukan upaya banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN). Upaya banding dilakukan terkait putusan majelis hakim PTUN yang menolak secara keseluruhan gugatan empat penggugat. Yakni penggugat 1 (mantan camat Ujung Tanah), penggugat 2 (mantan camat Tamalate), penggugat 3 (mantan camat Manggala), dan penggugat 4 (mantan lurah Bitoa).
Atas perkara gugatan SK Demosi Pj wali kota Makassar, terkait pembatalan 39 SK jabatan ASN dilingkup Pemerintah Kota Makassar. ”Rencana besok (hari ini) kita baru mau menyatakan banding. Karena salinan putusannya baru kami terima Jumat kemarin,” kata Ahmad Rianto saat dikonfirmasi, Minggu (15/3).
Nanti Rabu, kata Ahmad Rianto, memori bandingnya baru diserahkan ke PTUN Makassar. Dalam memori banding ada beberapa poin penting yang menjadi alasan pihaknya mengajukan upaya hukum banding di PT TUN.
‘Kami menilai hakim tidak objektif dalam memutus perkara ini,” pungkasnya.
Sebab, selain tidak memperhatikan seluruh fakta sidang, majelis hakim juga menurut Ahmad Rianto, tidak bulat dalam memutus perkara ini. ”Masa dalam putusan hakim ada dua amar putusan yang berbeda. Itu artinya putusan hakim diperkara ini tidak objektif,” ungkapnya.
Majelis hakim PTUN Makassar dalam amar putusannya menyatakan, gugatan penggugat 1 (mantan camat Ujung Tanah) dan penggugat 2 (mantan camat Tamalate) tidak dapat diterima. Menolak gugatan penggugat, 3 (mantan camat Manggala) dan penggugat 4 (mantan lurah Bitoa).
Selain itu, menurut Ahmad Rianto, SK Demosi yang dikeluarkan Pj wali kota Makassar untuk membatalkan 39 SK jabatan ASN Pemkot Makassar hanya SK fotocopy. ”SK Demosi aslinya itu tidak pernah diberikan. Nanti di persidangan baru kami dikasi lihat yang aslinya. Tapi hanya sebentar,” tandasnya.
Menurut Rianto, harusnya SK Demosi yang asli itu diberikan ke kliennya. Bukan SK fotocopy yang diberikan. Terakhir kata Ahmad Rianto, 39 SK yang dibatalkan oleh Pj wali kota Makassar, itu sah secara aturan dan tidak ada kekeliruan di dalamnya.
”SK pelantikan jabatan yang dikeluarkan wali kota Makassar sebelumnya. Wali kota saat itu bukan berstatus cuti dari jabatan, melainkan dalam status wali kota Makassar,”tutupnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Nurni Farahyanti, mengatakan, selaku JPN (Jaksa Pengacara Negara), sangat menghargai adanya upaya hukum bandingyang dilakukan para pengguat melalui kuasa hukumnya.
”Kami menghormati upaya hukum tersebut, sebagai hak dari penggugat. Untuk itu, kami selaku JPN siap mewakili Pj wali kota Makassar dalam menghadapi upaya hukum tersebut. Sebab bagi kami, putusan PTUN sudah tepat, dengan menolak seluruh gugatan penggugat,” kata Kajari Makassar.
Karena secara kewenangan, menurut mantan Kajari Bone ini, prosedur dan substansi SK Demosi Pj. wali kota Makassar yang menjadi objek sengketa adalah sah dan berdasar hukum.
”Kalau penggugat sudah menyatakan banding, kita tinggal tunggu salinan memori banding dari pihak penggugat agar supaya bisa dijadikan dasar serta bahan bagi JPN dalam membuat kontra memori banding,” katanya. (mat/mir)

Komentar Anda



Channel


Comments
To Top
.