Kriminal

Sidang Putusan Terdakwa Kasus Fee 30 Persen Ditunda


MAKASSAR, BKM — Sidang kasus dugaan korupsi fee 30 persen pada kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kecamatan se-Kota Makassar dengan mendudukkan Erwin Syafruddin Haija sebagai terdakwa, ditunda. Sidang tersebut rencananya digelar pada Kamis siang (12/3).
Sidang dengan agenda pembacaan putusan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar ditunda lantaran belum dilakukan musyawarah sebelum sidang dimulai. Adapun selaku Ketua Majelis Hakim PN Makassar, Yanto Susena.
”Sidang kita tunda pada hari Selasa pekan depan karena majelis hakim berhalangan dan belum sempat melakukan musyawarah,” tegas Ketua Majelis Hakim PN Makassar, Yanto Susena.
Dalam dakwaan primair, terdakwa Erwin Syafruddin Haija selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar bersama Helmy Budiman selaku Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar dan Hamri Haiya selaku camat Rappocini beberapa waktu antara Juli 2016 sampai Desember 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu atau beberapa waktu dalam tahun 2016 sampai tahun 2017, melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum.
Yaitu dengan memerintahkan 15 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di kecamatan di wilayah Kota Makassar menganggarkan kegiatan sosialisasi/ workshop/penyuluhan/pembinaan/pelatihan/bimbingan teknis Tahun Anggaran 2017 melebihi kebutuhan.
Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, juga memerintahkan 15 OPD di kecamatan mengembalikan secara tidak sah anggaran yang dicairkan sebesar 20 persen sampai dengan 30 persen yang tidak sesuai PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
Olehnya itu, atas perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Sedangkan dalam dakwaan subsidiair, terdakwa Erwin Syafruddin Haija diduga melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yakni untuk kepentingan terdakwa sendiri serta pihak lain yang tidak berhak telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
Akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Helmy Budiman dan Hamri Haiya yang memerintahkan untuk memotong dana kegiatan sosialisasi kecamatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp26.993.804.083,79.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (arf/mir)

Komentar Anda



Channel


Comments
To Top
.